PKS Terbuka Bergabung dengan Kubu Jokowi
JULI 21, 2014

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengatakan PKS terbuka untuk bergabung dengan kubu Jokowi-JK atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung pasangan nomor urut dua tersebut. Walaupun demikian, Tifatul mengatakan partainya akan tetap berada dalam koalisi merah putih sebagai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun menurutnya koalisi harus ada legalitasnya di atas kertas.

“Ini harus ditindaklanjuti dengan hitam di atas putih, pakai materai dan mesti dijalin komunikasi yang bagus. Janji kami tahun 2004 ya kaya begini juga. Makanya saya bilang kaya orang pacaran, kalo baru-baru tuh mesra-mesra lah. Nanti kalau udah jalan baru ketahuan,” kata Tifatul di Hotel Borobudur Jakarta, Senin 21 Juli 2014, seperti yang diberitakan vivenews.com.

Menurut Tifatul perlu ada komunikasi yang intens sebelum koalisi itu dilegalkan di atas kertas. “Setelah deklarasi (koalisi permanen) biasalah pernyataan politik dulu baru nanti dikuatkan dan dijaga komunikasinya,” ujarnya. Namun Tifatul mengatakan partainya terbuka untuk bergabung dengan siapapun. Termasuk kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tifatul mengaku sudah dekat dengan Joko. Kedekatan itu dimulai ketika PDIP dan PKS bergabung untuk mengusung Joko sebagai Wali Kota Solo. “Saya kasih tahu ya. Pak Jokowi menang di Solo itu PDIP PKS murni loh, kami yang kampanye waktu itu. Dua kali menang. Jadi, mau saya liatin fotonya, waktu beliau wali kota. Waktu saya jadi menteri beliau masih wali kota. Patang tengkleng di rumah, biasa. Kita bukan orang lain, coba baca twit saya, ada gak yang nyerang beliau atau menyerang, tidak ada,” kata Tifatul di Jakarta, Senin (21/7).

Meski demikian, dia membantah telah didekati kubu Jokowi-JK untuk berbalik mendukung pasangan tersebut. “Enggak, kalau dari kubu Jokowi itu. Ya sama lah sama saya, sama pemimpin, siapapun yang menang harus dihargai, kita lihat,” pungkasnya.
http://anekainfounik.net/2014/07/21/...n-kubu-jokowi/


PAN Isyaratkan Bergabung ke Jokowi-JK
Senin, 21 July 2014 09:30

Partai Amanat Nasional (PAN) mengisyaratkan akan bergabung di kubu Jokowi-JK setelah melihat hasil perhitungan KPU di mana pasangan nomor urut 2 menjadi pemenang di Pilpres 2014. Hal ini terlihat Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa tak datang ke acara rapat koalisi merah putih. Padahal dalam rapat tersebut hadir Prabowo Subianto dan pejabat koalisi merah putih lainnya, Minggu (20/7).

Ketua Dewan Pembina Golkar Akbar Tandjung menegaskan rapat yang digelar koalisi merah putih bukan untuk menimbulkan keresahan. Namun koalisi merah putih sepakat untuk membawa kedamaian menjelang pengumuman resmi KPU. "Kita tdak punya niat menjdikan suasana ini menimbulkan kesan bahwa tidak ada damai," ujar Akbar, di hotel four season, Minggu (20/7/2014).

Akbar menambahkan bahwa pemilu yang telah digelar diharapkan lancar dan mengacu kepada konstitusi yang sesuai dengan UU. "Kita semu menghendaki segala sesuatunya berjalan dengan baik, lancar sehingga semua harus mengacu pada konstitusi," kata Akbar.
http://www.petikan.com/news/1190-pan...-ke-jokowi-jk-

Muhaimin Iskandar:
Insya Allah PAN dan Golkar akan Bergabung
Rabu, 23 Juli 2014 , 22:18:00 WIB

RMOL. Perayaan hari lahir (harlah) ke-16 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dihadiri banyak petinggi partai politik. Tak hanya dihadiri partai koalisi pendukung Jokowi-JK, petinggi parpol pendukung Prabowo-Hatta juga tampak. Acara yang dimulai selepas buka puasa itu, dihadiri Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Ketua DPP PAN Tjatur Sapto Edy.

Menanggapi itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sempat menggoda kehadiran Setya Novanto dan Tjatur Sapto Edy. Cak Imin, begitu Muhaimin disapa menyindir jika keduanya akan menyebarang membantu koalisi Jokowi-JK. "Pak Setya Novanto datang kesini, Insya Allah gabung ya Pak. Pak Tjatur Sapto Insya Allah gabung juga," kata Muhaimin yang disambut riuh oleh simpatisan dan pendukung Jokowi-JK di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (23/7)

Dalam kesempatan itu, hadir juga Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang terlihat tertawa mendengar sindirian Cak Imin itu. Politisi lain yang hadir diantaranya Ketua Umum PKPI Sutiyoso, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Dalam Pilpres ini, PKB bersama PDIP, Hanura dan Nasdem serta PKPI berkoalisi mendukung Jokowi-JK.
http://www.rmol.co/read/2014/07/23/1...kan-Bergabung-

Golkar akan Lengserkan Ical dulu untuk Bergabung ke Jokowi?
Golkar Makin Panas, Agung Setuju Ical Segera Dilengserkan
Sabtu, 12 Jul 2014 09:17 WIB

MedanBisnis - Jakarta. Pasca Pilpres,gejolak internal di tubuh partai beringin bergerak makin kencang. Gerakan penggeseran Aburizal Bakrie (Ical) dari kursi Ketua Umum Partai Golkar yang sebelumnya disuarakan poros muda Golkar makin meluas. Bahkan, kini Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono mendukung percepatan pelengseran Ical lewat musyawarah nasional (Munas) dari jadwal Oktober 2015. "Masa bakti itu berakhir tahun 2014, jadi kalau ada yang menyatakan diundur sampai 2015 itu bertentangan dengan anggaran dasar," tandas Agung, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/7).

Agung yang menjabat Menko Kesra ini ingin DPP Golkar menggelar Rapimnas pasca pengumuman pemenang Pilpres dari KPU. Di Rapimnas itu, dibicarakan persiapan menggelar Munas tahun ini. "Usul saya itu, menurut saya, setelah pileg, wajarlah ada Rapimnas, untuk menampung yang kaya gini (desakan percepat Munas-red). Lebih elegan," ujarnya.

Agung terus terang akan maju sebagai calon ketum di Munas. Dia ingin menjadi ketum Golkar selanjutnya. Ia mengaku didorong oleh Kosgoro, salah satu ormas pendiri Golkar, untuk maju. Sekarang dia menunggu kepastian pelaksanaan Munas. "Tahun lalu Kosgoro, ormas Golkar, mendukung saya sebagai kandidat (ketua umum). Cuma Munasnya kapan nggak tahu. Maka menurut AD/ART tahun ini," ujarnya.

Menurutnya, Munas digelar tahun ini, bukan di Oktober 2015, jadwal yang ditetapkan DPP Golkar. Karena, berdasarkan AD/ART, Ical hanya diamanatkan memimpin Golkar selama 5 tahun. "Tentunya wajib dilaksanakan oleh kepengurusan sekarang di bawah kepemimpinan Ical, untuk masa baktinya 5 tahun sejak Oktober 2009," tutur Agung.

Sebelumnya, kalangan kader muda Golkar mendorong percepatan Munas untuk melengserkan Ical karena dinilai gagal memimpin partai beringin. Desakan kini datang dari tiga pendiri Partai Golkar ((Tri Karya), terdiri MKGR, SOKSI, dan Kosgoro 57. Mereka menilai kepemimpinan Ical gagal membawa kemajuan bagi Golkar. "Kita lihat tanggal 22 Juli setelah pengumuman KPU. Kita rencanakan lebih cepat bulan September," kata pendiri Golkar yang juga pendiri SOKSI, Suhardiman, di Sekretariat Tri Karya, Jakarta.
http://medanbisnisdaily.com/news/rea.../#.U9LYOKglmSo

Partai Demokrat Siap Gabung dengan Pemerintah Jokowi
Rabu, 23 Juli 2014 | 12:58

Jakarta - Ketua Dewan Kehormaan Partai Demokrat (PD) Amir Syamsuddin mengindikasikan partainya akan bergabung dengan pemerintahan Presiden RI terpilih, Joko Widodo. "Saya kira Demokrat selalu siap menyesuaikan diri, manakala untuk yang sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk menyumbang pikiran dan tenaga," kata Amir yang ditemui di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (23/7).

Tak hanya dalam tataran pemerintahan, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini juga siap diajak memperkuat koalisi partai yang mengusung Jokowi di parlemen nanti. Demokrat, kata Amir bisa menjadi faktor penyeimbang di parlemen apabila memang bergabung dalam koalisi Jokowi di parlemen.

Amir mengungkapkan, banyak kader Demokrat yang tertarik untuk bergabung dengan pihak pemenang pemilu, baik legislatif maupun presiden. Namun keputusan resmi soal bergabung tidaknya dengan Jokowi, ungkap Amir, berada di tangan Ketua Umum PD. "Segala sesuatu biasanya ketua umum. Bagaimana arah dari ketua umum, itulah yang wajib kita ikuti," kata Amir.
http://www.beritasatu.com/nasional/1...ah-jokowi.html

PPP siap-siap bergabung ke Jokowi-JK
Senin, 21 Juli 2014 21:19 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin bersiap untuk bergabung dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang diperkirakan menjadi pemenang pemilu presiden. "Langkah untuk mendukung pemerintahan mendatang tidak diputuskan secara gegabah tetapi sudah melalui pertimbangan mendalam," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP, Suharso Monoarfa, di Jakarta, Senin.

Menurut Suharso, Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimun Zubair, juga menyarankan agar PPP turut mendukung pemerintah demi kemaslahatan umat. Suharso menjelaskan, dirinya bersama beberapa pimpinan PPP mengunjungi KH Maimun Zubair di kediamannya di Jawa Tengah, pada akhir pekan lalu. "Pada pertemuan tersebut, Mbah Moen (KH Maimun Zubair--red) meminta PPP menerima hasil KPU dan mendukung pemerintahan ke depan. Mayoritas DPW PPP di Indonesia menginginkan hal yang sama," kata dia.

Mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) tersebut mengungkapkan, perubahan sikap politik PPP harus dilakukan melalui mekanisme partai sesuai dengan amanah AD/ART, bukan oleh individu-individu. Suharso menambahkan, ia sudah mendapat informasi jika Hatta Rajasa merasa legawa terhadap apapun hasil KPU dan bahkan putra pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amin Rais, Ahmad Hanafi Rais, juga sudah memberikan ucapan selamat.
http://www.antaranews.com/berita/445...g-ke-jokowi-jk

-------------------------------



Akhirnya koalisi gemuk lagi ...
Ini sekaligus membuktikan bahwa di Indonesia sebenarnya tidak ada lagi perbedaan ideologis seperti zaman Orde Lama dulu, dimana kekuatan politik terpolarisasi dalam 3 bentuk ideologi, yaitu NASAKOM (Nasionalis, Agama Islam, dan Komunis/Sosialis). Sekarang semuanya sudah menerima ideologi Pancasila, dan semunya menganut paham pragmatis. Jadi yang penting bisa ikut berkuasa saja, itu tujuan akhir semua parpol di Indonesia saat ini. Perang kata-kata dan hujatan selama pemilu dan pilpres, hanyalah 'sandiwara' dan 'sinetron' politik semata di depan panggung rakyat, samasekali tak ada esensinya.

Makanya ujung-ujungnya adalah bagi-bagi kekuasaan jua. Nah karena ada sekitar 34 pos Kementerian, maka kalau Golkar masuk (termasuk yang berasal dari orang-orang JK), plus yang dari Demokrat dan PPP, PAN dan mungkin juga PKS, maka setidaknya 80% pos Kementerian itu akan diberikan Jokowi ke elit-elit parpol itu (termasuk parpol koalisi awal yaitu Nasdem, PKB dan Hanura). Yang sisanya yaitu 20%, itulah yang diperuntukkan untuk professional non-partisan.

Satu-satunya cara Jokowi kalau menginginkan kabinetnya baik dan professional, adalah dia harus mengajukan syarat ke parpol-parpol itu yaitu syarat sang calon menteri adalah personil yang memang betul-betul professional yang diamanahi parpol-parpol itu, dan sama sekali bukan berasal dari politisi parpol-parpol ybs, seperti harus Ketua Umum partainya. Makanya orang seperti Muhaimin Iskandar, Wiranto atau Surya Paloh, Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PPP dan Ketua Umum PAN, termasuk juga jajaran elit PDIP seperti Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo, sebaiknya tidak melibatkan diri dan masuk ke dalam Kabinet Jokowi yad. Biarkan kabinet Jokowi hanya di isi oleh para professional yang mewakili atau menjadi 'petugas partai' yang mengutusnya di dalam pemerintahan Jokowi-JK