Dwifungsi ABRI, azas tunggal hingga P4
Heyder Affan, Wartawan BBC di Jakarta
26 November 2013 - 09:28 WIB

Suatu saat, di sekitar tahun 1980-an akhir, Menteri Dalam Negeri Rudini mengatakan: “Biarkan rakyat desa tenteram sebagaimana adanya.”
Rudini mengutarakan hal itu ketika muncul kritik dari kalangan intelektual dan para politisi agar rezim Orde Baru mengakhiri kebijakan massa mengambang alias floating mass.

Ketika itu, Rudini mewanti-wanti bahwa pemerintah tidak mau ambil resiko. Dengan kata lain, desa tetap dijauhkan dari hingar-bingar politik.
Memang, semenjak kemenangan Orde Baru menggulingkan Orde Lama, ada semacam asumsi bahwa sebab kuat dari konflik-konflik politik pada masa lalu adalah karena ada sistem multi partai dan polarisasi ideologi.

Maka, yang ditempuh rezim Soeharto kemudian adalah proses de-ideologi. “Politik no, ekonomi yes,” begitulah. Ungkapan ini kemudian diperkuat oleh serangkaian kebijaksanaan stabilitas politik yang dibuat oleh pemerintah demi merehabilitasi perekonomian. “Untuk itu dilakukan upaya-upaya supaya tidak ada sikap kritis dari masyarakat. Rakyat dibungkam,” kata sejarawan dan peneliti LIPI Asvi Warman Adam, dalam wawancara dengan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, awal November 2013. "Untuk itu dilakukan upaya-upaya supaya tidak ada sikap kritis dari masyarakat. Rakyat dibungkam..."

Ada sejumlah kebijakan yang kemudian dilahirkan. Salah-satunya, menjelang Pemilu 1977, seperti dikemukakan Nazaruddin Sjamsuddin dalam buku Integrasi Politik di Indonesia (1989), pemerintah memutus mata rantai ideologi yang menghubungkan rakyat pedesaan dengan ideologi-ideologi partai politik. Konsep massa mengambang, itulah perwujudannya yang dikonsepsikan pada 1971. Artinya: pembebasan rakyat di daerah pedesaan terhadap kegiatan-kegiatan politik, memutuskan hubungan mereka dengan partai politik, kecuali di saat pemilu.

Dalam kerangka ini, PPP dan PDI saat itu dilarang mendirikan kantor ranting di desa-desa, seperti yang pernah dipraktekkan di zaman Orde Lama.
Konsep ‘menelanjangi’ desa dari jubah ideologi demi stabilitas politik, hanyalah salah-satu dari kebijakan Orde Baru yang sejak awal berorientasi menjauhkan masyarakat dari politik.

Asas tunggal
Selain itu, rezim Orde Baru juga menyeragamkan azas semua kekuatan politik di Indonesia, yang ditandai pidato Presiden Suharto di depan Sidang Papipurna DPR pada 16 Agustus 1982. Menurut M Rusli Karim, dalam buku Nuansa Gerak politik era 80-an di Indonesia (1992), penyeragaman asas ini – yang dikenal dengan sebutan asas tunggal Pancasila -- merupakan ‘keampuhan’ Orde Baru dalam menghadapi kekuatan politik, terutama yang beraspirasikan Islam.

Pemerintah Orba, menurut Rusli Karim, “tidak ingin memberi peluang bagi kekuatan mana pun untuk menjadi kekuatan yang mampu menyaingi partai yang didukung pemerintah.”

Pencanangan Pancasila sebagai satu-satunya azas organisasi politik, menurut Nazarudin Syamsudin (1989), merupakan langkah pemerintah Orba untuk “menghindari perpecahan di kalangan elit politik”.
Namun jauh sebelumnya, yaitu pada 1967, pemerintahan Suharto melakukan apa yang disebut Harold Crouch dalam buku Militer dan Politik di Indonesia (1986), sebagai “pengebirian partai-partai politik”. "Pemerintah Orba tidak ingin memberi peluang bagi kekuatan mana pun untuk menjadi kekuatan yang mampu menyaingi partai yang didukung pemerintah."

Saat itu, menurut Crouch, rezim melakukan langkah-langkah yang nantinya menjamin bahwa partai-partai akan dipimpin oleh orang-orang yang “bersedia patuh dan erat bekerja sama dengan pemerintah.” Di sinilah, pemerintah kemudian “mencampuri” internal PNI, Masyumi (yang kemudian dipaksa menjelma menjadi Partai Muslimin Indonesia), serta NU sebelum Pemilu 1971.

Melalui “campur tangan melalui Opsus yang dipimpin Ali Murtopo”, menurut Crouch, Golongan Karya – yang didukung secara penuh oleh pemerintah Orba – meraih suara lebih dari 68 persen dalam pemilu 1971. Tidak lama setelah Pemilu 1971, pemerintah menyederhanakan partai- partai politik alias penggabungan (fusi) menjadi tiga kekuatan sosial politik: PPP, Golkar dan PDI.

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Sampai di situ upaya sistematis rezim Orde Baru untuk menjauhkan masyarakat dari "penyakit" Orde Lama? Tunggu dulu. Di masa Orde Baru, anda tentu masih ingat, setiap siswa sekolah atau mahasiswa baru wajib mengikuti “indoktrinasi” penanaman nilai-nilai Pancasila, sebagai syarat penting yang harus diikuti.

Setelah Presiden Suharto tidak berkuasa, berbagai kebijakannya dikoreksi.
Indoktrinasi ideologi resmi Pancasila ini digelar secara sistematis oleh rezim Orde Baru, karena didasarkan asumsi bahwa Pancasila telah diselewengkan pada masa Orde Lama. Nazaruddin Sjamsuddin (1989) mengatakan, sosialisasi nilai-nilai Pancasila, seperti melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), merupakan "salah-satu cara terbaik untuk membuat masyarakat menyadari, mengetahui dan menghayati ideologi negara."

Demi stabilitas politik, utamanya untuk menghadapi bahaya laten Komunisme, indoktrinasi Pancasila ini didahului kebijakan penerapan azas tunggal Pancasila di semua organisasi masyarakat dan parpol.
"Demi stabilitas politik, utamanya untuk menghadapi bahaya laten Komunisme, indoktrinasi Pancasila ini didahului kebijakan penerapan azas tunggal Pancasila di semua organisasi masyarakat dan parpol"

Klaim seperti ini terus dihidupkan, sehingga orang-orang atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah dianggap anti atau “merongrong” Pancasila. Di luar kebijakan dan konsep massa mengambang, penerapan azas tunggal, Dwi Fungsi ABRI, hingga penataran P4, tentu saja ada beberapa istilah lainnya yang diidentikan dengan Orde Baru. Apa itu? Sebutlah istilah: modernisasi, pertumbuhan ekonomi, demi pembangunan, ekstrim kanan-kiri, gerombolan pengacau keamanan (GPK), atau anti Pancasila.

Namun semenjak reformasi 1998 digulirkan, istilah-istilah Orde Baru seperti menjadi barang usang, dan terkadang menjadi bahan olok-olok, walaupun ada pula kebijakan seperti Keluarga Berencana (KB) dan Posyandu, yang dianggap berhasil dan kini akan dihidupkan lagi.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/lapor...ananorba.shtml

P4 Sarana Edukasi Idiologi Bangsa

Salah satu kebijakan positif era kepemimpinan Presiden Soeharto —dalam rangka transformasi philosophische grondslag— adalah penyelenggaraan edukasi publik nilai-nilai kenusantaraan yang dikemas dalam bentuk P4 (Pendidikan, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Melalui kegiatan tersebut, seluruh warga negara memperoleh kesempatan secara terorganisasi untuk membicarakan “siapa jati diri kita sebagai sebuah bangsa”, “apa falsafah-falsafah dan nilai-nilai yang mendasarinya”, “bagaimana sejarah masa lalunya” dan “dengan cara bagaimana peradaban bangsa ini hendak ditegakkan kembali”. Melalui pemahaman terhadap masalah-masalah tersebut, elemen-elemen bangsa relatif mudah membangun konsensus untuk secara bersama-sama mengalokasikan energinya melakukan pembangunan peradaban bangsa. Melalui kesatupaduan orientasi kebangsaan itu, Indonesia akhirnya muncul sebagai bangsa yang kuat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain.

Sayangnya para elit bangsa pada era reformasi tidak menelaah fungsi strategis P4 sebagai media atau forum edukasi politik kebangsaan dan menghapuskan keberadaanya tanpa format pengganti yang lebih baik. Sebagai dampak penghapusan P4, dalam jangka pendek telah memicu terjadinya serangkaian “kegagalan manajemen konflik nilai” yang ditandai dengan banyaknya judicial review undang-undang akibat disharmonisasi antara philosophische grondslag dengan produk legislatif. Hal tersebut menunjukkan lemahnya penyusun undang-undang (pemerintah dan DPR) dalam memahami eksistansi kebangsaan dan nilai-nilai yang menjadi dasar pijakannya.

Dalam jangka panjang (beberapa generasi mendatang), penghapusan tersebut dapat menyebabkan Indonesia menjadi sebuah negara tanpa orientasi kebangsaan. Hal itu disebabkan para anggota masyarakatnya tidak lagi memahami jati dirinya sebagai sebuah bangsa yang setiap anggotanya memanggul tanggung jawab untuk membangun komunitas peradaban dalam skala kebangsaan. Mengacu tengara John Gardner sebagaimana dikemukakan pada awal bab, keroposnya pijakan moral kebangsaan dalam setiap individu warganya akan menyebabkan Indonesia menjadi bangsa yang gagal atau bahkan secara fisik akan mengalami disintegrasi.

Penghapusan P4 pada era reformasi dilatarbelakangi alasan emosional-politis. Sejumlah kalangan menuding P4 sebagai indoktrinasi Presiden Soeharto dalam melanggengkan kekuasaannya. Tudingan tersebut dapat diduga sebagai upaya pelapukan eksistensi peradaban Indonesia dari dalam dengan mencerabut pijakan moralnya melalui sebuah isu yang bersifat politis. Ibarat universitas, jika terdapat mata kuliah atau content materi perkuliahan yang dinilai tidak sejalan dengan jiwa zaman, hanya perlu modifikasi terhadap kurikulumnya dan tidak membakar atau merobohkan eksistensi universitas. Penghapusan kelembagaan P4 merupakan bukti tudingan tersebut merupakan serangan antara dengan sasaran utamanya eksistensi peradaban Nusantara.

Pada era kepemimpinanya, Presiden Soeharto telah membuat kebijakan edukasi politik kenusantaraan melalui kelembagaan P4 berupa edukasi publik tolerasi beragama, falsafah bangsa, wawasan Nusantara dan arah kebijakan pembangunan bangsa. Edukasi publik yang dikelola secara sistimatis dan terorganisasi itu memungkinkan seluruh elemen bangsa mengalokasikan energinya dalam satu kesamaan orientasi kebangsaan melalui peran dan tanggung jawabnya masing-masing.
http://soeharto.co/p4-sarana-edukasi...diologi-bangsa