Liputan6.com, Jakarta - Selama 3 pekan pertama dalam masa kampanye Pilpres 2014, Matamassa menerima banyak laporan pelanggaran pemilu terutama yang terkait SARA. Publik melaporkan upaya-upaya kampanye hitam, terutama yang menyerang capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Matamassa adalah website untuk pengaduan masyarakat tentang pelanggaran pemilu yang bisa diakses semua elemen, yang dibuat oleh Aliansi Jurnalis Independen, iLab dan SEATTI.

"Laporan-laporan kampanye hitam seperti itu mengalir dari publik ke Matamassa, mayoritas laporan kampanye hitam menyerang pasangan Jokowi-JK," kata Ketua AJI Jakarta Umar Idris, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (19/6/2014).

"Namun terhadap siapapun itu dilakukan, kampanye berbau SARA sangat disayangkan di tengah demokrasi yang sudah dicapai negara kita," sambung dia.

Beberapa laporan yang masuk ke Matamassa, kata Idris, mengungkapkan kampanye hitam menggunakan isu suku dan agama. Sedangkan sebagian berupa usaha menebarkan fitnah dan kebencian. Misalnya laporan SMS yang menyatakan pasangan nomor urut 2 beragama kristen dan didanai pengusaha China.

"Laporan tentang penyebaran booklet yang menyatakan diri sebagai riset fakta hitam Jokowi, dan berbagai situs yang terus-menerus memuat kampanye hitam berbau SARA," ungkapnya.

Selain dugaan pelanggaran kampanye hitam, Matamassa juga banyak menerima laporan dugaan pelanggaran administratif. Dugaan pelanggaran itu, kata Idris, antara lain berupa stasiun TV yang menayangkan iklan dan program blocking time mendukung salah satu capres yang melebihi waktu.

"Padahal batas maksimum pemasangan iklan kampanye di tv maksimal 30 spot berdurasi 60 detik di setiap stasiun tv selama masa kampanye. Stasiun tv juga tak boleh menyiarkan satu pasangan calon dalam waktu yang lama (blocking time)," tukas Umar.

SUMBER

JAKARTA, (PRLM).- Calon presiden nomor urut 2, Jokowi-Yusuf Kalla, menjadi pihak yang paling banyak diserang kampanye hitam selama masa kampanye tiga minggu terakhir ini. Wadah pemantauan Matamassa mengamati laporan kampanye hitam lebih banyak berbau SARA.

"Kepada siapapun dilakukan, kampanye hitam berbau SARA sangat disayangkan di tengah demokrasi yang sudah dicapai negara kita," ujar Ketua AJI Jakarta Umar Idris, dalam diskusi politik di Bawaslu, Kamis (20/6/2014).

Umar mengatakan maraknya kampanye hitam salah satunya karena pemilihan presiden 2014 hanya ada dua pasang calon. Hal itu menyebabkan massa pendukung terbelah ke dalam dua kutub dengan potensi gesekan yang besar.

"Akibatnya upaya kampanye hitam untuk menjatuhkan satu sama lain semakin marak terjadi. Kampanye-kampanye hitam itu dilancarkan sebagian besar melalui internet, yakni lewat situs-situs media online baik mainstream maupun partisan, dan juga media sosial," katanya.

Di dunia nyata pun, lanjut dia, kampanye hitam menyebar antara lain melalui poster, sms, selebaran, hingga disampaikan langsung pada kegiatan-kegiatan keagamaan.

Beberapa laporan yang masuk ke Matamassa mengungkapkan kampanye hitam menggunakan isu suku dan agama, lainnya berupa usaha menebarkan fitnah dan kebencian.

Misalnya adalah laporan sms yang menyatakan pasangan nomor dua beragama Kristen dan didanai oleh pengusaha Cina, laporan tentang penyebaran booklet yang menyatakan diri sebagai riset fakta hitam Jokowi, dan berbagai situs yang terus-menerus memuat kampanye hitam berbasis SARA.

Selain dugaan pelanggaran kampanye hitam, Matamassa juga banyak menerima laporan dugaan pelanggaran administratif. Dugaan pelanggaran itu antara lain berupa stasiun TV yang menayangkan iklan dan program blocking time mendukung salah satu capres yang melebihi waktu yang diizinkan.

Veri Junaedy dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan batas maksimum pemasangan iklan kampanye di televisi maksimal 30 spot berdurasi 60 detik di setiap stasiun televisi setiap harinya selama masa kampanye. "Stasiun TV juga tidak boleh menyiarkan salah satu pasangan calon dalam waktu yang sangat lama (blocking time)," ujar Very.

Pelanggaran lain yang juga masuk ke Matamassa adalah laporan kampanye di sekolah, kampanye membawa anak-anak, dan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak pada tempatnya. Pelanggaran-pelanggaran administratif itu dilakukan oleh tim dari kedua pasangan capres.

Dari awal kampanye pilpres hingga hari ini (19/6/2014) telah diterima sebanyak 82 laporan. Laporan itu terdiri dari 36 laporan dugaan pelanggaran administratif, 21 laporan tindak pidana, dan 21 dugaan lain-lain. Semua laporan tersebut beserta bukti fotonya dapat diakses di situs www.matamassa.orgatau melalui twitter @matamassa. (Amaliya/A-147)***

SUMBER