- Beranda
- Berita dan Politik
Jokowi enggan menanggung sendiri kenaikan Harga BBM, minta SBY menaikan sblm Lengser?
...
TS
yinluck
Jokowi enggan menanggung sendiri kenaikan Harga BBM, minta SBY menaikan sblm Lengser?
Tak Perlu Popularitas Lagi, SBY Harus Naikkan BBM
KAMIS, 21 AGUSTUS 2014 | 05:51 WIB
TEMPO.CO , Jakarta:Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto menyarankan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mencabut subisidi bahan bakar minyak BBM sebelum masa kerjanya berakhir. "Jangan meninggalkan bom waktu. Pemerintah sekarang kan tidak perlu popularitas lagi, tidak perlu mikir dipilih lagi. Sekarang bisa lakukan itu," katanya saat ditemui di Gedung Kementerian Perdagangan, Rabu, 20 Agustus 2014.
Suryo mengatakan, jika subsidi belum dicabut maka keuangan negara akan semakin parah. Dia mengatakan pemerintah tidak perlu takut inflasi akibat mencabut subsidi BBM. "Pilihannya akan semakin parah (jika tidak dicabut). Lebih baik ambil risiko itu. Ini seperti penyakit kanker, masa kanker dokternya motong dikit saja, ya wassalam pasiennya," katanya. "Lebih baik diambil semua, sakitnya sama."
Dia menuturkan, jika permasalahan subsidi dapat diselesaikan, maka permasalahan ekonomi terbesar akan selesai. Dengan demikan, dana subsidi dapat dialihkan untuk menggerakan aktivitas ekonomi Indonesia. Dia menilai dana subsidi BBM sebesar Rp 400 triliun dapat digunakan untuk menggenjot infrastruktur, sarana pendidikan dan memperkuat pembangunan daerah.
Jika dana subsidi BBM dialihkan untuk pembangunan daerah, imbuh Suryo, pemerintah dapat banyak menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Bank Pembangunan Daerah yang membutuhkan banyak modal juga mendapat tambahan dana untuk membiayai Usaha Kecil Menengah yang tersebar di daerah.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...us-Naikkan-BBM
Jokowi Ingin Berbagi Beban Kenaikan BBM dengan SBY
KAMIS, 21 AGUSTUS 2014 | 05:21 WIB
TEMPO.CO , Jakarta: Presiden terpilih, Joko Widodo, menilai kenaikan harga bahan bakar minyak sebaiknya juga dilakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, lebih baik jika beban kenaikan tidak hanya dibebankan pada pemerintahan berikutnya.
"Lebih baik kalau beban itu ada yang diambil oleh pemerintahan sekarang. Kalau memungkinkan ini tentu saja mengurangi beban kita ke depan," kata Jokowi di Balai Kota, Rabu, 20 Agustus 2014.
Jokowi mengatakan, waktu yang tersisa sebelum pelantikan sebenarnya masih memungkinkan bagi pemerintahan SBY untuk menaikkan harga BBM. "Kenapa tidak, waktunya masih dua bulan," katanya.
Tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla sebelumnya menawarkan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak pada Oktober atau Maret atau April 2015. Wakil Ketua Tim Transisi Jokowi-Kalla, Andi Widjajanto, mengatakan tim tengah mengkaji opsi kenaikan harga berdasarkan waktu moneter, waktu politik, dan waktu sosial.
"Untuk waktu moneter ada dua kemungkinan, waktu moneter pertama di bulan Oktober, akhir Oktober. Waktu kedua adalah Maret atau April. Itu secara waktu moneter," katanya. Menurut dia, tim transisi kini tengah melakukan simulasi besaran kenaikan. "Besaran moneternya masih kami simulasi. Kenaikan sampai Rp 3 ribu rupiah, jadi antara Rp 1.000, lalu Rp 2.000 hingga Rp 3.000."
Untuk mengantisipasi dampak sosial, Andi mengatakan tim juga tengah mengkaji pemberian alokasi dana. Ia mencontohkan jika harga BBM naik pada bulan Maret atau April maka pada bulan Januari, pemerintahan Jokowi-Kalla akan menyediakan bantuan pada Januari
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...BBM-dengan-SBY
Naikkan BBM, Jokowi Siap Dibilang Tak Populis
KAMIS, 21 AGUSTUS 2014 | 05:39 WIB
TEMPO.CO , Jakarta: Presiden terpilih, Joko Widodo tak akan gentar dinilai tak populis atau tak berpihak pada rakyat kecil jika akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. "Sudah terpilih kan? Jadi enggak perlu kampanye lagi," kata Deputi Rumah Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto saat ditemui di Rumah Transisi, Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2014.
Menurut Andi, logikanya, jika Jokowi menaikkan harga BBM tentu sudah ada pertimbangan dan persiapan sebelumnya. "Tentu sudah dipikirkan caranya. Kalau mau menaikan BBM misalnya di bulan empat (April) maka di bulan 1-3 (Januari-Maret) sudah disiapkan alokasi khusus untuk kelompok rentan yang membutuhkan," ujar dia.
Kali ini, menurut Andi, sudah saatnya Jokowi mulai memenuhi janji-janji saat kampanye. "Paling kalau ditanya takut enggak populis lagi, Jokowi bakal bilang bukan kampanye lagi," kata Andi.
Sebelumnya, Jokowi menilai kebijakan kenaikan BBM harus tegas. Menurut dia, kenaikan harga harus berlaku menyeluruh, tidak hanya di lokasi tertentu. Gubernur DKI Jakarta ini menilai, kebijakan saat ini hanya memindahkan masalah, bukan memberi solusi.
Menurut Jokowi, keputusan menaikkan harga BBM harus memiliki kalkulasi atau perhitungan, baik di bidang ekonomi, politis, dan juga dampak sosial. Beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku belum memiliki kalkukasi untuk menaikkan BBM. Namun ia sempat menegaskan alasan menaikkan harga BBM harus melihat nilai efisiensinya.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...ng-Tak-Populis
Setahun yang lalu ...
Megawati keluarkan surat untuk tolak kenaikan BBM
Jumat, 14 Juni 2013 11:53 WIB | 3.170 Views
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan surat perintah kepada Fraksi PDIP untuk menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). "Ya, kita laksanakan," kata anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Arif Budimanta di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
PDIP, kata dia, berpandangan, penolakan kenaikan BBM dikarenakan ada yang salah dan janggal dengan kenaikan BBM tersebut. "Kita melihat yang terjadi adalah kenapa justru dengan skenario BBM dinaikkan malah APBN menjadi tidak sehat. Ada apa sebenarnya?," kata Arif.
Sedangkan Sekretaris Jenderal PDIP yang juga anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya belum mengumumkan adanya surat penolakan kenaikan BBM tersebut. "DPP PDIP tidak pernah konferensi pers soal surat yang sifatnya intern," kata Tjahjo.
Fraksi PDIP pagi ini menggelar rapat internal guna membahas masalah persiapan rapat paripurna DPR RI tentang pengesahan APBNP 2013, yang didalamnya juga tertera kenaikan BBM.
http://www.antaranews.com/berita/380...k-kenaikan-bbm
--------------------------
Siapa yang harus disalahkan Jokowi? SBY atau Megawati?
KAMIS, 21 AGUSTUS 2014 | 05:51 WIB
TEMPO.CO , Jakarta:Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto menyarankan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mencabut subisidi bahan bakar minyak BBM sebelum masa kerjanya berakhir. "Jangan meninggalkan bom waktu. Pemerintah sekarang kan tidak perlu popularitas lagi, tidak perlu mikir dipilih lagi. Sekarang bisa lakukan itu," katanya saat ditemui di Gedung Kementerian Perdagangan, Rabu, 20 Agustus 2014.
Suryo mengatakan, jika subsidi belum dicabut maka keuangan negara akan semakin parah. Dia mengatakan pemerintah tidak perlu takut inflasi akibat mencabut subsidi BBM. "Pilihannya akan semakin parah (jika tidak dicabut). Lebih baik ambil risiko itu. Ini seperti penyakit kanker, masa kanker dokternya motong dikit saja, ya wassalam pasiennya," katanya. "Lebih baik diambil semua, sakitnya sama."
Dia menuturkan, jika permasalahan subsidi dapat diselesaikan, maka permasalahan ekonomi terbesar akan selesai. Dengan demikan, dana subsidi dapat dialihkan untuk menggerakan aktivitas ekonomi Indonesia. Dia menilai dana subsidi BBM sebesar Rp 400 triliun dapat digunakan untuk menggenjot infrastruktur, sarana pendidikan dan memperkuat pembangunan daerah.
Jika dana subsidi BBM dialihkan untuk pembangunan daerah, imbuh Suryo, pemerintah dapat banyak menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Bank Pembangunan Daerah yang membutuhkan banyak modal juga mendapat tambahan dana untuk membiayai Usaha Kecil Menengah yang tersebar di daerah.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...us-Naikkan-BBM
Jokowi Ingin Berbagi Beban Kenaikan BBM dengan SBY
KAMIS, 21 AGUSTUS 2014 | 05:21 WIB
TEMPO.CO , Jakarta: Presiden terpilih, Joko Widodo, menilai kenaikan harga bahan bakar minyak sebaiknya juga dilakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, lebih baik jika beban kenaikan tidak hanya dibebankan pada pemerintahan berikutnya.
"Lebih baik kalau beban itu ada yang diambil oleh pemerintahan sekarang. Kalau memungkinkan ini tentu saja mengurangi beban kita ke depan," kata Jokowi di Balai Kota, Rabu, 20 Agustus 2014.
Jokowi mengatakan, waktu yang tersisa sebelum pelantikan sebenarnya masih memungkinkan bagi pemerintahan SBY untuk menaikkan harga BBM. "Kenapa tidak, waktunya masih dua bulan," katanya.
Tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla sebelumnya menawarkan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak pada Oktober atau Maret atau April 2015. Wakil Ketua Tim Transisi Jokowi-Kalla, Andi Widjajanto, mengatakan tim tengah mengkaji opsi kenaikan harga berdasarkan waktu moneter, waktu politik, dan waktu sosial.
"Untuk waktu moneter ada dua kemungkinan, waktu moneter pertama di bulan Oktober, akhir Oktober. Waktu kedua adalah Maret atau April. Itu secara waktu moneter," katanya. Menurut dia, tim transisi kini tengah melakukan simulasi besaran kenaikan. "Besaran moneternya masih kami simulasi. Kenaikan sampai Rp 3 ribu rupiah, jadi antara Rp 1.000, lalu Rp 2.000 hingga Rp 3.000."
Untuk mengantisipasi dampak sosial, Andi mengatakan tim juga tengah mengkaji pemberian alokasi dana. Ia mencontohkan jika harga BBM naik pada bulan Maret atau April maka pada bulan Januari, pemerintahan Jokowi-Kalla akan menyediakan bantuan pada Januari
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...BBM-dengan-SBY
Naikkan BBM, Jokowi Siap Dibilang Tak Populis
KAMIS, 21 AGUSTUS 2014 | 05:39 WIB
TEMPO.CO , Jakarta: Presiden terpilih, Joko Widodo tak akan gentar dinilai tak populis atau tak berpihak pada rakyat kecil jika akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. "Sudah terpilih kan? Jadi enggak perlu kampanye lagi," kata Deputi Rumah Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto saat ditemui di Rumah Transisi, Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2014.
Menurut Andi, logikanya, jika Jokowi menaikkan harga BBM tentu sudah ada pertimbangan dan persiapan sebelumnya. "Tentu sudah dipikirkan caranya. Kalau mau menaikan BBM misalnya di bulan empat (April) maka di bulan 1-3 (Januari-Maret) sudah disiapkan alokasi khusus untuk kelompok rentan yang membutuhkan," ujar dia.
Kali ini, menurut Andi, sudah saatnya Jokowi mulai memenuhi janji-janji saat kampanye. "Paling kalau ditanya takut enggak populis lagi, Jokowi bakal bilang bukan kampanye lagi," kata Andi.
Sebelumnya, Jokowi menilai kebijakan kenaikan BBM harus tegas. Menurut dia, kenaikan harga harus berlaku menyeluruh, tidak hanya di lokasi tertentu. Gubernur DKI Jakarta ini menilai, kebijakan saat ini hanya memindahkan masalah, bukan memberi solusi.
Menurut Jokowi, keputusan menaikkan harga BBM harus memiliki kalkulasi atau perhitungan, baik di bidang ekonomi, politis, dan juga dampak sosial. Beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku belum memiliki kalkukasi untuk menaikkan BBM. Namun ia sempat menegaskan alasan menaikkan harga BBM harus melihat nilai efisiensinya.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...ng-Tak-Populis
Setahun yang lalu ...
Megawati keluarkan surat untuk tolak kenaikan BBM
Jumat, 14 Juni 2013 11:53 WIB | 3.170 Views
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan surat perintah kepada Fraksi PDIP untuk menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). "Ya, kita laksanakan," kata anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Arif Budimanta di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
PDIP, kata dia, berpandangan, penolakan kenaikan BBM dikarenakan ada yang salah dan janggal dengan kenaikan BBM tersebut. "Kita melihat yang terjadi adalah kenapa justru dengan skenario BBM dinaikkan malah APBN menjadi tidak sehat. Ada apa sebenarnya?," kata Arif.
Sedangkan Sekretaris Jenderal PDIP yang juga anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya belum mengumumkan adanya surat penolakan kenaikan BBM tersebut. "DPP PDIP tidak pernah konferensi pers soal surat yang sifatnya intern," kata Tjahjo.
Fraksi PDIP pagi ini menggelar rapat internal guna membahas masalah persiapan rapat paripurna DPR RI tentang pengesahan APBNP 2013, yang didalamnya juga tertera kenaikan BBM.
http://www.antaranews.com/berita/380...k-kenaikan-bbm
--------------------------
Siapa yang harus disalahkan Jokowi? SBY atau Megawati?
0
4.3K
51
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.3KThread•41.9KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya