akarta - Setelah melalui perdebatan, ‎Komisi II DPR akhirnya mengetok palu merekomendasikan Pansus Pilpres 2014. Ketua komisi II Agun Gunajar, menjelaskan ada masalah yang harus diselesaikan dari berbagai persoalan Pilpres 2014.

"Dari sisi prosedur, pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden sudah menetapkan calon terpilih. Namun pandangan para pakar, pengamat, politisi, LSM, bahkan jujur saja kompetitor dengan 62 juta (perolehan suara Prabowo-Hatta), katakan terjadi praktek (kecurangan) sedemikian rupa," kata Agun dalam rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2014).

"Apakah komisi II mau biarkan? Persoalan itu menurut kami harus clear di ruangan ini," lanjutnya.

Agun menerangkan, pembahasan evaluasi Pilpres hingga rekomendasikan Pansus oleh komisi II, tidak terkait dengan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2.‎ Hal ini murni kewenangan DPR dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

"Secara administrasi selesai sampai MK dan kita hormati, hargai, tapi secara politik belum selesai, karena politik lebih pada keadilan, kebenaran dan kejujuran," ujar politisi Golkar itu.

Namun Agun menegaskan, kewenangan komisi II bukan membentuk Pansus, tapi sesuai tatib hanya merekomendasikan Pansus. Yaitu Pasal 89 terkait pembentukan Pansus dan Pasal 166 soal fungsi anggota dewan.

Sementara terkait ‎pokok masalah yang direkomendasikan dalam Pansus, mulai dari Daftar pemilih, proses penghitungan serta rekapitulasi suara, penggunaan anggaran hingga sistem IT yang digunakan oleh KPU.

"Jelang pemungutan suara saya ingin tahu proses upload C1. Ternyata mengupload itu dari bahan C1. Saya berpikir Siapa yang upload? Sistemnya seperti apa? Tenaga yang kerjakan Siapa? Itu hanya mungkin terjadi kalau ada penyelidikan mendalam," tutur Agun.

"Persoalan jadi dan tidak bukan di komisi II, komisi II tinggal rekomendasikan kepada pimpinan dewan dan saya haqqul yakin tidak terwujud. Saya realistic tak mungkin (selesai) masa sidang ini, karena komisi II banyak agenda," lanjutnya.

‎Namun menurut Agun, komisi II dengan fungsi pengawasannya tidak bisa tinggal diam dengan beberapa masalah terkait Pilpres 2014 tersebut. Sehingga meski waktu tak cukup, hal itu tetap harus dilakukan.

‎"Kalau KPU dan Bawaslu sepakat, tingga kita kirim (rekomendasi Pansus) untuk sebuah kebenaran, bukan cari-cari kesalahan. Kenapa harus dikhawatirkan? Saya tak ada niat cari-cari kesalahan, tapi semua clear!," tegas Agun.

http://news.detik.com/read/2014/09/0...s-pilpres-2014

Komeng TS:
Sok merakyat, sok membela kebenaran..cuuiihh!! kekuatan hukumnya aja udah mengikat pada ga dipercaya kok bilang ini masalah keadilan??? muka2 munafik!! makin jijik aja neh liat kelakuan2 wakil rakyat Ujung-ujungnya amplopan rapat cuuuyyy..dah mau lengser neh sebagian besar, so cari sangu, sok repot!! padahal tugas dia bikin UU aja dalam 5 tahun menjabat ga mencapai target semua huuuuuwwww!!!! muke lo jauh suuuwww!!! menjijikkan!!!!!!!!