Pemerintah menyoroti perubahan sikap fraksi parpol koalisi Merah Putih yang sebelum Pilpres 2014 mendukung Pilkada langsung, namun kini berbalik mendorong pengembalian pilkada ke DPRD. Pemerintah berharap DPR tetap mendukung pilkada langsung.

"‎Kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kami menunggu agar (para pendukung Pilkada lewat DPRD) kembali ke haribaan ibu pertiwi pada rapat nanti malam di Timus dan Timsin‎," kata Dirjen Otonomi Khusus Kemendagri Djohermansyah Djohan di rapat Panja RUU Pilkada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Djohermansyah menuturkan, pada rapat 14 Mei lalu semua fraksi‎ setuju agar Pilkada digelar langsung. Akhirnya pemerintah mengalah untuk bergabung dengan mayoritas. Namun akhirnya peta berubah, sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih mendukung Pilkada tak langsung.

"‎Pemerintah mendekat, tapi fraksi-fraksi menjauh. Jinak-jinak merpati ini," kata Djohermansyah santai disambut tawa seisi ruangan.

Dalam rapat ditegaskan, PAN, Demokrat, PKS, Golkar, Gerindra, dan PPP mendukung Pilkada tak langsung. Sementara PDIP, PKB, dan Hanura mendukung Pilkada‎ langsung.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Panja Abdul Hakam Naja ini akhirnya akan dilanjutkan dalam rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) nanti malam, pukul 19.00 WIB. ‎

"Kita harapkan semua hadir pada rapat nanti malam, untuk merumuskan pendapat yang berkembang di Panja ini," kata Hakam.

Keputusan Panja akan diambil pada 23 September dan dilanjutkan pada pengesahan di rapat paripurna tanggal 25 September 2014. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat, maka akan dilakukan mekanisme voting dalam menentukan keputusan akankah Pilkada ke depan digelar langsung atau tak langsung lewat DPRD.