Taufan Noor Ismailian - detikNews


Jakarta - KPK bersuara keras terkait RUU Pilkada. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bahkan menyebut, proses Pilkada dengan formula dipilih DPRD merupakan pembajakan oleh demokrasi.

"Proses pelembagaan demokrasi menghadapi ancaman yang sangat serius karena telah dibajak secara sistematis," kata Bambang, Rabu (10/9/2014).

Menurut Bambang, demokrasi langsung yang selama ini sudah berlangsung mengedepankan prinsip dari-untuk-oleh rakyat. Namun sayang beribu sayang kemudian didekonstruksi oleh sebagian wakil rakyat yang secara faktual punya kepentingan asimetris dengan kehendak sebagian besar rakyat.

"Makna daulat rakyat sejati seperti dijamin dalam konstitusi di mana rakyat menjadi subyek utama dalam memilih kepala daerahnya didelegitimasi secara inkonstitusional untuk kepentingan sempit kekuasaan yang berbasis pada syahwat dan libido berkuasa," terangnya.

"Ada dampak yang sangat besar dari sekedar implikasi problem Pilkada yang selama ini terjadi karena sangat potensial terjadi rekayasa kekuasaan oleh elit penguasa yang berpijak pada kepentingan rent seeking dan bersifat transaksional serta tidak sepenuhnya mewakili kepentingan rakyat," tutupnya.

[URL]http://m.detik.com/news/read/2014/09/10/094552/2686086/10/kpk-kepala-daerah-dipilih-dprd-merupakan-pembajakan-demokrasi [/URL]


Kamar KPK bakal makin penuh

Ayo segera disahkan RUUnya >