JAKARTA – Usulan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkenalkan Kartu Subsidi Usaha Produktif (KSUP) sebagai salah satu solusi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat tanggapan positif dari Paguyuban Usaha Percetakan Indonesia (PUPI).




Ketua Umum PUPI Handoro Lukito mengatakan bahwa dirinya optimis saha percetakan akan mengalami booming kembali tahun depan sebagai akibat dari kegemaran Jokowi memperkenalkan kartu baru. KSUP merupakan usulan kartu ketiga Jokowi setelah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Jokowi sendiri melontarkan ide KSUP setelah Presiden Susilo Bambang yudhoyono (SBY) menolak permintaannya menaikkan harga BBM sebelum masa pemerintahan SBY berakhir. KSUP direncanakan untuk mengalihkan anggaran subsidi BBM kepada para petani, nelayan, dan usaha-usaha mikro. Pelaksanaannya direncanakan dengan cara merevisi anggaran subsidi BBM pada APBN 2015.

“Ada KIS, KIP, dan sekarang KSUP. Sebagai pengusaha percetakan, kami sangat senang karena pasti akan ada kesempatan tender dan penawaran lebih banyak, terutama untuk kerjasama dengan pemerintah. Saya yakin Pak Jokowi tidak akan berhenti di tiga kartu, pasti beliau akan menambah jumlahnya. Kalau memang sudah hobi, pasti nagih.” ujarnya dengan gembira saat memberikan pernyataan di konferensi pers di Kota Depok, kemarin (1/9).

Handoro kemudian mengabarkan bahwa terdapat beberapa anggota PUPI yang tengah bersiap melakukan merger sebagai antisipasi meningkatnya permintaan terhadap jasa percetakan tahun depan. Untuk itu, inisiatif membentuk konsorsium dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menghadapi tawaran tender dari pemerintah di masa yang akan datang.

Tim penelitian dan pengembangan (litbang) PUPI melakukan proyeksi bahwa Jokowi akan memperkenalkan puluhan kartu lain untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia. Setelah KIS, KIP, dan KSUP, tim litbang PUPI juga memperkirakan akan ada Kartu Ekonomi Penunjang Operasional (KEPO), Kartu Optimalisasi Pengembangan Lahan Area Khusus (KOPLAK), Kartu Usaha Desain dan Internasionalisasi Sandang (KUDIS), Kartu Usaha Rakyat Agraris dan Peternakan (KURAP), dan sebagainya.

“Minimal akan ada 49 kartu lainnya. Jadi penawaran konsorsium PUPI ke pemerintah nanti sekaligus untuk 52 kartu, dikemas satu kotak persis kartu remi. Kami nanti akan sertakan juga bonus kartu Joker-nya.” jelas Handoro.

Rencana Jokowi memperkenalkan kartu baru mendapatkan reaksi pro dan kontra di mayantara, umumnya melalui media sosial. Menariknya, mereka yang menolak dan menerima usul Jokowi untuk menerbitkan kartu baru memiliki alasan yang sama, yaitu kantong dan dompet yang menjadi tebal dan berat.

Nada penolakan dilontarkan oleh akun @JeriMakwiwir yang berkicau, “Yah, Pak @Jokowi_do2 yg bener aja. Kebanyakan #KartuBaruJokowi, Pak. Dompet ketebelan. Tebel duit sih oke, kalo ini isinya kartu.”

Analis dan pegiat anti-korupsi dari Archipelagi Transparency Watch (ATW), Hastati Lambayong, mengaku mengkhawatirkan kegemaran Jokowi memperkenalkan kartu baru. Menurutnya, setiap penambahan kartu mengindikasikan membengkaknya pengeluaran negara yang berpotensi disalahgunakan.

Kebijakan mengeluarkan kartu, menurut Hastati, bukan hal yang sederhana. Perlu adanya konsep dan sistem yang terstruktur dengan baik dari hulu ke hilir, termasuk pembiayaannya serta pelaksanaan penggunaan kartu tersebut di lapangan, di tangan rakyat sebagai pemegang kartu. Ia mempertanyakan apakah saat mengajukan usulan tersebut, Jokowi dan tim-nya sudah memegang gambaran menyeluruh dari sebuah sistem yang konkrit.

“Jangan asal mengatakan ini gampang, itu gampang. Karena pemegang kartunya adalah warga, rakyat, maka sistem yang nanti akan dibuat harus benar-benar rapi, terstruktur, dan menyeluruh. Jangan sampai memberi celah untuk kesalahan operasional baik di level pelayanan maupun penyediaan sumber dayanya.” ujar Hastati. (Sha01)

sumber

hidup pakde dari yang ucrat ucrit semua beres