Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dipastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, walau waktunya belum ditentukan. Saat ini Jokowi-JK sedang memikirkan strategi bantuan langsung akibat pencabutan subsidi bahan bakar itu.

Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya mungkin mengikuti sistem bantuan langsung tunai yang pernah dipraktikkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun skemanya akan diubah, misalnya, membuat rekening bagi rakyat miskin yang dinilai layak menerima bantuan.

Menurut Andi, rakyat miskin akan diberi sebuah kartu elektronik semacam kartu anjungan tunai mandiri. Dengan kartu itu, rakyat miskin bisa membeli kebutuhan pokok mereka ke minimarket atau ke pasar tradisional karena kemampuan uang tunai itu ada di tangan mereka.
Tim transisi disebutnya saat ini sedang menghitung uji coba dampak dari penaikan harga yang dipersiapkan antara Rp300 hingga Rp 3.000 per liter. Uji coba itu untuk memastikan kebijakan sosial apa yang dibutuhkan akibat kebijakan penaikan harga tersebut.

Rencana penaikan harga bahan bakar ini didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama ini getol menolak penaikan harga. Alasannya, pemerintah tak memenuhi prasyarat penaikan harga.

Kali ini, kata Arif Budimanta, anggota Fraksi PDIP partainya akan belajar dari kebijakan Presiden Yudhoyono mengantisipasi penaikan harga. Namun PDIP tetap menjadikan penaikan harga sebagai opsi terakhir untuk mengatasi masalah subsidi bahan bakar yang dinilai semakin membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Sejak 2013 PDIP konsisten menolak penaikan harga bahan bakar minyak. Partai yang berseberangan dengan pemerintah itu menilai, penaikan harga hanya akan membuat rakyat miskin semakin terpuruk.

PDIP beralasan kajian mereka pada 2013 menemukan sebanyak 64% bahan bakar subsidi digunakan oleh sepeda motor dan 36% digunakan oleh mobil. Artinya subsidi bahan bakar ini sudah tepat sasaran kepada rakyat miskin.

Kajian serupa dirilis oleh lembaga riset ekonomi Econit. Menurut lembaga ini 65% bahan bakar subsidi dinikmati oleh keluarga dengan pendapatan US$ 4 ke bawah, sedangkan 35% dinikmati keluarga berpendapatan lebih dari US$4.

Kebijakan penaikan harga bakar pada 2013 juga meningkatkan jumlah orang miskin dari 28 juta orang menjadi 30,250 juta orang. Dengan fakta itu, benarkah bantuan langsung akan mensejahterakan rakyat miskin? [*]
Tukang Nyontek MUNAPIG

Jokowi: Sejak dulu saya tak setuju BLT, juga BLSM
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jokowi berpendapat, ia lebih senang jika bantuan tersebut diberikan dalam bentuk usaha produktif, seperti usaha kecil dan rumah tangga yang produktif.

"Dari dulu saya enggak setuju BLT, yang BLSM ini juga, semuanya," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (17/6).

Politikus PDIP ini mengaku tidak paham apakah BLSM akan tepat sasaran atau tidak. Ia menilai, lebih baik bantuan tersebut diberikan untuk usaha-usaha produktif sehingga efeknya akan lebih terasa.

"Ngefeknya akan lebih bagus. Tidak diberikan dalam bentuk BLSM seperti ini, diberikan uang, memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," terangnya.

Adapun kenaikan harga BBM atau pencabutan subsidi, Jokowi enggan berkomentar. Ia meminta untuk menanyakan langsung kepada pemerintah pusat. "Enggak tahu, tanya pemerintah pusat," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengimbau agar warga yang melakukan aksi unjuk rasa penolakan BBM naik, untuk tidak bertindak anarkis. "Ya demo-demo enggak apa-apa, terserah asal tidak anarkis," tandasnya.

Rencananya, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,3 triliun untuk pelaksanaan BLSM.Ndeso MUNAPIG

Setelah munapig berencana menaikkan harga BBM, ehh sekarang munapig lagi mau nyontek program SBY yg dulu dihujat habis2an