Dr. Arim: Kenaikan Harga BBM Hanya Untungkan SPBU Asing
March 29, 2012

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pembatasan BBM bersubsidi harus ditolak. Karena, sebenarnya kebijakan pemerintah menyubsidi tujuannya untuk menguntungkan SPBU asing. Sebab, perusahaan migas asing sudah menguasai sektor hulu, tapi juga ingin menguasai hilir. “Kebijakan ini ini merugikan rakyat. Sebab, pemakai BBM mayoritas rakyat miskin. Otomatis, secara tidak langsung, kebijakan tersebut akan membebani rakyat. Pertamax bisa melambung tinggi sesuai harga internasional. Kenaikan ini akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa,” kata Dr. Arim Nasrim, dosen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam diskusi Economic Forum (Efo) di Kampus UPI Jln. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung, Selasa (27/3/2012).

Tampil sebagai pemateri antara lain Dudi Septiadi (Ketua BEM Mahapropesi periode 2011), dan Angga B Kusuma (Ketua Kopma BS UPI periode 2012 . Diskusi diselenggarakan BEM Mahapropesi Jurusan Pendidikan Ekonomi UPI.

Efo merupakan salah satu agenda Departemen Pendidikan BEM Mahapropesi UPI dalam bentuk forum diskusi yang melihat keadaan Indonesia akhir-akhir ini. Kegiatan Efo dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun. Efo pertama kita mengangkat tema mengenai analasisi kritis dampak kenaikan BBM yang dilaksanakan 1 April 2012.

“Tujuan EFO adalah untuk membentuk mahasiswa yang kritis dan berani menyampaikan aspirasi dalam menyikapi berbagai isu yang sedang terjadi di masyarakat, serta agar mahasiswa tidak hanya berdiam diri terhadap berbagai isu yang sedang terjadi di Indonesia,” ujar Ketua Pelaksana Efo 1 Dimas Adithia Ramdhan

Dalam diskusi yang dimoderatori Maliatul Husna dikemukakan, Indonesia merupakan penghasil minyak terbesar dunia. Tetapi, seiring berjalannya waktu, minyak tersebut semakin berkurang. Indonesia menjadi pengimpor sehingga BBM pun disubsidi oleh pemerintah. Maka, mereka yang pro terhadap kenaikan BBM, wajar karena untuk melindungi Indonesia dari inflasi dan menutupi minyak defisit APBN, mengimbangi haraga minyak mentah dunia sebesar 120 dollar AS/barel.

Tapi dipahami mereka yang kontra terhadap kenaikan BBM. Sebab, kebijakan ini mencekik dan menyiksa rakyat miskin, kenaikan BBM akan diikuti dengan kenaikan aneka harga lainnya. Kebijakan ini dinilai sebagai ketidakberdayaan pemerintah dalam menghadapi pihak asing.

Hak rakyat

Dr. Arim Nasrim menegaskan, semestinya subsidi adalah hak rakyat yang memang semestinya dianggarkan. Yang membebani APBN adalah pembayaran utang dan bunga utang kepada segelintir orang, bukan subsidi yang dinikmati jutaan rakyat Indonesia. Selain itu, alasan rakyat menolak subsidi BBM adalah pengelolaan BBM yang tidak professional. Tidak efisien akibat adanya broker, korupsi dan unbundling Pertamina, sehingga hanya menguntungkan segelintir orang/pihak dan merugikan rakyat.

“Kesimpulannya, BBM akan memberi banyak manfaat buat rakyat jika dikelola secara profesional dan sesuai syariah,” ujar Arim.

Diungkapkan, dahulu Pertamina bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan saja sesuai dengan UU No. 8/1971. Kemudian muncul pasal selanjutnya yaitu UU No. 22/2001 bahwa Pertamina Persero bertanggung jawab bukan hanya kepada kepala pemerintahan, melainkan kepada makin bercabang ke gubernur/bupati, partai politik, DPR RI (Komisi- komisi DPR RI).

“Terlihat bahwa semakin banyak cabang itu lah yang mewarnai di balik BBM, sebab ada sebuah misi politik,” kata Arim.

Ia menjelaskan, liberalisasi migas memang ada. Sebab, UU Migas No. 22 tahun 2001 menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan (Pasal 2).

“Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Koperasi; Usaha Kecil; Badan Usaha Swasta (Pasal 9),” ujar Asrim.

PP No. 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Persero. Tujuan utama persero adalah mendapatkan keuntungan (Pasal 2) dan keputusan tertinggi ada pada RUPS. Tahun 2011 anak Perusahaan Pertamina PT Pertamina Hulu Energy direncanakan melakukan Initial Public Offering [IPO] di Bursa Saham.

Perpres No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional Pasal 3c, “Penetapan kebijakan harga energi ke arah harga keekonomian, dengan tetap mempertimbangkan bantuan bagi rumah tangga miskin dalam jangka waktu tertentu.”

Blue print Pengembangan Energi Nasional 2006-2025 Kementerian ESDM: Program utama (1) Rasionalisasi harga BBM (dengan alternatif) melakukan penyesuaian harga BBM dengan harga internasional. Road Map Pengurangan Subsidi BBM Kementerian ESDM: Konversi minyak ke gas dan pembatasan subsidi BBM.

“Solusinya adalah, cabut UU Migas. Kembalikan pengelolaan migas ke Pertamina kembali dan dikelola lagi oleh rakyat Indonesia,” kata Arim. “Tugas mahasiswa menyadarkan hak rakyat, menyadarkan hak dan kewajiban mereka, dan mahasiswa harus mulai bergerak kritis,” ujar Arim
http://berita.upi.edu/2012/03/29/dr-...an-spbu-asing/


Dr Kurtubi: Kuota BBM Hilangkan Hak Rakyat
SENIN, 28 MEI 2012 | 07:01 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat perminyakan, Kurtubi, berpendapat bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan kuota tak perlu dilakukan. "Itu menghilangkan hak rakyat dan toh setiap tahun realisasinya selalu lebih tinggi daripada kuota," ujarnya.

Kurtubi menyebutkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM melalui kuota yang telah berjalan bertahun-tahun tak rasional. Kebijakan tersebut malah berdampak negatif bagi perekonomian. "Pemerintah harus membuat kebijakan energi dan BBM yang rasional sehingga bisa menekan subsidi BBM tanpa mengorbankan kegiatan masyarakat dan tanpa ada risiko inflasi," ucapnya.

Kebijakan yang paling pas, menurut Kurtubi, adalah menekan penggunaan BBM dengan beralih ke bahan bakar gas. Karena itu, infrastruktur bahan bakar gas harus dikebut. “Angkutan umum dulu saja yang pindah ke BBG, harga lebih murah. BBM bisa dihemat, tanpa ada ancaman inflasi," kata dia.

Selama diversifikasi belum terealisasi, pemerintah harus memenuhi semua kebutuhan BBM. Kurtubi menilai ada beberapa cara untuk menutup beban subsidi BBM. Pertama, meningkatkan pendapatan negara di sektor minyak dan gas bumi. Kedua, efisiensi impor minyak dari semula melewati pedagang menjadi langsung ke produsen. "Pasti lebih murah, 2 persen saja dipangkas, penghematan bisa Rp 70 triliun," ucap dia. Ketiga, pemerintah membenahi pengelolaan cost recovery.

Atas dasar perhitungan itu, Kurtubi yakin anggaran negara masih aman, meski pemerintah memenuhi BBM rakyat. Kurtubi menyayangkan terjadinya masalah kelangkaan BBM di Kalimantan. "BBM bukannya tidak ada. Ada di storage Pertamina, tapi dibatasi sesuai dengan kuota,” ucap dia.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...kan-Hak-Rakyat


Sembilan Alasan Tolak Pembatasan Subsidi BBM
18 Maret 2011 pukul 21:31

Kesembilan alasan itu ialah:

Pertama, menipu. “Istilah subsidi BBM adalah istilah menipu,sebab faktanya tak ada subsidi BBM!” tegas Ketua DPP HTI Dr Arim Nasim. Menurutnya Pemerintah mengambil minyak bumi milik rakyat secara gratis dengan biaya hanya US$ 10/barrel. Tapi karena hanya bisa menjualnya seharga US$ 77/barrel pemerintah merasa rugi jika harga minyak Internasional lebih dari harga itu.

Kedua, penjajahan. Penghapusan subsidi BBM adalah bagian dari agenda Konsensus Washington untuk meliberalkan perekonomian Indonesia. Kenaikan BBM adalah proses sistematis untuk meminggirkan rakyat menuju Neokolonialisme (penjajahan baru) melalui liberalisasi BBM. BBM akan dikuasai perusahaan asing mulai dari hulu (eksplorasi minyak) sampai hilir (pom bensin/SPBU). “Kenaikan harga BBM hanya menguntungkan mafia BBM asing dan anteknya!” tegasnya.

Ketiga, menyengsarakan rakyat. Kenaikan/penghapusan subsidi BBM dapat dipastikan akan memicu kenaikkan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup rakyat.

Keempat,tidak adil. Subsidi untuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan bunganya sebesar Rp230.33 triliun hanya dinikmati sekitar 14.000 orang, sedangkan ‘subsidi’ BBM sebesar Rp201.36 triliun dinikmati oleh 230 juta orang.

Kelima, bohong. Tuduhan pemerintah kalau BBM murah akan menjadikan masyarakat boros menggunakan BBM adalah bohong. “Sebab, konsumsi BBM Indonesia cukup rendah, berada di urutan ke-116 di bawah negara Afrika seperti Botswana dan Namibia,” ungkapnya.

Keenam, dusta. Pemerintah mengatakan bahwa harga BBM di Indonesia murah karenanya harus dinaikkan. Di Amerika, Cina, dan Jepang memang harga BBM lebih tinggi dari pada di Indonesia. “Tapi ingat, pendapatan mereka pun jauh lebih tinggi dari pada Indonesia!” tegasnya.

Padahal, BBM di Indonesia (premium, Rp 5000/liter) lebih mahal dari pada Venezuela Rp 460/l, Turkmenistan Rp736/l, Iran Rp 828/l, Nigeria Rp 920/l, Saudi Arabia Rp1104/l, Kuwait Rp1932/l, dan Mesir Rp2.300/l.

Ketujuh, energi Indonesia untuk asing, bukan untuk rakyat. Indonesia ekspor 70% Batubara ke luar negeri. Indonesia pengekspor LNG terbesar di dunia. Indonesia ekspor 500.000 barrel per hari minyak. “Tapi, di dalam negeri listrik sering padam, rakyat antri gas, minyak tanah, dan bensin pun harganya terus meningkat!” sesalnya. Sebab, Pertamina hanya memproduksi 13,8% sementara sisa minyak Indonesia dikelola asing! Chevron (41%), Total E&P Indonesie (10%), Chonoco Philips (3,6%) dan CNOOC (4,6%).

Kedelapan, Tidak salah sasaran. “Subsidi hanya dinikmati orang kaya? Tidak! “ tegasnya. Lantaran menurut data kepolisian orang kaya di Indonesia yang memiliki mobil mewah kurang dari 5%.

Kesembilan, Pengalihan subsidi? Katanya, subsidi harus dialihkan dalam bentuk subsidi langsung seperti pendidikan, kesehatan dan pencarian sumber energi alternatif.

Faktanya, pendidikan dan kesehatan tetap mahal, orang miskin dilarang sakit! Pencarian sumber energi alternatif hanya omongan. “Yang sudah pasti harga BBM naik lagi! Beban rakyat bertambah lagi!” pungkasnya.

Sebelumnya massa melakukan longmarch dari Masjdi Istiqlal menuju Istana Presiden usai shalat Jum’at. Sepanjang jalan mereka meneriakan yel-yel penolakan pembatasan subsidi BBM
https://id-id.facebook.com/notes/al-...50139451233713

--------------------------------

Jangan suka main minyak,
sebab minyak itu licin ...