Sesuai Titah Baginda Ratu Megatron



Komentar TS:

Kemarin PDIP menentang SBY menaikkan harga BBM... Sekarang PDIP akan memaksa SBY menaikkan harga BBM...

kalo lo bilang ini buat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi siapa? Jujur Ekonomi gue dan ratusan juta rakyat Indonesia justru melambat. Karena Gue dan yang lainnya harus ngeluarin duit lebih banyak buat transportasi dan barang yang tinggi harganya.

Mending Lo naikin UMR kita, biar pertumbuhan ekonomi kami cepat

Fix... PDIP partai Munafik plin-plan... Dari awal gue udah ngga seneng ama ni partai nutupin boroknya pake Jokowi

For Your Information buat lo yang masih bocah semasa PDIP berkuasa

Sedikitnya berikut ini 12 dosa PDIP pada rakyat Indonesia yang terungkap ke publik :
1. Saat berkuasa menjual satelit negara ke Singapura melalui penjualan Indosat dengan murah, sehingga dengan mudah memata-matai negeri tercinta Indonesia. (Amerika mata-matai Indonesia lewat Singapura)
2. Menjual aset-aset
negara yang dikelola BPPN dengan murah (hanya 30%nilainya dari harga pasar) ke Asing.
3. Menjual kapal tanker
VLCC milik perusahaan negara Pertamina lalu Pertamina dipaksa sewa kapal VLCC dengan harga Mahal kemudian dibebankan ke rakyat lewat mahalnya harga BBM.
4.Menjual gas Tangguh
di Papua dengan murah (banting harga) ke China (hanya $3 per mmbtu).
5. Membuat UU
Outsourching yang mecekik jutaan kaum buruh atau wong cilik.
6. Memberikan SP3 & SKL Release dan discharge untuk bandit-bandit & Rampok BLBI pencuri ratusan TRILIUN uang Rakyat!
7. Periode 2004 – 2014 bersama partai Golkar menjadi partai terkorup meski PDIP adalah oposisi yang suka mengkritik dan menentang penguasa, sehingga rakyat menjulukinya maling teriak maling.
8. Berhutang
Triliunan rupiah atas nama negara hanya untuk menyelamatkan Bandit-bandit Perampok Negara dan sekarang para cukong itu disebut banyak kalangan membekingi PDIP untuk berkuasa kembali.
9. Melupakan korban
27 Juli yang tewas dan terluka yang tidak lain adalah kader-kadernya sendiri, setelah itu PDIP menghianati kadernya dengan justru berkoalisi dengan orang yang disebut banyak kalangan menjadi salah satu aktornya.
10. Melepaskan Pulau Sipadan dan Ligitan
sehingga panjang garis pantai Indonesia berkurang drastis.
11. Tidak segan-segan “Menjual” kadernya yang masih menjabat Gubernur Jakarta yang disebut oleh para ahli demi menaikkan perolehan suara dengan menghianati rakyat Jakarta.
12. Pembantaian ribuan rakyat di Maluku, Poso dan Kalimantan terjadi pada saat PDIP berkuasa.

=============================================

PDIP bakal paksa SBY naikkan harga BBM bersubsidi tahun ini

Reporter : Ardyan Mohamad | Kamis, 21 Agustus 2014 11:16

Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melempar tanggung jawab soal amburadulnya pengelolaan dana subsidi Bahan Bakar Minyak kepada pemerintahan baru.

Karena itu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 harus direvisi dalam rapat fraksi maupun di badan anggaran. Salah satu strategi awal adalah menolak pelimpahan atau skema tunda tagih (carry over) subsidi premium dan solar tahun ini, untuk masuk anggaran 2015.

"Jadi apapun yang terjadi di pemerintahannya SBY harus ditanggung, tidak bisa di-carry over. Itu prinsip APBN 2014," kata Anggota Banggar dari FPDI-P, Dolfie O.F Palit, sebelum Rapat Paripurna di DPR , Kamis (21/8).

Dalam RAPBN 2015, SBY mewariskan subsidi BBM yang membengkak hingga Rp 363,5 triliun, dari total subsidi sebesar Rp 433,5 triliun. Ini akibat adanya carry over subsidi PT Pertamina, termasuk untuk elpiji 3 kg, yang bengkak pada 2014 lantas ditagihkan pada APBN tahun depan.

Dolfie mengingatkan, potensi bengkaknya dana PSO Pertamina karena SBY kemungkinan gagal mengendalikan konsumsi volume 46 juta kilo liter subsidi BBM. Untuk itu, PDI-P bakal ngotot memaksa pemerintahan sekarang menaikkan harga jual ketika batas konsumsi sudah hampir terlewati.

"Kalau volumenya 46 juta KL dan jebol ya harus menyesuaikan harga BBM," ujarnya.

Alternatif lainnya, pembagian tugas menaikkan harga BBM. Ini jauh lebih adil ketimbang pemerintahan baru yang harus mengelola warisan subsidi bermasalah.

Di luar itu, Dolfie melihat posisi politik PDI-P adalah menghindari kenaikan harga jual BBM bersubsidi. Walaupun Presiden Terpilih 2014-2019 versi KPU , Joko Widodo , beberapa kali mengaku siap memangkas subsidi energi, tapi seandainya tak perlu dijalankan akan lebih baik buat partai.

"Yang penting daya beli masyarakat kuat enggak (ketika BBM naik)? Kita mengkaji itu dalam pembahasan bersama pemerintah. Itu untuk mengatasi inflasi kalau ada kenaikan harga BBM," kata Dolfie.

Lebih jauh lagi, masalah utama RAPBN warisan SBY adalah nyaris semua pos belanja dipakai membiayai 362 program rutin kementerian/lembaga. Dana tersisa buat presiden baru cuma Rp 20 triliun.

Dolfie percaya, kalau isu itu bisa dicarikan solusinya sampai Oktober mendatang, maka Jokowi tak perlu menaikkan harga BBM selepas dilantik.

"Kalau memang ruang fiskal yang dikatakan luas itu tidak perlu menaikkan BBM, kenapa kita harus menaikkan harga," cetusnya.

---------------------
Sumber: http://www.merdeka.com/uang/pdip-bak...tahun-ini.html


cacat ni