RMOL. Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mencuat karena kesalahan pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Demikian disampaikan Koordinator Relawan Seknas Jokowi, Mohammad Yamin, dalam diskusi "Menyiasati Penghapusan Subsidi BBM dan Kompensasi bagi Orang Miskin" oleh relawan Jokowi-JK di hotel Alia, Jakarta, Jumat, (29/8).

Makanya kata Yamin, relawan yang tergabung dalam Seknas Jokowi dan Projo menyatakan SBY harus bertanggungjawab atas ketidakstabilan harga BBM tersebut.

"SBY tidak antisipasi soal BBM. Ini tangggung jawab SBY. Kenaikan harga BBM ini kan terjadi sejak zaman pemerintahannya," kata Yamin.

Yamin menuding pemerintahan SBY tidak pernah benar-benar serius dalam mengeluarkan kebijakan menangani kelangkaan kuota subsidi BBM dan kestabilan harganya. Termasuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM. Akibatnya, harga BBM yang tidak stabil mempengaruhi kehidupan masyarakat yang memang masih tergantung dengan BBM.

"Mulai dari pengalihan kebutuhan akan BBM beralih ke gas. Tidak pernah ada kebijakan serius untuk ini. Penggunaan BBM kan sebenarnya bisa dihemat," beber Yamin.

Ditambah lagi menurut Yamin, penggunaan anggaran negara yang tidak efektif dan efisien sehingga menimbulkan dampak buruk ketika harga BBM bergejolak.

"Pengelolaan anggaran tidak baik selama presiden SBY memimpin sehingga pemerintahan ke depan yang menanggungnya," demikian Yamin. [zul]