[Surat terbuka untuk Kaskus] Bagaimana aturan penjualan miras di FJB Kaskus?!

Beranda

...

Surat Terbuka Jual Beli
[Surat terbuka untuk Kaskus] Bagaimana aturan penjualan miras di FJB Kaskus?!

SatrioPininggit

29-08-2014 21:39

[Surat terbuka untuk Kaskus] Bagaimana aturan penjualan miras di FJB Kaskus?!

komen kaskuser:

Quote:

Original Posted By koplak.inside►owh jualan miras disini kaga di close/banned?
kacau juga kaskus

Quote:

Original Posted By maumadu►ane dukung gan.. forum sebesar kaskus harusnya bersih dari penjualan miras..

Quote:

Original Posted By hallowgan►gua bantu sundul, empet banget dah klo bandar miras sampek gelar lapak dimari, kek gag ada pengkolan aje emoticon-Mad

btw, aye gag doyan miras, aye doyan Miran, minuman keran emoticon-Cool

Quote:

Original Posted By unwell►tolong penjualan miras dibatasi hingga kadar yang diperbolehkan saja yaitu dibawah 5% selain itu ditengarai penjual tidak memiliki surat izin dan kemungkinan penangguhan pajak emoticon-shakehand

thanks mod.

Quote:

Original Posted By nauraaulia►hahh di kaskus ada yg jualan begituan ckckckckc ane bantu gelar tiker di mari ya gan biar ke sundul tritnya emoticon-Smilie

barusan ane maen ke FJB kategori minuman. dan ane kaget ternyata disana banyak banget lapak2 yang jual minuman keras. bukti lihat sendiri:
http://www.kaskus.co.id/classified/607/minuman

ane mempertanyakan kebijakan fjb kaskus tentang bebasnya penjualan miras terutama miras dengan kadar alkohol tinggi yang harusnya tidak bisa dijual bebas. ane baca aturan FJB tnyta emang ngga ada aturan yang melarang penjualan miras.
http://www.kaskus.co.id/thread/00000...peraturan-fjb/

padahal miras2 yang dijual di fjb kebanyakan adalah miras golongan b dan c dgn kadar alkohol di atas 5% yang menurut aturan Perpres NOMOR 74 TAHUN 2013 peredarannya tidak bebas dan harus di bawah pengawasan.
lihat aturannya:
perpres

berita terkait:

Quote:

Minuman Beralkohol Kini Dinyatakan Sebagai Barang Dalam Pengawasan

Dengan pertimbangan agar dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol, pemerintah menetapkan bahwa Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% ke atas sebagai barang dalam pengawasan.

“Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya,” bunyi Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Desember 2013.

Peraturan Presiden ini diterbitkan menyusul Putusan Mahkamah Agung Nomor 42P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagai tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Standar Mutu

Dalam Perpres ini Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanil (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5%; b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% - 20%; dan c. Minuman Beralkohol golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% - 55%.

Menurut Pepres ini, Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industry dari Menteri Perindustrian. Adapun Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor dari pelaku usaha yang memiliki izin impor dari Menteri Perdagangan. Peredararan Minuman Beralkohol itu hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

“Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangankan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol dari Menteri Perdagangan,” bunyi Pasal 4 Ayat (4) Perpres ini.

Ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 ini, Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM.

Pasal 7 Perpres ini menegaskan, Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di:

a. Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
b. Toko bebas bea; dan
c. Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

“Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit,” bunyi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. Diluar tempat-tempat tersebut, Minuman Beralkohol golongan A juga dapar dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.

Perpres ini juga memberikan wewenang kepada Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya local.

Melalui Perpres ini, Presiden memerintahkan Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol akan diatur oleh menteri/kepala lembaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 ini, maka Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 11 Perpres yang diundangkan pada 6 Desember 2013 itu.
(Pusdatin/ES)

http://setkab.go.id/berita-11614-min...engawasan.html

atas dasar apa yang udah ane kemukakan di atas ane mohon penjelasan admin kaskus atau officer yang berwenang ttg masalah ini. bagaimana kebijakan penjualan miras di FJB kaskus?

mohon maaf bila salah kamar, ane uda ubek2 fjb ga nemu tempat yang cocok utk bikin trit ini. kalo memang harus posting di tempat lain tolong kasi ane linknya, ane akan posting disana. Sebagai info tambahan ane udah pernah bikin trit ini di SF KSPsK tapi malah ditutup tanpa penjelasan.

terima kasih,
salam.

ps: tolong bantu rate dan komen di trit ini ya gan biar keangkat terus

apdet:
dibata mafia miras emoticon-Cool