Sep 09 2014


Karang Singa, Bintan (photo: Andreas. Muljadi).

Bintan – Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Malaysia saling mengklaim perairan utara Pulau Bintan, tepatnya di sekitar Karang Singa. Menurut Asisten Operasi Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang Kolonel Laut (P) Fauzi, persoalan tersebut terjadi karena sampai saat ini permasalahan perbatasan wilayah kedua negara belum dibicarakan tuntas.

“Harusnya Karang Singa masuk wilayah Indonesia, jika melihat peta perbatasan wilayah yang dimiliki Indonesia. Tapi Malaysia mengklaim, itu milik mereka berdasarkan garis batas wilayahnya,” ungkap Fauzi seperti dilansir Riau Pos (Grup JPNN), Selasa (9/9).

Fauzi pun menyarankan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan membangun suar lalu lintas kapal di perbatasan. Sehingga pemerintah Malaysia tahu jika perairan itu masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia juga mengatakan perairan Karang Singa, utara Pulau Bintan sangat berpotensi. Perairan itu dikenal memiliki lumbung ikan.

“Nelayan kita mengakui. Kami harapkan suar, setidaknya nelayan jadi tahu perbatasan Indonesia,” katanya.

Kepala DKP Bintan Wan Rudi Iskandar menyambut baik saran tersebut. Dia mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan kementerian.

“Itu saran yang baik, sebelumnya Pemkab bersama lintas instansi juga sudah membangun tugu batas wilayah di Pulau Sentut Perairan Mapur,” sebutnya.

DKP juga berjanji akan meneruskan masukan ini ke Bupati Bintan agar segera ditindaklanjut.

“Kami akan kumpulkan dana. Apakah nanti murni APBD atau dibantu BNPP Bintan atau kementerian,’’ ujarnya.

Sementara soal pengamanan wilayah perbatasan, Wan Rudi memohon agar satuan pengamanan terkait turut maksimal menjaga kedaulatan NKRI.

(riau pos/ jpnn.com).
------------------------------------

Mengingat Malaysia adalah saudara serumpun, ada baiknya klaim yg di ajukan tersebut ditindak lanjuti dengan bijaksana.

Kalau perlu, agar tidak selalu terjadi masalah terus menerus, sementara tempatkan pasukan disana.
Lengkapi dengan peralatan yg memadai dan dukungan logistik penuh.

Disamping itu, juga melaksanakan patroli rutin oleh pespur dan kapprang TNI.
Memang biayanya mahal, namun ini adalah konsekwensi mempunyai wilayah kedaulatan yang panjang dan berbatasan dengan laut.

Dan mungkin, nggak ada salahnya menggelar MBT "LEO" MLRS "ASTROSS", Meriam 155mm, atau ANOA kita yg baru, sambil menguji / me-kaji aspek operasi penggelaran, kecepatan penggelaran, berikut penggelaran matra Laut dan Udara yg baru lainnya secara terpadu, dalam organisasi yang sudah di wacanakan yakni ; Kogabwilhan.

Atau melaksanakan paling tidak yg mungkin lebih effisien dan effektive, adalah dengan menggelar operasi "Survaillance", dengan memanfaatkan UAV "Wulung" yg menurut berita sudah di tingkatkan kapabilitasnya, sambil di uji apa sesuai dengan spektek yg di tetapkan oleh perancangnya.
Seiring dengan itu, dilaksanakan peningkatan kemampuan menyelenggarakan C4ISR.

Semoga dengan klaim saudara serumpun kita tersebut, hikmahnya di dapat oleh TNI kita, untuk selalu "allert", thd perkembangan yg terjadi, dan dapat meningkatan "readiness" TNI setingi-tingginya.