Isu hangat seputar Revisi UU Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada melalui DPRD yang akhir-akhir ini berhembus menimbulkan banyak reaksi banyak kalangan. Mulai dari kalangan masyarakat, netizen, hingga Bupati dan Walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Berikut ini tokoh-tokoh yang menolak Revisi UU Pilkada melalui DPRD:

1. Isran Noor (Ketua Umum Apkasi dan Bupati Kutai Timur saat ini)
"Mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD merupakan langkah mundur bangsa ini dalam berdemokrasi. Lebih dari itu, menyerahkan Pilkada ke DPRD sama saja merampok kedaulatan politik rakyat," jelas Isran di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

http://news.liputan6.com/read/210380...aulatan-rakyat


2. David Bobihoe Akib (Bupati Gorontalo)
"Jika pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, maka prioritas mengutamakan kepentingan rakyat akan terus dikedepankan,"

"Rata-rata pelaksanaan pilkada, termasuk di beberapa kabupaten di Provinsi Gorontalo dimenangkan oleh calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah bukan dari partai politik mayoritas di DPRD," ujarnya.

http://www.republika.co.id/berita/na...h-dipilih-dprd


3. Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi)
Secara pribadi Anas menilai, pilkada langsung oleh rakyat secara psikologi politik berguna untuk menjalin "keterikatan emosional" antara pejabat publik dan rakyat yang memilihnya.

"Tanggung jawabnya luar biasa, dan itu bisa memacu semangat para pejabat publik untuk meningkatkan kinerja dan mempertanggungjawabkannya ke publik,"

http://news.detik.com/read/2014/09/0...anyuwangi-anas


4. Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor)
"Kepala daerah dipilih DPRD? Langkah mundur. Benahi sistem, bukan bongkar pasang. Daulat rakyat, demokrasi sehat, Indonesia kuat."

https://twitter.com/BimaAryaS/status...64854690942978


5. Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah)
"Usulan meniadakan pemilukada langsung atau oleh DPRD hanyalah tindakan emosional dari partai yang kalah di pemilu presiden lalu. Itu tindakan ngawur namanya,"

"Pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan menutup peluang calon perorangan untuk maju. Terus KPU dan Bawaslu buat apa kalau semua di Dewan," tandasnya.

http://www.merdeka.com/politik/wacan...ng-ngawur.html


6. Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya)
"Secara pribadi saya lebih senang kepala daerah dipilih warga, karena pemimpin akan mewakili rakyat,"

[url]http://www.kabar24..com/nasional/read/20140909/9/229339/polemik-pilkada-tri-rismaharini-pilih-langsung-ketimbang-dipilih-dprd[/url]


7. Busyro Muqoddas (Wakil Ketua KPK)
"Pilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan korupsi demokrasi. Walaupun dengan dalih apapun. Kepala daerah terpilih potensial ATM anggota DPRD setempat,"

http://news.detik.com/read/2014/09/0...a-tak-langsung


8. Ridwan Kamil (Walikota Bandung)
“Saya belum bisa banyak berkomentar. Saya hanya menyampaikan bahwa saya adalah produk pemilihan langsung oleh masyarakat,"

http://bandung.okezone.com/read/2014...langsung/large

"Kalau mau ubah, aturan teknisnya saja, bukan fundamentalnya. Misalnya ini menghabiskan biaya banyak, tinggal jangan ada rapat akbar, dikurangi baliho, jadi aturan teknisnya,"

http://www.tribunnews.com/nasional/2...tidak-langsung


9. Faisal Basri (Ekonom dan Politisi)
"Diubah undang-udang Pilkada jadi tidak langsung dan dipilih DPRD. Ini menodai reformasi,"

"Kalau 63 persen di seluruh provinsi, lalu Pilkada lewat DPRD ya menang semua, jadi engga perlu ada pemilu. Itu namanya bangsyat," tegas Faisal.

"Itu kan balas dendam saja, itu strategi bangsyat, maaf tidak ada lagi kata yang halus selain bangsyat. Rakyat tidak bisa mengoreksi pemerintahan. Tidak ada calon independen lagi," kata Faisal.

[url]https://id.berita.yahoo.com/faisal-basri-pilkada-dipilih-dprd-itu-namanya-** SENSOR **-083719806.html[/url]


10. Joko Widodo (Presiden Terpilih 2014)
"Itu memotong kedaulatan rakyat namanya,"

"Harusnya begitu saja, bukannya malah balik lagi seperti yang dulu. Mundur namanya," ujar Jokowi.

http://nasional.kompas.com/read/2014...aulatan.Rakyat


11. Basuki Tjahaja Purnama (Wakil Gubernur DKI Jakarta)
"Dulu kenapa ada reformasi, karena ada pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dipilih rakyat. Kalau sampai rencana itu terealisasi, kepala daerah tidak akan mengurusi rakyatnya,"

http://megapolitan.kompas.com/read/2...ntuk.Main.Golf
http://politik.rmol.co/read/2014/09/...uan-Reformasi-



JAKARTA, KOMPAS.com— Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai rakyat sudah terbiasa dengan pemilihan umum kepala daerah (pilkada langsung). SBY juga menilai sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.

"Partai Demokrat, saya pribadi melihat ada dua aspek penting yang mesti kita lihat secara jernih. Pertama begini, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun. Rakyat sudah terbiasa," kata SBY dalam sebuah wawancara di akun Suara Demokrat di YouTube yang diunggah pada Minggu (14/9/2014) malam.

Tak hanya menilai bahwa rakyat sudah terbiasa dengan sistem pemilihan secara langsung untuk kepala daerahnya, SBY juga menilai ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang tengah ia jalankan.

"Ini juga segaris dengan sistem presidensial, presiden dipilih secara langsung. Berbeda dengan sistem parlementer, pemimpin, apakah perdana menteri atau jabatan yang setara, dipilih oleh parlemen karena rakyat memilih parlemen," papar SBY.

Atas alasan itu, SBY ingin sistem yang telah berjalan sejak era reformasi tersebut dapat terus dijalankan. Ia pun mengingatkan perlunya menjaga sistem yang lahir dari alam demokrasi tersebut.

"Kalau kita kembali pada pilihan kita, buah dari reformasi yang kita jalankan selama ini, tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan sebagaimana pula pemilihan presiden secara langsung," ujar SBY.

Meski menilai sistem pilkada langsung oleh rakyat sudah cocok dengan pemerintahan selama ini, SBY memberi catatan dalam pelaksanaannya. Ia mengingatkan, masih maraknya politik uang dalam pilkada langsung.

"Kenyataannya, dalam 10 tahun ini pula banyak ekses yang terjadi dalam pemilihan bagi gubernur, bupati, ataupun wali kota. Dalam pilkada, misalnya, banyak sekali ditengarai penggunaan uang yang tidak jelas. Apakah politik uang atau money politic, ataukah penggunaan uang yang lain," tutur SBY.

Lebih jauh, SBY mengakui bahwa semua pilihan selalu memiliki nilai plus dan minus, yakni pilkada langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Namun, SBY lebih melihat bahwa pilkada langsung perlu dipertahankan. Ia pun menjanjikan, dalam dua hari ini, Partai Demokrat akan memberikan pandangannya secara lengkap tentang RUU Pilkada.

"Kalau saya pribadi, yang telah memimpin selama 10 tahun ini, kalau dulu kita ingin melaksanakan pemilihan secara langsung, ya itulah yang mestinya kita jaga. Akan tetapi, tidak boleh ya sudah itu saja, ada kok kelemahannya. Itu yang kita perbaiki secara fundamental. Itu yang Demokrat sedang pikirkan sekarang ini. Mudah-mudahan satu-dua hari ini kami memiliki posisi yang tepat," tutup SBY.