Hari-hari terakhir ini kita dikejutkan dengan munculnya berita korupsi yang menyeret Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Seperti diberitakan kompas.com, Dana Rp 9,9 miliar yang diduga dikorupsi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk pencitraan. "Dana itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, pihak ketiga, dan pencitraan JW (Jero Wacik)," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto.

Sebegitu mahalnya kah biaya pencitraan politik di negeri ini hingga mengakibatkan seorang politisi melakukan tindakan korupsi? Mahalnya biaya pencitraan politik sebenarnya bukan sebuah rahasia umum lagi. Dalam setiap pemilihan kepala daerah (pilkada) dan juga pemilihan presiden (pilpres) mahalnya biaya pencitraan itu begitu telanjang. Menjelang pilkada misalnya, tak jarang calon kepala daerah melakukan kolusi dengan pengusaha tertentu untuk membiayai biaya kampanyenya alias pencitraan.


Besarnya biaya pencitraan itu juga terlihat pada kampanye pilpres lalu. Masing-masing calon presiden (capres) seperti berlomba membelanjakan dananya untuk iklan kampanye (baca: pencitraan) di media massa. Lihat saja, menurut data dari [url=http://www.iklancapres.org,]www.iklancapres.org,[/url] kubu Jokowi-Kalla menghabiskan Rp 61,94 miliar hanya untuk beriklan di media massa (cetak, radio dan televisi) di lima kota (Banjarmasin, Jakarta, Medan, Makassar dan Surabaya). Seakan tak mau kalah dengan kubu Jokowi-Kalla. Kubu Prabowo-Hatta pun menggelontorkan Rp 61,41 miliar untuk belanja iklan di media massa di lima kota. Berpotensi korupsi juga kah?


Itu baru belanja iklan (baca ; pencitraan) di media massa cetak, radio dan televisi. Biaya iklan di media online belum dihitung. Dan itu juga baru belanja iklan di lima kota. Padahal masih banyak kota di Indonesia lainnya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah besarnya biaya pencitraan capres kita itu akan berpotensi menimbulkan korupsi kedepannya? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Kita sebagai warga negara berharap KPK berani bertindak jika nantinya hal itu berpotensi korupsi.