http://www.suarapembaruan.com/home/l...p-rakyat/64213
[JAKARTA] Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida mengingatkan politisi di Senayan untuk tidak merampas lagi hak politik rakyat.

Menurut dia, ide kembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD sebagai bentuk kejahatan para politisi terhadap rakyat, sekaligus mengembalikan sistem politik seperti era Orde Baru.

“Ini potensial sebagai kejahatan para politisi terhadap rakyat, sekaligus mengembalikan sistem politik seperti era Orde Baru. Betapa tidak. Ratusan juta hak politik rakyat, hak konstitusi, dan sekaligus perwujudan substansi demokrasi dalam memilih pemimpinnya, secara terpaksa dan tiba-tiba akan dialihkan ke tangan sekelompok kecil elite di DPRD,” kata Laode dalam rilis yang dikirim ke SP di Jakarta, Senin (8/9).

Laode lebih jauh mempertanyakan, siapa yang memberi mandat pada politisi itu untuk merampas hak rakyat?

“Jawabnya tidak ada, kecuali mereka sendiri. Jadi, para politisi itu mendaulatkan diri sendiri untuk merampas hak politik rakyat, dan itu akan diawali dari DPR RI. Parahnya lagi, boleh jadi hal itu dilakukan dalam keadaan psikologi marah, suasana jiwa yang marah sebagai bagian dari pelampiasan atas kekalahan politik dalam pilpres yang belum lama berlangsung,” katanya.

Laode mengatakan, usulan itu tiba-tiba muncul kuat dari fraksi parpol Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung Prabowo-Hatta.

“Dan jika dibiarkan secara politik, mereka memang pasti akan menang di parlemen,” katanya.

DPD RI, kata Laode, yang secara kuat mengusulkan pilkada langsung tak memiliki kewenangan kuat untuk mempertahankannya, karena tak memiliki hak voting.

“Maka, jika kerja sama Koalisi Merah Putih di DPR RI dengan pemerintah pasti palu sidang langsung diketok, apalagi memang pihak pemerintahlah yang semula secara ngotot mengusul itu dengan pertimbangan yang sangat dangkal rasio dan seolah-olah buntuh solusi,” katanya.

Dan jika skenario ini terjadi, kata Laode, maka tak mustahil akan demikian leluasa untuk mengatur pemenangan pilkada lewat DPRD di Indonesia.

“Artinya, dengan cara itu, kekuatan Koalisi Merah Putih akan menguasai daerah-daerah di Indonesia, sekaligus mempersiapkan diri untuk pemilu lima tahun mendatang. Ini juga bisa berarti bahwa ada upaya untuk menguasai daerah dengan merampas paksa hak politik rakyat. Tentu hal ini tak diinginkan dan sekaligus menunjukkan sikap tak demokratis yang sesungguhnya.

Sebelumnya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai, pendukung kepala daerah dipilih DPRD adalah partai penakut.

Partai politik penakut itu sebagian besar merupakan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) bentukan Prabowo Subianto.
Deputi Koordinator JPPR, Masykurudin Hafidz menyatakan, pendukung kepala daerah dipilih DPRD adalah partai penakut.

Partai politik (parpol) yang menghendaki dipilih DPRD, tegasnya, mempunyai empat ketakutan sekaligus.

Ketakutan pertama, terangnya, adalah takut dekat dengan pemilih. “Pilkada langsung adalah kesempatan besar partai di tingkat lokal untuk saling mendekatkan dalam berkomunikasi politik dengan pemilih,” katanya, kepada SP, di Jakarta, Minggu (7/9).

Masa kampanye dalam ‎pilkada, katanya, adalah masa penting bagaimana parpol membuktikan diri kedekatannya dengan pemilih. “Dengan mengembalikan pilkada ke DPRD, partai takut akan sikap kritis pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihan politiknya,” katanya. [W-12/L-8]


kira2 siapa yah otak dibelakang KEJAHATAN politik ini?