Gan jangan takut kalo BBM naek, alhamdulillah pak jokowi lagi muter otak bahkan relawannya juga lagi diskusi untuk menanggulangi dampak BBM..

ini buktinya gan


Diskusi Relawan Jokowi Usulkan Bantuan Langsung Tunai untuk Redam Kemiskinan

RMOL. Seknas Relawan Joko Widodo turut mencarikan solusi dari polemik harga bahan bakar minyak (BBM) yang tengah dihadapi presiden terpilih itu.

Salah satu cara yang disarankan untuk meringankan beban rakyat adalah dengan memberikan dana bantuan tunai kepada masyarakat miskin.

"Rp 1 juta per bulan kepada setiap Kepala Keluarga yang tidak mampu, satu tahun Rp 12 juta," kata ekonom asal Universitas Indonesia (UI), Akhmad Syahroza, saat diskusi "Menyiasati Penghapusan Subsidi BBM dan Kompensasi bagi Orang Miskin" yang digelar Relawan Jokowi di Hotel Alia, Jakarta, Jumat, (29/8).

Menurut dosen Fakultas Ekonomi UI ini, per Maret 2014 penduduk miskin berjumlah 28,8 juta jiwa atau 9,5 juta kepala keluarga jika satu kepala keluarga diasumsikan berjumlah tiga orang.

Menurut Akhmad, dengan biaya subsidi BBM yang begitu tinggi saat ini, solusi tersebut bisa menghemat hingga maksimal Rp 249,5 triliun atau minimal Rp 177,1 triliun.

"Mekanisme pemberian subsidi pada rakyat yang berhak menerimanya melalui Kartu Energi Berkeadilan," ujar Akhmad

Dengan kartu itu, dia yakin penduduk miskin di seluruh Indonesia bisa terdata dengan baik. Pada akhirnya tidak akan ada salah penyaluran dana seperti program Bantuan Langsung Tunai yang digagas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini tidak ada pihak perantara, kalau dulu kan melalui daftar, sekarang pakai kartu. Bantuan langsung tersalurkan," kata Akhmad

Usul relawan ini bertolak belakang dengan sikap PDIP selama menjadi oposisi 10 tahun terakhir. PDIP selalu menolak keras kebijakan bantuan langsung tunai yang dikeluarkan pemerintah SBY saat menaikkan harga BBM. [ald]

sumber: http://politik.rmol.co/read/2014/08/...am-Kemiskinan-



Alhamdulillah akhirnya ketemu solusinya gan, pake sejenis jenis BLT. akhirnya beliau mengakui kalo jalan paling cepat untuk mengatasi dampak BBM yaah dengan sejenis BLT

Ini Bedanya Bantuan Langsung Jokowi-JK Dibanding SBY-Boediono

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim transisi bidang ekonomi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Wijayanto Samirin, mengatakan, satu dari sekian opsi yang kini tengah didesain untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah pemberian bantuan langsung.

"Tapi bukan BLT (Bantuan Langsung Tunai), tapi insentif. Itu akan dikemas tidak untuk konsumsi, tapi digunakan untuk mendorong aktivitas produksi," kata dia dalam diskusi bertajuk 'Subsidi BBM: Solusi atau Masalah?' di Menteng, Jakarta, Minggu (7/9/2014).

Wijayanto menjelaskan, nantinya bantuan langsung tersebut diarahkan supaya tidak hanya dimanfaatkan untuk konsumsi saja, melainkan juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya produktif.

Di samping bersifat cash, yang sedang tim persiapkan saat ini adalah diberikan juga program pendampingan. "Konkretnya akan ada kelompok kecil yang akan didampingi tim untuk menjalankan bisnis kecil. Tergantung daerahnya, kalau di pedesaan ya yang sesuai dengan desa. Kalau di kota ya bisnis yang pas untuk masyarakat perkotaan," imbuh Deputy Rector for Cooperation and Business Development Universitas Paramadina itu.

Selain itu, perbedaan lainnya adalah program bantuan ini akan memberdayakan para pendamping yang dikoordinasikan dalam sebuah lembaga koordinator.

Menurut Wijayanto, saat ini memang banyak program untuk masyarakat miskin dan perdesaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga. Namun, lantaran saking banyaknya, justru monitoring atau pengawasan program menjadi kurang efektif.

Keberadaan badan atau lembaga koordinator dimaksudkan agar program bantuan langung bisa lebih terorganisir. Sementara itu, mengenai anggaran program bantuan langsung, Wijayanto memastikan hal tersebut sedang dalam proses kajian.

"Jadi itu program yang disiapkan ketika nanti harga BBM dinaikan. Tapi belum ada kepastian apakah itu jadi dilaksanakan atau tidak. Itu tergantung Pak Jokowi dan Pak JK, tapi ini kita siapkan," ucap dia.

sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...ampaign=Kpopwp



TAPI GAN APA KATA PDIP DULU GAN !!!

PDIP Sebut BLT hanya untuk Menaikkan Citra Partai Penguasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai oposisi pemerintah terus menyuarakan penolakan atas kebijakan pemerintah yang akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) atas kompensasi rencana penaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Kebijakan itu dianggap hanya upaya untuk meningkatkan citra partai koalisi di mata masyarakat jelak tahun Pemilu 2014 mendatang.

Penegasan itu disampaikan oleh anggota Komisi Energi DPR dari PDI Perjuangan Ismayatun ketika dihubungi di Jakarta, Senin (15/4). Bahkan, Ismayatun menilai pemerintah hanya menjadikan kebijakan pemberian BLT untuk rakyat miskin sebagai objek meningkatkan citra partai mereka.

"Kami dari fraksi PDIP sangat tidak menyetujui kebijakan pemberian BLT itu. Kami tidak berkeinginan masyarakat miskin dijadikan objek untuk menaikkan citra partai penguasa," tegasnya.

Ia juga menambahkan kebijakan pemberian BLT tersebut hanyalah ulangan dari pemberian BLT oleh pemerintah jelang Pemilu 2009 lalu.

"Kita sudah mencoba untuk mempelajari pada saat Pilpres 2008-2009. BBM dinaikan BLT digelontorkan. Masyarakat antri berjubel-jubel saling terhimpit untuk mengantri uang seratus ribu rupiah. Apakah kejadian itu harus terulang lagi. Apa tidak ada cara cerdas lain lagi dari pemerintah?" tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah mengklaim sudah menyiapkan sejumlah kompensasi penaikan harga BBM bersubsidi. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan salah satu kompensasi itu berbentuk BLT yang akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kata Agung, bantuan tunai itu berasal dari anggaran subsidi bensin yang sudah dikurangi.

Dalam APBN tahun anggaran 2013 untuk alokasi anggaran, subsidi sudah mencapai Rp316,1 triliun. Alokasi anggaran belanja subsidi dalam APBN tahun anggaran 2013 tersebut akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun, yaitu subsidi BBM sebesar Rp193,8 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp80,9 triliun.


sumber: http://microsite.metrotvnews.com/met...artai-Penguasa