Jakarta -Jumlah subsidi energi, yaitu BBM dan listrik di Indonesia sudah mencapai lebih dari Rp 300 triliun. Sementara penikmat subsidi ini adalah orang-orang mampu yang tidak pantas disubsidi. Indonesia harus terbebas dari belenggu subsidi energi ini.

Demikian disampaikan mantan Presiden Indonesia Profesor B.J Habibie di seminar bertema Relfeksi Tiga Tahun Pelaksanaan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di JCC, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

"Saya bisa bilang berapa triliun yang kita harus subsidi sampai sekarang, Rp 250 triliun-Rp 300 triliun mungkin. Saya tidak setuju energi disubsidi, apabila subsidi 50%, apa yang terjadi orang beli dengan harga lebih murah 50% dari pasar," ujarnya.

Habibie menjelaskan, penerapan subsidi energi hanya menguntungkan investor yang datang ke Indonesia, sementara pemerintah harus menanggung beban subsidi. "Investor yang datang menganggap menguntungkan karena murah, dia beli untungnya lebih banyak, itu adalah sifat manusia. Oleh karena itu jangan subsidi dong lepaskan saja," katanya.

Namun begitu, Habibie mengakui akan adanya pro dan kontra dari pencabutan subsidi ini. Akan tetapi, sikap tegas dibutuhkan untuk masa depan yang lebih baik.

"Kata orang bisa teriak, kalau nggak subsidi bagaimana, tapi bangsa ini adalah bangsa pejuang, pejuang itu mau berkorban asal jelas berkorban untuk siapa, supaya anak cucu hidup lebih tenteram," tegas dia.

Menurut Habibie, anggaran subsidi ini bisa dialihkan untuk sektor produktif yang lebih bermanfaat seperti pendidikan dan kesehatan gratis, serta penyertaan modal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Zaman Bung Karno, Pak Harto tidak ada subsidi energi, tidak ada, kalau pun ada silakan saja asalkan jelas uang direncanakan diberikan untuk pembangunan misal pendidikan, kesehatan gratis, sediakan modal kerja untuk UKM, pokoknya itu ditujukan untuk pembangunan," pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Habibie juga sempat menyinggung soal penyediaan pasokan listrik di Indonesia yang sampai saat ini belum andal. Menurutnya, Indonesia harus serius mengembangkan energi panas bumi atau geothermal.

"Banyak sekali kekayaan alam kita. Potensi energi panas bumi bisa menghasilkan listrik, listrik itu bisa menggerakan KAI di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," kata Habibie.

Menurutnya, Indonesia punya potensi 30-40% sumber energi panas bumi di dunia. Ini bisa dilakukan untuk membangun pembangkit listrik.

"Jadi 30-40% potensi pembangkit listrik dari panas bumi agar semua transportasi memanfaatkan ini, dan listriknya datang dari panas bumi, tidak dari gas alam," ujarnya.

Melalui energi panas bumi, Habibie menyebutkan, akan sangat sedikit dampak negatifnya. Menurutnya, panas bumi ini relatif lebih bersih dan pencemaran udaranya lebih rendah.

Namun begitu, pengembangan energi panas bumi ini membutuhkan waktu yang sangat lama, setidaknya mencapai 25 tahun. Untuk itu, perlu didorong mulai saat ini.

"Ini relatif bersih, pencemaran udara lebih sedikit, ini butuh waktu 25 tahun, pimpinannya harus meneruskan program dari pemimpin sebelumnya, jangan bilang itu kan Orde Lama, Orde Baru, partai ini, partai itu, itu nggak penting, yang penting bagaimana kebutuhan listrik terpenuhi," pungkas Habibie.