Koalisi Merah Putih Melawan Liberalisasi
Kamis, 11 September 2014 | 15:02 WIB
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA


Tokoh Koalisi Merah Putih,Amien Rais, Prabowo Subianto, Akbar Tandjung, dan Aburizal Bakrie (kiri ke kanan) memberikan penjelasan seusai mengadakan pertemuan di kediaman Akbar Tandjung di Jakarta, Rabu (10/9/2014). Salah satu poin pertemuan adalah membahas mengenai rancangan undang-undang (RUU) pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Merah Putih menilai perkembangan bangsa saat ini cenderung terlalu liberal dan tidak lagi sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, untuk melawan liberalisasi yang terus menggerogoti kedaulatan negara, Koalisi Merah Putih menyatukan langkah bersama melakukan perjuangan ideologis.

"Ada serangkaian undang-undang yang harus ditata kembali. Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya langkah awal dari Koalisi Merah Putih untuk rangkaian perubahan atas sejumlah UU yang terlalu liberal," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Rabu (10/9/2014) malam, sebelum pertemuan Koalisi Merah Putih di rumah Akbar Tandjung, di Jalan Purnawarman, Jakarta.

Dalam silaturahim itu, hadir sejumlah petinggi partai politik pendukung Koalisi Merah Putih, yaitu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo, anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid, Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani, serta Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy.

Menurut Aburizal, perjuangan Koalisi Merah Putih dalam UU Pilkada harus dilihat sebagai bagian dari perjuangan untuk mengubah UU yang dinilai terlalu bersifat liberal. Setelah UU Pilkada, ujar Aburizal, Koalisi Merah Putih juga akan meninjau kembali regulasi mengenai mineral dan pertambangan seperti yang diatur dalam UU Mineral dan Batubara (Minerba). ”UU Minerba akan kita lihat, apakah sesuai dengan akarnya atau tidak,” ujarnya.

Menurut Aburizal, regulasi di bidang perbankan juga dinilai terlalu liberal. ”Tak ada satu pun negara yang membolehkan asing punya 100 persen saham perbankan dan boleh beroperasi di seluruh wilayah negara tersebut. Padahal, bank-bank Indonesia tak mudah beroperasi di Singapura, Malaysia, atau Tiongkok,” ujarnya.

Hal senada disampaikan mantan Ketua Umum DPP PAN Amien Rais yang ikut hadir. ”Pelaksanaan pilkada selama ini jauh dan menyimpang ke kanan serta bersifat liberal. Padahal, esensi demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dan permusyawaratan perwakilan. Karena itu, UU Pilkada tidak boleh kehilangan roh Pancasila dan keabsahan filosofis dan sosiologis,” katanya.

Amien menambahkan, kedaulatan bangsa merupakan arah dari perjuangan Koalisi Merah Putih. ”Dalam alam demokrasi yang mapan, eksekutif dan legislatif harus saling menyeimbangkan. Sebab itu, tujuan Koalisi Merah Putih bukan untuk kekuasaan semata,” kilahnya.

Adapun Prabowo mengatakan, pertemuan kali ini adalah untuk membahas perkembangan ekonomi dan politik bangsa. ”Ini awal kerja sama yang erat,” katanya. (EDN)