Kadis Perumahan DKI Tangkis Pernyataan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Yonathan Pasodung membantah pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait pembuatan kartu virtual account bagi penghuni rusunawa.

Yonathan mengaku pihaknya tidak pernah diberi instruksi oleh Ahok untuk berkoordinasi dengan Bank DKI membuat kartu virtual account.

"Enggak ada itu. Jadi, instruksinya langsung dari Pak Wagub ke Bank DKI, kebetulan obyeknya saja di perumahan," kata Yonathan, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Ia menolak mengomentari lebih lanjut perihal permasalahan kartu virtual account tanpa identitas dan foto penghuni. Menurut dia, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pembuatan kartu berada di Bank DKI.

"Sistem perbankan mana saya tahu? Masalahnya tanya sama Bank DKI. Kartu itu yang keluarin Bank DKI, bukan Dinas Perumahan," ujar Yonathan.

Soal rencana Ahok yang bakal memecatnya jika tidak tegas menindak "mafia rusun", Yonathan mengklaim telah mengikuti semua instruksi Ahok.

Sebelumnya, Ahok sempat menegur sikap Yonathan yang tidak tegas dalam memindahkan para pejabat yang terjerat penyalahgunaan anggaran. Menurut Ahok, Yonathan hanya menurunkan eselon pejabat tersebut, bukan memecatnya.

"Sudah ada yang saya pecat, saya selesaikan persoalan rusun, sudah semuanya," kata Yonathan mengklaim.

Sebelumnya, Ahok mengaku bingung dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta yang tidak memberi informasi tepat kepada Bank DKI terkait pembuatan kartu virtual account untuk pembayaran sewa rusun.

Tudingannya ini bukan tanpa alasan. Ahok mengatakan bahwa dia sudah menginstruksikan Dinas Perumahan untuk berkoordinasi dengan Bank DKI dalam membuat kartu virtual account PKL agar tidak ada kesalahan yang terjadi.

Karena itu, ia mempertanyakan mengapa Dinas Perumahan bisa salah menafsirkan keinginannya kepada Bank DKI untuk membuat kartu virtual account bagi penghuni rusun.

"Jangan-jangan oknum di Dinas Perumahan ini sengaja memelesetkan instruksi saya karena di Jakarta ini pejabatnya pintar-pintar dan cerdas. Kita tidak bisa kontrol praktik jual beli rusun kalau kartunya cuma berisi nomor seperti ini," kata Ahok.

kompor