- Beranda
- Berita dan Politik
Bila Pilkada Dipilih oleh DPRD, Ridwan Kamil Dkk Akan Gugat ke MK
...
TS
metzinsomnia
Bila Pilkada Dipilih oleh DPRD, Ridwan Kamil Dkk Akan Gugat ke MK
Jakarta - Walikota Ridwan
Kamil menentang Pilkada
lewat DPRD dalam RUU
Pilkada yang sedang
dibahas DPR RI. Pria yang
karib disapa Kang Emil itu berkicau melalui akun Twitter-
nya @ridwankamil mengenai kesimpulan rapat dari
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
(Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
(Apeksi).
"#1 Setelah bersidang hari ini, para bupati/walikota se
Indonesia yg menjadi salah satu objek RUU pilkada
membuat Kesimpulan Rakornaslub sbb:," tulis Kang Emil
melalui akun Twitternya yang dikutip detikcom, Jumat
(12/9/2014).
Kesimpulan pertama yang ditulis Kang Emil yaitu
menolak secara tegas Pilkada yang dipilih melalui DPRD.
Selain itu, Kang Emil juga mengatakan bahwa Apkasi dan
Apeksi sepakat tentang perbaikan sistem Pilkada
langsung.
Diakhir cuitannya, Kang Emil sempat menyebut Partai
Gerindra dan PKS yang mendukungnya hingga menjadi
Walikota Bandung. Emil mengucapkan terimakasih pada
kedua partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih
atas kerjasama membangun Bandung meski kini dia
berbeda pandangan soal Pilkada lewat DPRD.
"Saya sangat menghormati partai @Gerindra dan
@PKSejahtera . kerjasama membangun BDG sangat baik.
namun tentang RUU Pilkada saya berbeda pendapat,"
ucap Kang Emil via @ridwankamil.
Berikut kultwit lengkap Kang Emil soal penolakan
terhadap Pilkada melalui DPRD:
#1. Setelah bersidang hari ini, para bupati/walikota se
Indonesia yg menjadi salah satu objek RUU pilkada
membuat Kesimpulan Rakornaslub sbb:
#2. Menolak secara tegas
pilkada dikembalikan
kepada DPRD
#3. Sepaktat perlunya
perbaikan sistem Pilkada langsung dgn perhatikan aspek
filosofis, yuridis, sosiologis, politis dan praktis.
#4 Sepakat sistem pilkada tetap dilaksanakan dengan
satu paket dengan wakil kepala daerah.
#5 Jika mayoritas keinginan partai di DPR tdk berubah,
asosiasi meminta pemerintah/kemendagri ut menarik diri
dari proses penetapan RUU
#6 Jika sistem pemilihan dengan DPRD tetap tidak ada
perubahan, asosiasi bupati/walikota akan Judicial
Review ke Mahkamah Konstitusi.
#7 hasil ini dikirim kpd yth: Presiden, Wakil Presiden,
Pimpinan DPR, DPD, Menkopolhukham, Mendagri,
MenHukham, para bupati/walikota se NKRI
sumber www.m.detik.com/news/read/2014/09/12/062828/2688227/10/bila-pilkada-dipilih-oleh-dprd-ridwan-kamil-dkk-akan-gugat-ke-mk
rakyat pasti mendukung
Spoiler for cek berita lain:
Quote:
Original Posted By hhpurnomo►
Jakarta - Sejumlah kepala daerah berkumpul di Jakarta dan menyatakan penolakan terhadap pilkada tak langsung yang dibahas DPR dalam revisi UU Pilkada. Beberapa di antaranya adalah kepala daerah yang diusung Golkar. Apa kata elite Golkar?
"Kita lihat perkembangan 24-25 September," kata Ketua DPP Golkar Azis Syamsuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Tanggal yang disebutkan Aziz adalah saat RUU Pilkada dibawa ke paripurna DPR. Di situ, DPR akan memutuskan soal mekanisme pemilihan di pilkada, langsung oleh rakyat atau lewat DPRD.
Azis tak mau berkomentar soal aksi sejumlah kepala daerah dari Golkar yang ikut menentang pilkada lewat DPRD. Dia menunggu perkembangan.
"Masih dibahas di tingkat panja, kita tunggu," ujarnya sambil berlalu.
Bupati Solok Syamsu Rahim menolak Pilkada lewat DPRD. Syamsu yang kader Golkar Sumatera Barat ini mengambil sikap berseberangan dengan partainya dan menyatakan siap menerima konsekuensi politik atas pilihannya.
"Silakan saja (dipecat-red). Pilkada melalui DPRD money politics-nya lebih besar, jadi ATM-nya anggota dewan" kata Syamsu saat mengahadiri rapat Koordinasi Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak pilkada melalui DPRD di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).
Menurut panitia, acara Apkasi dan Apeksi itu didatangi oleh 46 bupati, 23 wakil bupati, 22 pendamping. Sedang wali kota sebanyak 11, wakil walikota 5 orang dan pendamping 28 orang. Total kegiatan ini diikuti 135 orang.
ember
Jakarta - Sejumlah kepala daerah berkumpul di Jakarta dan menyatakan penolakan terhadap pilkada tak langsung yang dibahas DPR dalam revisi UU Pilkada. Beberapa di antaranya adalah kepala daerah yang diusung Golkar. Apa kata elite Golkar?
"Kita lihat perkembangan 24-25 September," kata Ketua DPP Golkar Azis Syamsuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Tanggal yang disebutkan Aziz adalah saat RUU Pilkada dibawa ke paripurna DPR. Di situ, DPR akan memutuskan soal mekanisme pemilihan di pilkada, langsung oleh rakyat atau lewat DPRD.
Azis tak mau berkomentar soal aksi sejumlah kepala daerah dari Golkar yang ikut menentang pilkada lewat DPRD. Dia menunggu perkembangan.
"Masih dibahas di tingkat panja, kita tunggu," ujarnya sambil berlalu.
Bupati Solok Syamsu Rahim menolak Pilkada lewat DPRD. Syamsu yang kader Golkar Sumatera Barat ini mengambil sikap berseberangan dengan partainya dan menyatakan siap menerima konsekuensi politik atas pilihannya.
"Silakan saja (dipecat-red). Pilkada melalui DPRD money politics-nya lebih besar, jadi ATM-nya anggota dewan" kata Syamsu saat mengahadiri rapat Koordinasi Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak pilkada melalui DPRD di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).
Menurut panitia, acara Apkasi dan Apeksi itu didatangi oleh 46 bupati, 23 wakil bupati, 22 pendamping. Sedang wali kota sebanyak 11, wakil walikota 5 orang dan pendamping 28 orang. Total kegiatan ini diikuti 135 orang.
ember
Diubah oleh metzinsomnia 12-09-2014 00:56
tien212700 memberi reputasi
1
2.1K
16
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.3KThread•41.2KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru