Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi, demikian yang disebut dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan("UU Kesehatan"). Namun, larangan tersebut dikecualikan dalam hal [Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan]:
a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b. kehamilan akibat rudapaksaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban rudapaksaan.

Ini berarti aborsi itu legal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat rudapaksaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban rudapaksaan. Namun, tindakan aborsi akibat rudapaksaan itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang sebagaimana disebut dalam Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan.

Selain itu, ada bbrp persyaratan lain utk aborsi akibat pemerkosaan yg mesti dipenuhi. Agan dan aganwati bisa membacanya lebih lanjut di Legalitas Aborsi dan Hak Korban Pemerkosaan

Misalnya agan punya pacar dan pacar agan hamil dan agan membujuknya dengan memberikan jamu penggugur kandungan untuk aborsi maka agan dan pacar bisa dijerat hukum loh meskipun aborsinya gagal. Karena tindakan tersebut bisa dikenai pasal percobaan aborsi.

Ancaman hukuman bagi pelaku percobaan aborsi adalah maksimal dua pertiga dari ancaman sanksi pidana pokoknya.

Sbg contoh, ancaman aborsi sbgmn diatur dalam Pasal 75 jo. Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan") adalah penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Sedangkan ancaman sanksi bagi yg membantu aborsi adalah penjara paling lama 5 tahun 6 bulan sesuai Pasal 348 ayat (1) KUHP.

Sumber

Berbagai pemberitaan di media akhir-akhir ini, sedang kisruh soal peraturan pemerintah yang ditafsirkan melegalkan aktivitas aborsi. Padahal sebenarnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan aborsi. Jadi tidak seenaknya saja untuk melakukan aborsi.

Dua alasan yang harus dipenuhi sebelum melakukan aborsi, berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatanadalah indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat rudapaksaan. Selain dua alasan ini, maka aborsi tidak boleh dilakukan.

Nah, jika salah satu dari kedua alasan itu terpenuhi, aborsi dapat dilakukan dengan ketentuan berikut (Pasal 76 UU Kesehatan)
a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. dengan izin suami, kecuali korban rudapaksaan; dan
e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Khusus untuk tenaga kesehatan, misalnya bidan, yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan UU Kesehatan, akan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah (Pasal 194 UU Kesehatan).

Sanksi pidana untuk tenaga kesehatan, juga tercantum dalam KUHP , yang tercantum dalam Pasal 349 jo. Pasal 348. Dalam KUH Pidana, sanksi pidananya ditetapkan paling lama 7 tahun.

Untuk bahasan lengkapnya, cek di sini ya gan:
Jerat Hukum Bagi Bidan yang Membantu Aborsi

Selingkuh dan aborsi merupakan dua jenis tindak pidana yang berbeda. Apabila perempuan selingkuh bahkan telah mengarah ke perbuatan zina dengan laki-laki lain, maka suami perempuan dapat mengadukan perempuan atas dasar Pasal 284 ayat (1) KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 9 bulan.

Sedangkan sanksi pidana bagi pelaku aborsi diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan dgn ancaman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Lebih lanjut, baca artikel ini aja ya gan:
Hukuman bagi pasangan selingkuh dan ingin aborsi

Misalnya ada kasus aborsi yang terjadi pada tahun 2009 dan baru mau dilaporkan di tahun 2014. Masih bisakah dilakukan penuntutan terhadap kasus tersebut? Berapa lama daluarsa penuntutan kasus aborsi itu?

Pertama, kita perlu tahu dulu berapa lama sanksi pidana penjara bagi pelaku aborsi itu. Sebagaimana yang pernah disebut dalam Pasal 194 UU Kesehatan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Lalu berapa lama daluarsa penuntutannya? Untuk menjawabnya, kita mengacu pada ketentuan Pasal 78 KUHP:

(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
a. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
b. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
c. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
d. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Ancaman pidana bagi pelaku aborsi adalah penjara paling lama 10 tahun. Jadi, dari ketentuan di atas dapat kita ketahui bahwa kewenangan penuntutan pidana terhadap tindak pidana aborsi hapus sesudah dua belas tahun sehingga jika tindak pidana tersebut dilakukan pada tahun 2009, maka atas tindakan tersebut masih dapat dilakukan penuntutan di tahun 2014 ini.

Sumber:
Daluarsa Penuntutan Kasus Aborsi