1. Setelah kalah di pilpres, terutama setelah pengumuman quick count, tim merah putih yang berisi partai-partai oportunis sdh rencakan strategi jangka panjang.

2. Bahkan mungkin setelah peresmian "koalisi permanen", tim yg berisi elit-elit partai bermasalah ini sdh rencakan untuk kuasai parlemen.

3. Mengesahkan UU MD3 sebelum pilpres adalah simbol jelas tirani parlemen.

4. Setelah pengumuman hasil pilpres yg dimenangkan oleh Jokowi-JK, manuver-manuver koalisi busuk ini semakin jelas.

5. Sengaja melakukan DELIGITIMASI KPU sbg penyelenggara PEMILU, koalisi merah putih sengaja propagandakan bahwa KPU tidak fair.

6. Di medsos, pembusukan thdp KPU didengungkan "KPU antek asing", "KPU PKI", bahkan beberapa komisioner KPU difitnah keji

7. Stlh masuk ke ranah MK, tim koalisi ini pun terus menyerang KPU. Harapan mrk bahwa televisi2 nasional menyiarkan scr live pun terpenuhi

8. Rakyat sengaja digiring utk percaya KPU tidak fair, KPU bermasalah, KPU tidak bisa dipercaya

9. Ternyata dibalik dagelan di MK, tim merah putih pny niat jahat UTK DELEGITIMASI KPU

10. Terbukti hal ini dijadikan alasan utk menolak pilkada langsung selain alasan anggaran

11. Melalui manuver-manuvernya, tim merah putih berhasil BERKOALISI dgn SBY dan KONGKALIKONG dgn Gamawan Fauzi

12. Alhasil, Gamawan Fauzi pun berencana utk mengajukan rancangan pilkada TIDAK LANGSUNG khusus utk KEPALA DAERAH TINGKAT II.

13. Koalisi busuk merah putih yg mendominasi kursi parlemen dipastikan akan mengesahkan Rancangan UU ini

14. Dgn disahkan rancangan UU pilkada baru ini, dipastikan koalisi merah putih yang dominan dan pusat dan daerah akan sapu bersih 90% lebih suara utk pemilihan kepala daerah tingkat II

15. Jika daerah tingkat II berhasil disapu bersih oleh KOALISI BUSUK ini, maka hampir pasti, PEMILU 2019 akan jadi milik mereka, baik pileg maupun pilpres walkot/bupati adalah STRIKER politik yang efektif.

16. Kini hak politik warga dikebiri lagi

17. Hanya ada 2 cara untuk menjegal konspirasi busuk koalisi merah putih

18. Jokowi setidaknya harus menarik beberapa partai dari koalisi merah putih utk berkoalisi dgn tim jokowi-jk spy dihasilkan 50%+1 di parlemen

19. Atau jika rancangan UU ini disahkan DPR, maka, MK adalah gerbang terakhir utk melakukan judicial review utk membatalkan UU pilkada tidak langsung ini

berita suplemen:
http://news.detik.com/read/2014/09/0...-kata-mendagri
http://nasional.kompas.com/read/2014...ilih.DPRD.Lagi