JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan kajian revisi UU Pilkada agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Basuki, Kementerian Dalam Negeri, sebagai pihak pengusul, serta partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang menyepakati usulan tersebut tidak prorakyat.

Mereka beralasan, penyelenggaraan pilkada melalui anggota Dewan tidak memerlukan biaya yang mahal.

"Mereka yang mengusulkan itu adalah orang-orang yang bukan berjiwa rakyat. Tolong yang mengusulkan itu jangan munafik, jangan hanya alasan biaya mahal, memang lebih murah nyogok anggota Dewan, itu mah bukan negarawan dan pikirannya pengecut," kata mantan anggota Komisi II DPR RI itu, di Balaikota Jakarta, Senin (8/9/2014).

Kader Partai Gerindra itu menjelaskan, alasan penyelenggaraan pilkada yang dipilih anggota DPRD itu tidak masuk akal. Apabila calon kepala daerah itu memiliki rekam jejak yang bagus maka tidak akan keluar uang untuk memberi uang kepada warga.

Menurut Basuki, rencana itu hanya akan membuka peluang korupsi antara eksekutif dan legislatif semakin besar. Terlebih nantinya pihak eksekutif hanya akan menjadi "sapi perah" para legislatif dan sering "berkongkalikong".

Sebab, kata dia, legislatif berkuasa penuh memilih serta memberhentikan kepala daerah. Gubernur, wali kota, dan bupati tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat, tetapi hanya memikirkan kepentingan anggota Dewan.

"Sekarang reformasi sudah terjadi. Alasannya biaya mahal ya karena mesti nyogok rakyat, lo aja bego mau nyogok rakyat. Jokowi-Ahok kagak nyogok, bisa kepilih jadi gubernur dan wagub di Jakarta," kata Basuki.

Meski nantinya rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD jadi direalisasikan, Basuki berharap setiap calon pejabat melakukan pembuktian harta terbalik. Harta kekayaan tidak hanya dicocokkan dengan sertifikat, tetapi juga diperiksa berasal dari mana harta yang didapatkan itu.

Kemudian, dicocokkan dengan pajak-pajak yang telah dibayar. Pernyataan Basuki itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.

Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar maka hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.

Saat ini, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri.

Parpol Koalisi Merah Putih berubah sikap setelah berakhirnya proses pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Berdasar catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR.

Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih berubah pada 3 September 2014. Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur, bupati, serta wali kota oleh DPRD.

Awalnya, hanya Partai Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan Demokrat juga memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Johan mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah langsung oleh masyarakat menimbulkan banyak persoalan. Menurut dia, pemerintahan menjadi tidak efektif karena kurang koordinasi antara gubernur, bupati, dan wali kota.

Agar ada koordinasi, Kemendagri merancang RUU Pilkada yang sedang digodok bersama Komisi II DPR RI. "Mau efektivitas yang kami pentingkan untuk kesejahteraan rakyat, atau demokrasi tetapi efektivitasnya tidak ada? Makanya, pemerintah mengusulkan review aturan. Bupati dan wali kota pemilihan langsung itu ongkosnya mahal," kata Johan.

SUMBER

bakal kebakaran jenggot loh koalisi maling tukang rusuh, pasti ngatain ahok tapir, wahyudi, minoritas cinta