Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menindaklanjuti hasil penyelidikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus Bahan Bakar Minyak ilegal di Batam, Kepulauan Riau.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Rahmad Sunanto mengatakan telah menetapkan tiga orang tersangka. Sementara seorang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batam, Niwen Khairiah, 38 tahun, masih diperiksa intensif sebagai saksi.

"Dia (Niwen) menampung hasil penjualan BBM yang diduga ilegal. BBM ditampung di pasar gelap oleh seorang pemain minyak atau pemilik kapal berinisial AM," ujar Rahmad saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 3 September 2014 malam.

Rahmad menjelaskan dalam kasus ini Niwen tak hanya bekerja sama dengan Ahmad Mahbib alias Abop. Dia juga dibantu oleh dua tersangka lainnya yaitu Yusri, seorang Senior Supervisor Pertamina Dumai dan Du Nun seorang Petugas Harian Lepas TNI Angkatan Laut.

Yusri bertugas sebagai orang yang mengawasi BBM Pertamina di Dumai, Siak, Batam, Riau, dan Pekan Baru. Sementara Du Nun penerima informasi jika ada kapal BBM yang akan melintas.

"Kemudian di tengah jalan (laut) kapal berhenti. Lalu Du Nun menghubungi perusahaan kapal milik AM, untuk dikeluarkan sebagian BBM yang telah diangkut," kata Rahmad.

Harga BBM ilegal

Mabes Polri menilai kasus ini masuk dalam tindak pidana suap, gratifikasi, dan korupsi. Dalam perjalannya, BBM diketahui djual dengan harga di bawah standar.

"Harga jual di bawah standar. Bensin Rp3.500, solar Rp4.500," ujar Rahmad.

Bensin itu diketahui didapatkan dengan memanfaatkan kerugian hilangnya BBM yang dimaklumi Pertamina dengan margin 0,3-0,5 persen selama perjalanan dari kilang ke tempat tujuan. Rahmad mencontohkan, apabila muatan 100 ton, mereka melebihkan 120-130 ton.

"Jadi sudah diberikan margin 0,3 persen ditambah muatannya lebih. Itulah yang dijual oleh Kapal Muatan (KM) Lautan I milik AM," katanya

Kapal berisi BBM itu dikirimkan ke pasar bebas dan banyak peminatnya, mulai dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Sumber :
http://m.news.viva.co.id/news/read/534926-harga-premium-ilegal-hanya-rp3-500-per-liter

Komentar :
Parah ...



Beberapa pendapat komentator :



VS



VS




Pendapat 1: Justru dg kenaikan BBM, pelaku akan semakin "rakus" krn harga jual scr ilegalnya bisa lebih tinggi drpd skr yg hanya rp3500 utk Premium, rp4500 utk solar.

Pendapat ini melihat sumber masalahnya pada pengawasan dan distribusi atau yg biasa kita dengar: "Manajemen Pengawasan atau Menajeman Kontrol"

Pendapat 2:Perlunya cabut subsidi sehingga harga BBM naik. Langkah ini dinilai sbg cara efektif utk mengurangi tindakan seperti ini. Karena dg tingginya harga BBM, akan menyulitkan para pelaku utk melakukan penimbunan dan mengurangi terjadinya kasus ini.

Pendapat ini menitik beratkan masalahnya pada subsidi BBM atau harga yg rendah sbg diantara penyebab tindakan "korup" ini.

Pendapat 3: Terjadinya kasus seperti ini disebabkan pembiaran dari pihak yang berwenang. Padahal adanya mafia disini sudah rahasia umum, tinggal lg penegakan hukum dan eksekusinya.

Pendapat ini menekankan kepada penegakan hukum.

Komentar kaskuser:





============
Update Komentar
============

Berhubung banyaknya kesalah fahaman beberapa komentator yang telah berusaha tampak kritis tp tergesa-gesa, maka ane hrs luruskan dulu sumber masalahnya.

Pertama, komentar TS atas berita cuma


Sekali lg, ini komentar ane pada isi berita!!

Komentar ane pada judul berita cuma:



Ini hanya judul trit, gak usah panik, makanya berita hrs dibaca tnp terpengaruh duluan dg komentar judul. Krn itu ane sertakan judulnya dari sumber asal, yakni:



Judul dan isi tidak bertentangan, krn temanya adalah adanya fakta bhw Premium telah dijual dg harga dibawah standar di pasar gelap (ilegal). Urusan itung-itungan, silahkan urusan ente yg pngen kritis.

Kedua, nah ini dia biang masalahnya ... Harusnya yg mengaku kritis faham kemana arah pembicaraan si TS, siapa atau apa yg sdg dikomentari TS, supaya jgn asbun!

Sekali lg, pendapat TS tentang berita cuma:



Tapi komentar TS sblmnya itu merupakan komentarnya 3 kaskuser, kemudian malah dipermasalahkan oleh beberapa "kiritikus" abal-abal, krn menganggap itu komentar TS!!

Padahal kl teliti membaca, sudah jelas TS berkata:



Lantas TS pun mengquote 3 komentar kaskuser:



VS



VS



Nah, setelah mengutip ketiga kaskuser ini, lantas TS pun memberikan kesimpulan dr masing2nya.

Pendapat 1 yakni pendapat Abidin_Domba, menurut TS, pendapat ini melihat pd penyebab kerakusan pelaku adl krn kenaikan BBM, Pendapat ini -sekali lg: pendapat Abidin_Domba-, melihat sumber masalahnya pada pengawasan dan distribusi atau yg biasa kita dengar: "Manajemen Pengawasan atau Menajeman Kontrol"

Nah, utk Pendapat 2:, ini pndapatnya wiro-sableng, dr apa yg TS fahami, ia menganggap perlunya pencabutan subsidi sehingga harga BBM naik. Langkah ini dinilai sbg cara efektif utk mengurangi tindakan seperti ini. Karena dg tingginya harga BBM, akan menyulitkan para pelaku utk melakukan penimbunan dan mengurangi terjadinya kasus ini. Pendapat ini menitik beratkan masalahnya pada subsidi BBM atau harga yg rendah sbg diantara penyebab tindakan "korup" ini.

Nah, berikutnya adl
Pendapat 3: yg merupakan pndangannya EM88, yg sptnya menilai terjadinya kasus ini krn adanya pembiaran dari pihak yang berwenang. Lantas TS jg beranggapan kl Pendapat ini menekankan kepada penegakan hukum.

Nah, jelaskan skr masalahnya dimana??

Sekian penjelasannya. Pesan TS, sebelum berkomentar apalagi mengritisi, tolong dibaca baik-baik dl, cermati dg bijak, jgn terlalu sensi sm TS, supaya tidak membuat TS geli-geli sendiri melihatnya, apalg pakai berlagak pinter didepan TS ... Please deh !