Ini Harapan Menkeu Terhadap Jokowi Soal BBM
23 Jul 2014 16:30


Menkeu Chatib Basrie

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan menyarankan kepada pemerintah baru dapat mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Salah satunya dengan melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi sebagai langkah reformasi lanjutan demi menyehatkan fiskal Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu), Chatib Basri memperkirakan negara ini membutuhkan ruang fiskal lebih banyak, berkualitas dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi seperti yang ditargetkan calon presiden dan calon wakil presiden saat masa kampanye.

"Ruang fiskal bisa ada kalau subsidi BBM dikurangi, jadi yang mesti dilakukan pemerintahan sekarang atau ke depan cuma satu, yakni naikkan harga BBM. Jika itu dilakukan, semuanya akan bisa selesai, termasuk kebijakan energi terbarukan," tegas dia di kantornya, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Penyesuaian harga BBM, kata Chatib, dapat meningkatkan permintaan terhadap energi terbarukan. "Permintaan energi terbarukan nggak akan bisa naik kalau harga BBM murah. Siapa yang mau pindah ke gas kalau beda harganya cuma Rp 500 atau Rp 1.000. Belum lagi takut meledak," ujar Chatib.

Dia menilai, kebijakan menaikkan harga BBM subsidi akan mengubah segalanya. Indonesia akan mempunyai ruang fiskal hingga ratusan triliun yang bisa dialokasikan untuk mitigasi akibat penyesuaian harga BBM, cash transfer, infrastruktur dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.

"Kalau harga BBM dinaikkan, lalu diterapkan subsidi tetap misalnya tinggal Rp 1.000 atau Rp 500, berarti subsidinya tinggal Rp 50 triliun. Anggaran subsidi BBM sekarang Rp 246 triliun, sehingga kita punya sekitar Rp 200 triliun termasuk ruang fiskal," jelas Chatib.

Menurut Chatib, kebijakan menaikkan harga BBM subsidi harus dikoordinasikan antara pemerintah saat ini dan pemerintahan mendatang. Sebab setiap kenaikan harga BBM berakibat pada inflasi yang membuat tekanan ke penduduk miskin. Hal ini tentu tak sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

"Setiap kenaikan harga BBM 10 persen, ada inflasi tambahan 1,3-1,5 persen. Kalau naiknya 40 persen, berarti kan tambahannya 4,2 persen. Ini punya dampak ke penduduk miskin, sehingga harus ada mitigasinya. Perlu ada kesepakatan bersama, tapi implikasi paling sedikit dan banyak manfaatnya bagi banyak negara ya cuma naikkan harga BBM," pungkasnya.
http://bisnis.liputan6.com/read/2082...okowi-soal-bbm

Jokowi-JK ditantang naikkan harga BBM jadi Rp 9.000 per liter
Rabu, 23 Juli 2014 20:02

Merdeka.com - Desakan ekonom dan pelaku bisnis agar pemerintah kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum juga dilakukan hingga penghujung masa kerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Akhirnya, mereka berharap pemerintahan baru dengan pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, berani mengambil kebijakan ini.

Ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan mengatakan pemerintah mendatang sebaiknya menaikkan harga BBM bersubsidi semester dua tahun depan. "Dalam 12-18 bulan ke depan atau tepatnya pada 2015 nanti merupakan tahun konsolidasi. Lebih baik semester II 2015 untuk menaikkan harga BBM. Harga idealnya Rp 9.000 per liter," ujarnya dalam diskusi di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (23/7).

Angka tersebut, menurut dia, cukup ideal dan sudah diperhitungkan dari produksi minyak sebesar 800.000 barel per hari. "Impor dilakukan harga internasional sekitar Rp 11.500, BBM dijual Rp 6.500, jadi selisih antara harga internasional dan domestik sekitar 45 persen, selisih ini yang menjadi subsidi BBM yang dibiayai pemerintah menerbitkan SBN, SUN, utang, Tentunya degan selisih 45 persen susah bagi pemerintah untuk menutup disaat yg bersamaan. Jadi mungkin idealnya total kenaikan 35 persen - 40 persen tapi dalam dua tahap, sekitar 20:20 persen," jelas dia.

Dalam pandangannya, pemerintah mendatang perlu mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Jika tidak dilakukan, subsidi maka akan semakin memberatkan anggaran negara sekaligus membuat defisit APBN semakin lebar.

"Kalau tidak dinaikkan tentunya defisit APBN melebihi 2 persen dari APBD, apalagi mengingat jika problem infrastruktur yang sangat ambisius," ungkapnya.

Tentunya, hal ini bakal terasa ke masyarakat. Namun, dia menyakini dampak masyarakat hanya berlangsung selama 3 bulan. "Dampak kemarin naik 44 persen dalam tiga bulan akan hilang, kalau sekarang naik maka dampak inflasi naik 8 persen, akan normal lagi, impact 3 bulan saja," tutup dia.
http://www.merdeka.com/uang/jokowi-j...per-liter.html

Tahun Pertama, Jokowi-JK Diminta Hapus BBM Subsidi
23 Jul 2014 16:00

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2014-2019. Para pengusahan menilai akan banyak tugas yang harus diselesaikan oleh keduanya dalam masa jabatan 5 tahun.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan salah satu tugas berat dilaksanakan pada tahun pertama pemerintahan Jokowi yaitu mengurangi anggaran subsidi BBM yang selama ini dianggap hanya menjadi beban APBN. "Subsidi BBM karena angkanya lumayan. Kita sangat yakin harus menjadi skala prioritas di tahun pertama pemerintahan harus segera ditegaskan," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Menuru dia, meskipun subsidi ini sulit untuk dihapuskan secara keseluruhan, namun bisa dilakukan pengurangan secara bertahap sehingga masyarakat tidak langsung kaget dengan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. "Walaupun mungkin atau tidak mungkin 100 persen subsidi dihilangkan tetapi sudah harus segera dikurangi. Kalau saat ini premium Rp 6.500, mungkin dengan dikurangi Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 itu sudah signifikan," lanjutnya.

Dengan pengurangan sejumlah itu saja diyakini Sarman bisa menghemat anggaran hingga sebesar Rp 200 triliun. Dan anggaran tersebut bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur struktur energi lainnya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. "Memang subsidi bbm ini harus disikapi segera karena ini sangat menganggu cash flow APBN kita," tandas dia.
http://bisnis.liputan6.com/read/2082...us-bbm-subsidi


Jokowi

Jokowi Harus Naikkan Harga BBM
Rabu, 23 Juli 2014 23:29 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat ekonomi Standard Chartered, Eric Suganda, menegaskan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ogah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Joko Widodo harus menaikkan harga BBM. "Kalau SBY enggan menaikkan, Jokowi bisa menaikan di kuartal 4 tahun 2014," ujar Eric di buka puasa bersama Standard Chartered, JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (23/7/2014).

Eric menjelaskan, jika Jokowi tak menaikkan harga BBM bersubsidi tahun ini, sebaiknya Jokowi menaikkan di triwulan kedua 2015. Pasalnya di triwulan kedua tahun depan, inflasi cenderung rendah karena panen. "Ada kenaikan harga BBM inflasi rendah daripada kuartal pertama dari sisi suplay belum masuk panen," ungkap Eric.

Eric memaparkan tujuan Jokowi menaikkan harga BBM harus melihat waktu yang tepat. Dalam hal ini, Jokowi harus melihat angka inflasi yang rendah saat itu. "Mau naik harga BBM tahun depan idealnya di kuartal kedua," jelas Eric.
http://www.tribunnews.com/pemilu-201...kkan-harga-bbm



Setahun Lalu Saat SBY Berkehendak Naikkan BBM ...
PDIP dan Gerindra Tolak Kenaikan Harga BBM
Kamis, 23 Mei 2013 | 20:42 WIB

TEMPO.CO, Jakarta--Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, Juni mendatang. Kedua fraksi oposisi ini juga menolak pemberian kompensasi kenaikan harga BBM buat rakyat miskin yang disebut sebagai bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). "Subsidi energi dan non-energi adalah tugas negara sehingga tidak tepat jika isu kenaikan BBM dijadikan komoditas politik," kata anggota Fraksi Gerindra, Farry Djeni Francis, pada Kamis, 23 Mei 2013, di gedung DPR.

Menurut Djeni, kenaikan harga BBM justru akan menyengsarakan rakyat dan menjadikan daya beli masyarakat bawah turun. Selain itu, dia menilai, pembagian BLSM hanya 6 bulan sebelum Pemilu 2014 adalah suap politik.

Sikap Gerindra didukung oleh PDIP. "Kami minta harga BBM tidak usah dinaikkan karena yang memanfaatkan BBM kebanyakan adalah warga miskin," kata politikus PDIP, Sayed Muhammad Muliady.

Ketimbang menaikkan harga BBM dan membagikan kompensasi BLSM senilai Rp 11, 6 triliun, Sayed meminta pemerintah mengutamakan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. "Untuk itu, pemerintah pusat harus memberi keleluasaan desentralisasi fiskal ke daerah," ucap Sayed.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...ikan-Harga-BBM

Dampak Buruk bila BBM Naik pada Kisaran Rp 9.000/liter ...


-----------------------------



Pusing dah Pakdhe, mikirin rakyat 250 juta bijimana nasibnya.
Biasanya hanya ngadepin Solo dan Jakarta yang penduduknya hanya se ucrit-ucrit. Sekarang?

Pasti berat bagi Jokowi karena dia pasti akan mendapat 'pressure' dari berbagai kelompok 'vested interest' yang mendukungnya total selama pilpres yl. Katakanlah kelompok Sofyan Wanandi misalnya, pasti dia minta Jokowi jangan menaikkan BBM karena akan dijadikan alasan bagi buruhnya Said Iqbal cs untuk menaikkan upah hingga Rp 6 juta/bulan. Bisa bangkrut semua perusahaan. Itu belum tekanan dari vendor asing dibidang otomotive, terutama yang dari Jepang, sebab penjualan mobil mereka bisa anjlog ke titik nadir. Yang senang kalau subsidi BBM dihapus itu adalah pengusaha asing SPBU, yang terus mendesak agar harga BBM disamakan dengan harga ekonomiya sehingga mereka bisa masuk total (hingga mencapai 800.000 SPBU) ke seluruh pelosok Indonesia