ITU DULU GAN PAS TANGGAL 16 MEI 2013

Ini Alasan PDI-P Konsisten Tolak Kenaikan BBM


JAKARTA, KOMPAS.com — Kubu PDI Perjuangan (PDI-P) terus menempatkan posisinya di depan untuk menolak rencana pemerintah membatasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sebagai partai oposisi, PDI-P menilai masih banyak alternatif ketimbang memangkas subsidi BBM dan menggantinya dengan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Politisi PDI-P Maruarar Sirait menyampaikan, sejauh ini, pihaknya bersikukuh menolak pembatasan subsidi BBM karena pemerintah tak mencoba jalan lain sebagai solusinya. Menurutnya, jika pembatasan subsidi itu dilakukan untuk menghindari jebolnya kas negara, seharusnya pemerintah bisa menyiasati dengan cara menggenjot potensi pendapatan baru di sektor lain.

"Harusnya (anggaran jebol) bisa ditutup dari efisiensi anggaran dan pemasukan baru. Saya konsisten menolak kenaikan BBM karena dua jalan itu masih terbuka," kata Maruarar, dalam sebuah diskusi bertajuk BLSM untuk Kepentingan Rakyat atau Parpol, di Gedung DPR, Kamis (16/5/2013).

Untuk efisiensi anggaran, anggota Komisi XI DPR ini mengambil contoh dari pemangkasan biaya kunjungan luar negeri seluruh kementerian dan lembaga. Sebab, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, ada potensi kerugian negara triliunan rupiah dari anggaran kunjungan ke luar negeri tersebut.

Selain itu, efisiensi juga bisa dilakukan dari sisa anggaran yang tak terserap oleh kementerian dan lembaga di setiap tahunnya. Untuk 2012, ada anggaran sekitar Rp 30 trilliun yang tak terserap di seluruh kementerian dan lembaga.

"Padahal, kita bisa maksimalkan pemasukan baru dari batu bara atau pemberian cukai untuk minuman bersoda. Kalau itu ditempuh, subsidi BBM tak perlu dibatasi. Kunjungan ke luar negeri hapus saja, kecuali kalau ke daerah tapal batas yang berkaitan dengan kedaulatan," ujarnya.

sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...k.Kenaikan.BBM


DAN SEKARANG


PDIP MINTA SBY NAIKAN HARGA BBM SEBELUM PEMERINTAHAN BARU

Merdeka.com - Isu perlunya diambil kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali muncul ke permukaan seiring dengan makin membesarnya alokasi anggaran subsidi bidang energi, khususnya BBM. Wacana ini bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari kalangan akademisi, ekonom, pengusaha, dan pihak lain termasuk partai politik.

Bukan hal mudah bagi pemerintah untuk memutuskan kembali menaikkan harga BBM. Terlebih, tahun lalu pemerintah sudah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk premium dari semula Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 dan solar dari semula Rp 4.500 menjadi Rp 5.500.

Meski di akhir masa jabatannya sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) sepertinya menahan untuk tidak mengambil kebijakan nonpopulis tersebut. Pemerintah lebih memilih jalan 'aman' dengan kebijakan membatasi konsumsi dan penjualan BBM bersubsidi.

Dalam postur anggaran tahun depan yang akan digunakan oleh pemerintahan baru, SBY juga tidak memasukkan rencana kenaikan harga BBM. Berangkat dari situ muncul desakan-desakan serta sindiran soal kesalahan SBY membiarkan anggaran negara terus dibebani subsidi BBM.

Salah satunya, SBY dianggap menjebak pemerintahan baru yang bakal dipimpin Joko Widodo sebagai presiden terpilih dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden terpilih.

Anggapan itu terlontar dari kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ). SBY , secara tidak langsung dinilai mengarahkan suksesornya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Soalnya, Rancangan APBN (RAPBN) 2015 disusun dengan tidak menyisakan ruang fiskal cukup bagi presiden mendatang untuk menjalankan program-program yang dijanjikannya semasa kampanye.

"Nampaknya RAPBN ini didesain oleh pemerintahan SBY agar pemerintahan baru menaikkan harga BBM subsidi. Enggak fair dong," ujar politisi PDIP Dolfie O.F Palit.

Seolah tidak mau 'masuk dalam jebakan', PDIP mendorong SBY untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum dia lengser. Salah satu strategi awal adalah menolak pelimpahan atau skema tunda tagih (carry over) subsidi premium dan solar tahun ini, untuk masuk anggaran 2015.

Dalam RAPBN 2015, SBY mewariskan subsidi BBM membengkak hingga Rp 363,5 triliun, dari total subsidi sebesar Rp 433,5 triliun. Ini akibat adanya carry over subsidi PT Pertamina, termasuk untuk elpiji 3 kg, yang bengkak pada 2014 lantas ditagihkan pada APBN tahun depan.

Dolfie mengingatkan, potensi bengkaknya dana PSO Pertamina karena SBY kemungkinan gagal mengendalikan konsumsi volume 46 juta kilo liter subsidi BBM. Untuk itu, PDI-P bakal ngotot memaksa pemerintahan sekarang menaikkan harga jual ketika batas konsumsi sudah hampir terlewati. "Kalau volumenya 46 juta KL dan jebol ya harus menyesuaikan harga BBM," ujarnya.

Menilik ke belakang, sikap politik PDIP soal subsidi ini berbanding terbalik dengan sikap partai berlambang banteng itu selama menjadi oposisi pemerintahan SBY . Hampir di setiap kesempatan munculnya isu kenaikan harga BBM, PDIP selalu berdiri di garda terdepan untuk menolaknya.

Ambil contoh saat 2012, DPP PDIP menginstruksikan jajaran partai agar memasang spanduk menolak kenaikan harga BBM. Instruksi ini diberikan DPP kepada elemen partai hingga tingkat terbawah.

"Instruksi partai ke seluruh struktur partai se-Indonesia dan kepada seluruh anggota fraksi DPR-DPRD se Indonesia untuk memasang spanduk penolakan kenaikan harga BBM di seluruh pelosok tanah air," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat yang diterima merdeka.com, Sabtu (17/3).

Tidak berhenti sampai di situ, setahun kemudian saat isu kenaikan harga BBM kembali mengemuka, PDIP kembali ke barisan terdepan bersuara lantang menolaknya. Tidak sekadar menolak, partai oposisi ini juga merumuskan postur APBN-P 2013 versi sendiri.

Postur APBN-P 2013 yang ditulis dalam buku saku itu menunjukkan pemerintah sebenarnya bisa mencari sumber-sumber lain untuk menutupi biaya subsidi, ketimbang menaikkan harga BBM.

"Kami sudah bagikan buku kecil. Sesuai buku yang kami buat ini, akan diberikan kepada masyarakat luas bahwa pandangan PDIP kenapa beda dengan pemerintah," kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani di DPR, Senayan Jakarta, Senin (17/6).

Terlihat jelas perubahan sikap politik anggaran PDIP di penghujung lengsernya SBY .

sumber: http://www.merdeka.com/uang/dulu-pdi...kan-harga.html


ANE KANGEN GAN SAMA PDIP YANG DULU
DULU MEREKA SAMPE DEMO GAN GARA-GARA BBM NAEK. NIH BUKTINYA GAN

Kalah di Parlemen, PDIP Gelar Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM Hari Ini
Rabu, 19/06/2013 08:22 WIB

Jakarta - Dalam sidang paripurna RAPBN-P 2013, PDIP menjadi partai paling keras menolak disahkannya RAPBN-P 2013 yang didalamnya ada dana kompensasi BBM. Perjuangan tak berhenti, PDIP hari ini turun ke jalan kembali suarakan penolakan kenaikan harga BBM.

"Saya sudah gunakan hak parlemen saya dan kalah, maka saya gunakan hak satunya perjuangan ekstra parlemen. Bukan hanya PDIP, tetapi bersama rakyat," kata Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning, kepada detikcom, Rabu (19/6/2013).

Menurut Ribka, PDIP prihatin dengan keputusan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi, karena kenaikan harga BBM berdampak besar pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi.

"Ini paling menyedihkan, nasib rakyat kok divoting (di paripurna). Ini tahun politik, jangan dong ketika butuh suara rakyat mengemis, tapi giliran menentukan nasib rakyat divoting. Kita tahu semua itu hanya drama!" kritiknya.

Pihaknya juga mengkritik Bantuan Langsung Sementara Masyarakat sebagai kompensasi naiknya harga BBM. Menurut Ribka, BLSM yang hanya diberikan 4 bulan tidak bisa menutup penderitaan rakyat miskin.

"Sebentar lagi hari raya puasa, lalu anak-anak masuk sekolah. Kalau buruh menuntut kenaikan 10 persen saja belum dipenuhi, harga sudah naik. Lalu BLSM ini hanya Rp 150 ribu per keluarga. Kalau satu keluarga ada 5 orang, artinya satu orang hanya dapat Rp. 30 ribu dan sebulan Rp. 1.000 pero orang. Makan apa Rp. 1.000 sebulan?" bebernya.

Aksi hari ini menurut Ribka, direncanakan akan digelar bersama puluhan ribu simpatisan dan kader PDIP serta masyarakat luas dimulai dari Tugu Proklamasi, di Jakarta Pusat.

"Kita kumpul dulu di Tugu Proklamasi, nanti lihat situasinya karena ini bukan hanya PDIP tapi ada warga lain yang ingin mengekspresikan penolakan kenaikan harga BBM," ucap ketua komisi IX DPR itu.


sumber: http://news.detik.com/read/2013/06/1...a-bbm-hari-ini