Di Dalam Pemerintahannya, Jokowi Inginkan Kabinet Ramping dan Efektif
27 Juli 2014 | 14:30

NEFOSNEWS, Jakarta – Jokowi-JK mewacanakan perampingan susunan kabinet pada era pemerintahannya. Perampingan itu saat ini sedang dirumuskan oleh tim transisi yang ditunjuk Jokowi. Menurut Hasto Kristianto, juru bicara Jokowi-JK, perampingan itu sesuai janji yang diutarakan saat Jokowi berkampanye. Saat ini perampingan itu sedang dirumuskan tim transisi yang ditunjuk Jokowi. “Pak Jokowi ingin kabinet yang ramping dan efektif,” ujar Hasto, pada Jumat (25/7/2014).

Dia menjelaskan, tim yang terdiri dari para pakar itu juga akan menelaah bentuk kelembagaan, formasi kabinet, legislasi, dan politik anggaran. Tapi dia belum mengetahui secara detail kementerian apa saja yang akan mengalami perampingan.

Patrice Rio Capella, Sekjen Partai Nasional Demokrat, mengatakan, keinginan membentuk kabinet berpostur ramping ini pernah dibicarakan Jokowi-JK dengan partai pengusung. "Kabinet ramping itu maksudnya tidak sekadar untuk memberikan pos-pos pada partai tertentu. Kami ingin kabinet ramping, kabinet kerja bukan bagi-bagi kursi," katanya, seperti dikutip detikcom, pada Kamis (24/7/2014).

Kabinet ramping ini, menurut Capella, bisa terealisasi, seperti dengan menggabung dua kementerian menjadi satu kementerian. "Ada beberapa pos kementerian negara, mungkin bisa digabung dari dua menteri menjadi satu menteri," kata dia.

Sementara itu, menurut Refly Harun, peneliti hukum tata negara, jumlah kementerian saat ini terlalu gemuk, hal ini karena untuk memaksimalkan alokasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara. “Pemerintahan SBY memaksimalkan slot 34 menteri,” katanya, seperti dikutip tempo.co, pada Jumat (25/7/2014).

Untuk itu, dia mendukung wacana perampingan kabinet tersebut. Ada beberapa yang harus dievaluasi. Karena tidak semua pos kementerian memiliki fungsi yang memuaskan, seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang bisa ditangani oleh Kementerian Sosial dan kementerian lain di bidang perekonomian.

Efektivitas kabinet, kata Refly, bukan hanya dilihat dari jumlah kementerian, tapi juga dari kemampuan para menteri dalam melakukan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pemberantasan korupsi. “Menteri harus punya nyali memberantas korupsi,” katanya.

Mengenai langkah Jokowi mengundang publik untuk ikut berpartisipasi mengusulkan susunan kabinet, M. Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer mengapresiasi langkah tersebut. "Makin banyak pilihan nama calon menteri, semakin baik. Enak untuk memilih yang terbaik," ujar Qodari, pada Jumat (25/7/2014).

Menurut Qodari, langkah ini akan memudahkan Jokowi memilih orang yang tepat untuk posisi menteri, Jokowi pun terhindar dari mekanisme pemanggilan satu per satu calon menteri yang pernah dilakukan Presiden SBY, saat menyusun kabinet dan juga akan terhindar dari sejumlah polemik saat menunjuk nama-nama menteri. "Nama-nama yang diusulkan akan mendapatkan respons terbuka dari masyarakat sehingga terjadi audisi publik."
http://www.nefosnews.com/post/nasion...ng-dan-efektif

Jokowi Diingatkan Soal Jatah Menteri Buat Partai
KAMIS, 31 JULI 2014 | 20:52 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Partai pengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai menyinggung ihwal jatah posisi menteri pada pemerintahan mendatang. Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan, keberhasilan pemerintahan Jokowi tergantung dukungan partai politik di eksekutif dan legislatif. “Jokowi mesti mengakomodasi dukungan yang sudah diberikan partai politik,” kata Ketua PKB Marwan Ja’far ketika dihubungi, Kamis, 31 Juli 2014.

Pasangan Jokowi-Kalla diajukan sebagai calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pasangan ini mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, sesuai penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum.

Namun, hingga saat ini, kata Marwan, ketua umum partai politik pengusung Jokowi-Kalla belum diajak berbicara mengenai komposisi menteri di kabinet. Menurutnya, dukungan yang sudah diberikan partai politik mesti menjadi perhatian Jokowi.(Baca: Calon Menteri Kabinet Jokowi Mulai Beredar)

Seandainya dukungan ini tak diakomodasi pemerintahan Jokowi, ia khawatir pemerintahan tak akan berjalan maksimal. Menurut Marwan, partai politik diperlukan saat berhadapan dengan parlemen. Misalnya saat mengeluarkan kebijakan, membuat undang-undang, dan merencanakan anggaran. “Yang bisa menyelesaikan persoalan ini hanya partai politik,” kata anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Berbeda dengan PKB, Ketua Partai NasDem Akbar Faisal berkomitmen untuk disiplin dengan kesepakatan awal dengan PDI Perjuangan. Menurut Akbar, NasDem tak ingin ada bagi-bagi kekuasan dalam pemerintahan Jokowi. Selain itu, kata Akbar, NasDem tak ingin menyandera pemerintahan Jokowi dengan jatah kursi menteri. “Ini tidak sesuai dengan semangat revolusi mental,” ujar Akbar.

Menurut Akbar, penyusunan kabinet merupakan kewenangan penuh presiden terpilih. Hal ini dinilai sesuai dengan semangat untuk memperkuat sistem presidensial. Dia mengatakan, NasDem tak akan menyodorkan nama-nama menteri jika tak diminta oleh Jokowi. “Biarkan presiden menyusun kabinet tanpa direcoki partai politik,” kata dia.

Akbar mengingatkan Jokowi ihwal kabinet profesional. Namun, dia menggarisbawahi, profesional berarti mereka yang dipilih sebagai pembantu presiden merupakan orang yang memiliki kompetensi dan integritas. Menurut Akbar, partai politik memiliki banyak kader yang profesional. “Ada banyak orang baik di partai politik,” kata Akbar.

Ketua Partai Hanura Saleh Husein yakin pemerintahan mendatang diisi tokoh berkompeten dan profesional di bidang masing-masing. Saleh meminta tak ada dikotomi mengenai latar belakang calon penghuni kabinet. Termasuk, apakah berasal dari partai politik, birokrat, akademikus hingga aktivis lembaga swadaya masyarakat. “Yang penting menguasai masalah dan menjalankan program,” kata Saleh.

Selama ini pemerintahan terjebak pada bagusnya perencanaan namun lemah dalam eksekusi. Menurut dia, Jokowi sudah berkali-kali menyinggung soal ini dalam debat calon presiden. Saleh mengatakan, Hanura siap jika diminta mengisi formasi kabinet. Menurut Saleh, siapa yang nanti ditugaskan menjadi bagian pemerintahan akan ditunjuk Ketua Umum Hanura Wiranto. Namun Saleh menegaskan, penyusunan kabinet merupakan kewenangan Jokowi sebagai presiden. “Jangan ganggu dengan keinginan perorangan atau kelompok,” kata Saleh.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kriteria dasar penyusunan kabinet adalah kompetensi dan integritas. Tujuannya, kata Hasto, agar pemerintahan Jokowi bisa efektif memperjuangkan kepentingan rakyat. Hasto menjelaskan konsep pemerintahan Jokowi adalah pembangunan semesta berencana yang tunduk pada keinginan rakyat. (Baca: Warna Kabinet Jokowi adalah Profesional dan Kerja)

Menurut Hasto Jokowi membentuk tim untuk membantunya menyusun kabinet. Hanya saja, kata Hasto, tim ini tak membicarakan nama-nama. Tim ini juga bergerak simultan agar nanti setelah dilantik siap bekerja menjalankan tugas pemerintahan. “Janji-janji selama kampanye kan harus diwujudkan,” kata Hasto.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...ri-Buat-Partai

-------------------------------

Bila Jokowi-JK kelak mengacu pada Struktur Kabinet SBY lalu memang terlalu gemuk, memang tak akan sehat. Selain ada 34 Menteri, masih ada 17 Wakil Menteri. Itu belum termasuk jabatan setingkat menteri seperti Pangab, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Masih ditambah jabatan Sekretaris kabinet. Dan Kepala BIN dan BKPM. Total ada 58 Pejabat se level menteri. Itu belum ditambah jabatan seperti Staff khusus Presiden yang kadangkala kekuasaanya juga menyamai menteri.

Kalau Jokowi-JK menginginkan kabinet minimalis, maka 3 jabatan Menteri Koordnaitor (Menko) itu yang duluan dihapus. Kemudian beberapa pos kementerian ekonomi bisa digabungkan menjadi satu unit kementerian saja, seperti kementerian Perdagangan dan Kementerian Industri, serta kementerian Koperasi/UMKM, itu disatukan saja menjadi kementerian Perdagangan, Industri dan Koperasi/UMKM. Kementerian Sosial dan Kementerian Perempuan, bisa digabungkan jadi satu. Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian PU, juga bisa disatukan. Bappenas, Kementerian Riset dan Teknologi, serta Kementerian Lingkungan Hidup, juga bisa dijadikan satu kementerian pulak. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Perikanan dan Kelautan, juga bisa digabungkan menjadi Kementerian Pertanian saja. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa digabungkan dengan Kementerian Daerah Tertinggal. Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Parawisata, juga bisa disatukan pulak.

Selanjutnya, Wakil Menteri hanya diberikan kepada pos Kementerian yang memang memberikan layanan umum secara maksimal ke rakyat, seperti kemeneterian Pendidikan, Kesehatan, dan Keuangan saja. Kepala Badan seperti BKPM atau sejenisnya, dikembalikan seperti biasa saja, tak usah disetarakan se level kementerian.

Tapi yang penting dari semuanya, adalah memilih personil menteri atau pejabat tinggi yang betul-betul professional. Bukan asal mengangkat politisi karena dia adalah ketua umum parpol koalisi. Misalnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang hanya lulusan sarjana agama misalnya, apa pantas ditaruh di pos kementerian Perindustrian atau Tenaga Kerja? Atau Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, tiba-tiba dijadikan Menteri Pertahanan, tahu apa dia tentang sistem pertahanan negeri ini? Ditaruh di Menkoinfo pun, karena alasan dia punya stasiun tv dan media, tak pantas karena tak memiliki pendidikan yang sesuai bidangnya. Apalagi jenderal-jenderal tua pensiunan yang selama ini menjadi timses Jokowi, seperti Hendropriyono, Luhut Panjaitan, Sutiyoso, Ryacudu, Saleh Basarah, menempatkan mereka di pos-pos kementerian yang tak sesuai keahlian bidangnya di militer dulu, hanya menjadikan kementeriannya sulit maju-maju karena sang menteri tak paham dibidangnya. Untuk jenderal-jenderal tua ini, pos kemeneterian yang masih relevan dengan mereka tak banyak, yaitu kementerian pertahanan, kemeneterian dalam negeri, dan kementerian daerah tertinggal, serta Ketua BIN. Bagaimana negeri ini mau maju, kalau menterinya tak paham dengan bidang yang digelutinya.