Sabtu, 23 Agustus 2014 11:54 WIB

TRIBUNNEWS.COM,YOGYA - Jumlah kendaraan di Yogjakarta terus meningkat. Tidak seimbang dengan ruas jalan yang ada.

Setelah merampungkan proyek flyover dan underpass Jombor pada 2014, pemerintah akan beralih ke proyek jalan layang di persimpangan Kentungan, Jalan Kaliurang.

Ini dilakukan untuk mengatasi kemacetan di jalan Kaliurang yang kian parah.

Saat ini, kajian soal kelayakan infrastruktur itu, feasibility study (FS) sudah dilakukan di Kentungan. Ada beberapa aspek yang jadi kajian meliputi tingkat kepadatan jalan, volume kendaraan, kebutuhan lahan dan proses pembebasannya maupun anggarannya. Hasilnya, muncul dua pilihan proyek di Kentungan yakni flyover atau underpass.

"Keduanya (baik flyover dan underpass) skornya sama. Tapi kemungkinan cenderung pada underpass. Kami masih menunggu respon Gubernur," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Rani Sjamjinarsi, kemarin.

Setelah mendapat persetujuan, Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Dirjen Bina Marga Kemenhub RI akan menyusun Detail Engineering Design (DED) nya pada 2015.
Selama setahun, akan dirinci bagaimana desain struktur bangunan underpass atau flyover itu.

"Kemungkinan, akan mulai dibangun pada 2016. Anggarannya sampai seratusan miliar," terang Rani.

Dengan demikian ada jeda waktu sekitar setahun dari proyek Jombor.

"Kami kan juga harus mempertimbangkan, jangan sampai pengguna jalan terganggu dengan proyek terus menerus. Selesai Jombor tidak seketika langsung nggarap Kentungan, biar ada jeda lah," imbuh wanita berjilbab itu.

Menurutnya, kajian awal soal pembangunan jalan layang di seputaran ringroad sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

Jadi, semua persimpangan jalan utama dengan ringroad akan dibuat jalan layang secara bertahap.

Itu sudah dimulai dari Janti, kemudian Jombor yang kini masih digarap hingga akhir 2014. Berikutnya Kentungan lantas disusul Gejayan.

"Nantinya semua pertemuan dengan ringroad akan dibuat jalan layang, tapi bertahap sesuai hasil kajiannya," terang Rani.

Wacana pembangunan jalan layang di tengah kota, yakni di simpang Gondomanan pun ditunda. Lantas untuk mengatasi kemacetan di dalam perkotaan, diprioritaskan dengan pengembangan jalur Trans Jogja mulai 2015. Itu diharapkan bisa mendesak warga untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik.

"Kemacetan dalam kota diatasi dengan pengembangan Trans Jogja dulu," ujarnya.

Pembangunan jalan layang di seputaran ringroad Yogyakarta memang menjadi perhatian Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono. Ia mendesak adanya kajian lebih lanjut dari Dinas PUP-ESDM DIY.

Alasannya, kemacetan kini tak hanya terjadi di seputaran Malioboro, tapi sudah melebar hingga jalur lingkar Yogyakarta.

Ada penambahan sekitar seratusan ribu kendaraan baru pertahun.

Namun, Pemda juga kesulitan mengeremnya. Sebab, pajak kendaraan bermotor menyumbang 80 persen pendapatan DIY.
Mengerem jumlah kendaraan baru sama halnya dengan menekan pendapatan daerah.

Sampai saat ini, Pemda belum menemukan sumber pendapatan pengganti yang jumlahnya setara dengan pajak kendaraan itu.

"DIY kan tidak punya Sumber Daya Alam (SDA) yang besar. Tahun ini saja, pajak kendaraan menyumbang Rp 1 triliun dari total pendapatan DIY sekitar Rp 1,3 triliun," ungkap Kepala Bidang Anggaran dan Pendapatan DPPKA (DIY) Gamal Suwantoro.