NEFOSNEWS, Jakarta - Peserta BPJS Kesehatan saat ini sudah mencapai 126,9 juta orang. Besarnya peserta tidak membuat kondisi keuangan BPJS oleng. Bahkan malah surplus sebesar Rp 2 triliun.

“Jumlah peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) telah melebihi angka yang ditargetkan pada 2014, yakni sebanyak 121,6 juta,” kata Purnawarman Basundoro, Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan antarlembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, di Magelang, Sabtu (30/8/14).

Target awal peserta BPJS Kesehatan untuk tahun 2014, menurut Purnawarman, yakni sebanyak 121,6 juta orang. Namun hingga Agustus, peserta sudah mencapai 126,9 juta orang.

Masyarakat sangat antusias mendaftarkan diri, karena BPJS berbeda dengan asuransi kesehatan komersial biasa. BPJS menanggung segala macam penyakit. Juga menerima peserta dengan berbagai kondisi, baik yang segar bugar hingga yang punya penyakit kronis. Iurannya juga jauh lebih murah, paling mahal Rp 59.500 per bulan.

BPJS memperkirakan, jumlah peserta hingga akhir 2014 akan terus bertambah hingga mencapai 130-an juta orang.

Sementara itu hingga 30 Juni 2014, BPJS Kesehatan masih mengalami surplus keuangan. Dari total dana peserta yang terkumpul dan yang sudah dikeluarkan masih ada sisa Rp 2 triliun. Tercatat iuran yang terkumpul telah mencapai Rp 18,412 triliun dari 124,5 juta peserta pada posisi bulan Juni. Dari total dana yang masuk tersebut sudah dikeluarkan sebesar Rp 16,417 triliun untuk pembayaran klaim fasilitas kesehatan.

Terkait dengan itu, Andayani Budi Lestari, Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional VI Jateng dan DIY, mengungkapkan, hingga Agustus 2014 jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ,yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Divisi Regional VI sebanyak 2.562 FKTP, terdiri atas 995 puskesmas, 213 klinik pratama, 981 dokter praktik perorangan, 64 klinik pratama milik TNI, dan 47 klinik pratama milik Polri.

Karena itu, Purnawarman mengatakan, BPJS harus terus melakukan sosialisasi agar masyarakat mau mendaftarkan diri.

“Bagi mereka yang belum mendaftar merupakan tantangan dan tugas kami untuk mengimbau masyarakat bergotong-royong, karena prinsipnya gotong-royong yang sekarang sehat untuk mendaftar, jangan menunggu nanti sakit. Mendaftarnya jangan sendirian, tetapi mengajak keluarga atau teman-temannya,” papar Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan antarlembaga BPJS Kesehatan ini.

Sedangkan untuk perusahaan, sekolah, yayasan atau lembaga masyarakat, bisa melakukan pendaftaran kolektif. Khusus untuk perusahaan, ada aturan yang mengikat bagi perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya, yakni Keppres Nomor 111 Tahun 2013.

“Kalau terlambat dari ketentuan tersebut berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 ada sanksinya berupa peneguran, denda, dan penghentian layanan publik. Jika tidak patuh, mendaftarkan dengan data yang tidak benar misalnya karyawan 1.000 didaftarkan 900 orang itu ada sanksi penghentian layanan publik.”

BPJS Kesehatan saat ini sudah bekerja sama dengan 16.831 FKTP yang terdiri atas 9.752 puskesmas, 3.314 dokter praktek perorangan, 1.656 klinik pratama, 1.326 klinik TNI/Polri, 778 dokter gigi praktek mandiri, dan 5 RS D Pratama.

Selain itu, terdapat 1.551 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang di dalamnya mencakup 17 rumah sakit pemerintah kelas A, 136 rumah sakit pemerintah kelas B, 292 rumah sakit pemerintah kelas C, 157 rumah sakit pemerintah kelas D, 123 rumah sakit khusus, 134 rumah sakit khusus jiwa, 586 rumah sakit swasta, 104 rumah sakit TNI, 10 rumah sakit Polri, 62 klinik utama. Kemudian dengan faskes penunjang lainnya yaitu sebanyak 1.311 apotek dan 790 optikal di Indonesia. (anila/ dpy)
http://www.nefosnews.com/post/ekbis/bpjs-kesehatan-surplus-rp-2-triliun-peserta-lampaui-target
dana surplusnya diputer buat investasi