Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPRRI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI, total penghasilan (take home pay), yang dibawa pulang seorang Anggota DPR-RI, yang merangkap sebagai Ketua Alat Kelengkapan adalah Rp 54,9 juta. Sedangkan penghasilan untuk seorang Anggota DPR-RI, yang merangkap sebagai Anggota Alat Kelengkapan adalah Rp 51,5 juta.
Sebagai bahan perbandingan, seorang Anggota DPR-RI periode 2004-2009 menerima gaji bulanan sebesar Rp 46,10 juta. Namun, masih ditambah dengan biaya tunjangan, biaya reses, dan gaji ke-13. Sehingga, setiap anggota DPR RI, diperkirakan dapat membawa pulang penghasilan mencapai Rp 1 miliar pertahun.
Berikut Rincian Gaji anggota DPR RI
Rutin perbulan meliputi :
Gaji pokok: Rp 15.510.000
Tunjangan Listrik: Rp 5.496.000
Tunjangan Aspirasi: Rp 7.200.000
Tunjangan kehormatan: Rp 3.150.000
Tunjangan Komunikasi: Rp 12.000.000
Tunjangan Pengawasan: Rp 2.100.000
Total: Rp 46.100.000/bulan
Total per tahun: Rp 554.000.000
Masing-masing anggota DPR mendapatkan gaji yang sama. Sedangkan penerimaan non-bulanan atau non-rutin, dimulai dari penerimaan gaji ke-13 pada Juni, dengan rincian sebagai berikut:
Gaji ke-13: Rp 16.400.000
Dana penyerapan (reses): Rp31.500.000
Dalam satu tahun sidang, ada empat kali reses, jika ditotal selama pertahun dapat diperoleh angka sekitar Rp 118.000.000 dalam satu tahun. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu dana insentif (tambahan) dari pembahasan Rancangan Undang Undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebesar Rp 5.000.000 per kegiatan.
Sedangkan untuk dana kebijakan insentif legislatif sebesar Rp 1.000.000 per RUU. Sehingga, secara keseluruhan, yang diterima seorang Anggota DPR-RI dalam setahun dapat mencapai hampir Rp 1 miliar.
Pada data tahun 2006, jumlah dana pertahun, yang diterima anggota DPR-RI mencapai Rp 761.000.000, dan pada tahun 2007 mencapai Rp 787.100.000. Belum lagi fasilitas yang diterima oleh seorang Anggota DPR-RI.
Berikut fasilitas, yang diterima Anggota DPR-RI, periode 2004-2009:
A. Gaji pokok dan tunjangan
1. Rp 4.200.000 per bulan
2. Tunjangan
a. Jabatan Rp 9.700.000 per bulan
b. Uang paket Rp 2.000.000 per bulan
c. Beras Rp 30.090 per jiwa per bulan
d. Keluarga: suami/istri sebanyak 10% x Gaji Pokok Rp 420.000 per bulan. Anak sebanyak 25 x Gaji Pokok Rp 84.000 per jiwa per bulan
e. Khusus PPH, Pasal 21 Rp 2.699.813
B. Penerimaan lain-lain
1. Tunjangan kehormatan Rp3.720.000 per bulan
2. Komunikasi intensif Rp 4.140.000 per bulan
3. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 4.000.000
4. Pansus Rp 2.000.000 per undang- undang per paket
5. Asisten anggota (1 orang Rp 2.250.000 per bulan)
6. Fasilitas kredit mobil Rp 70.000.000 per orang per periode
C. Biaya perjalanan
1. Paket pulang pergi sesuai daerah tujuan masing-masing
2. Uang harian:
a. Daerah tingkat I Rp 500.000 per hari
b. Derah tingkat II Rp 400.000 per hari
3. Uang representasi:
a. Daerah Tingkat I Rp 400.000
b. Daerah Tingkat II Rp 300.000
(Keterangan: lamanya perjalanan sesuai program kerja, dan sebanyak-banyaknya 7 hari per sepekan untuk kunjungan kerja per orangan, dan 5 hari untuk kunjungan kerja tim komisi per gabungan komisi)
D. Rumah jabatan
1. Anggaran pemeliharaan
- RJA Kalibata, Jakarta Selatan Rp 3.000.000 per rumah per tahun
- RJA Ulujami, Jakarta Barat Rp 5.000.000 per rumah per tahun
2. Perlengkapan rumah lengkap
E. Perawatan kesehatan uang duka dan biaya pemakaman
1. Biaya pengobatan oleh PT Askes
- Anggota DPR, suami/anak kandung/istri dan atau anak angkat dari anggota yang bersangkutan.
- Jangkauan pelayanan nasional:
Di provider di seluruh Indonesia yang ditunjuk termasuk provider ekslusif untuk rawat jalan dan rawat inap.
2. Uang duka :
- Wafat (3 bulan x gaji)
- Tewas (6 bulan x gaji)
3. Biaya pemakaman Rp 1.050.000 per orang
F. Pensiunan
1. Uang pensiun (60% x gaji pokok) Rp 2.520.000 per bulan
2. Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa per bulan
(Mut)

JAKARTA, KOMPAS.com — Setiap bulannya, seorang anggota DPR minimal mengantongi gaji Rp 51,5 juta. Ini adalah besaran take home pay anggota Dewan setiap bulannya.





Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 menunjukkan struktur gaji anggota DPR yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan serta penerimaan lain-lain. Besaran gaji pokok dan tunjangan tersebut sama untuk semua anggota Dewan. Hanya saja, mereka yang memiliki jabatan sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) bisa membawa pulang gaji Rp 2-3 juta lebih banyak.

Berikut ini adalah rincian gaji pokok dan tunjangan anggota Dewan:

1. Gaji pokok Rp 4,2 juta

2. Tunjangan istri Rp 420 ribu

3. Tunjangan anak (2 anak) Rp 168 ribu

4. Uang sidang/paket Rp 2 juta

5. Tunjangan jabatan Rp 9,7 juta

6. Tunjangan beras (4 jiwa) Rp 198 ribu

7. Tunjangan PPH Pasal 21 Rp 1,729 juta

Adapun jumlah gaji pokok dan tunjangan anggota Dewan sebenarnya mencapai Rp 18,415 juta. Namun, setelah dipotong pajak dan iuran wajib DPR sebesar 10 persen, anggota hanya berhak atas Rp 16,207 juta.

Sementara itu, komponen penerimaan lain-lain anggota Dewan beragam sesuai dengan ada atau tidaknya jabatan seorang anggota pada alat kelengkapan Dewan. Untuk anggota biasa tanpa jabatan pimpinan alat kelengkapan Dewan rinciannya sebagai berikut:

1. Tunjangan kehormatan Rp 3,720 juta

2. Tunjangan komunikasi intensif Rp 14,140 juta

3. Tunjangan peningkatan fungsi dan pengawasan anggaran Rp 3,5 juta

4. Biaya penelitian dan pemantauan peningkatan fungsionalitas dan konstitusional Dewan Rp - (khusus ketua dan wakil ketua alat kelengkapan Dewan berhak atas Rp 500.000-Rp 600.000)

5. Dukungan biaya bagi anggota komisi yang merangkap menjadi anggota badan/panitia anggaran Rp 1 juta

6. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 5,5 juta

7. Biaya penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kinerja komunikasi intensif Rp 8,5 juta.

Dengan rincian demikian, anggota Dewan biasa bisa membawa pulang gaji Rp 51.567.200 setiap bulan. Anggota merangkap wakil ketua alat kelengkapan Dewan mampu memboyong Rp 53.647.200, sementara yang merangkap ketua alat kelengkapan Dewan bisa membawa pulang Rp 54.907.200.

VIVAnews- Sistem absensi sidik jari (fingerprint) untuk mencegah anggota DPR bolos, dinilai tak tepat oleh Koordinator Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang.

"Ini sebenarnya pelecehan bahwa tidak ada kepercayaan, kejujuran yang bisa dihormati. Kejujuran itu bahkan harus dideteksi lewat sidik jarinya," ujar kepada VIVAnews Jakarta Rabu 28 Juli 2010.

Anggota dewan sebenarnya juga tak bisa cari-cari alasan untuk tidak hadir dalam rapat. Sebab, pembagian waktu anggota DPR sudah jelas, ada masa sidang, reses, jadwal untuk rapat fraksi, komisi.

Sehingga tak ada alasan bagi anggota DPR untuk berdalih bertemu dengan konstituen jika tak hadir dalam rapat. "Itu cari-cari alasan," katanya.

Untuk menanggulangi pembolosan di antara anggota dewan terhormat, pimpinan DPR mengusulkan penerapan sistem presensi menggunakan mesin pemindai sidik jari.

Bukan niat kami membuat anggota DPR seperti karyawan kantoran. Tapi citra dewan bisa rontok kalau bolos menjadi tradisi," ujar Priyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 23 Juli 2010.

Menurutnya, kelima pimpinan DPR sudah merasa jengah dan getir dengan isu kemalasan anggota dewan yang tak juga pudar dari tahun-tahun. Isu tersebut bahkan dibahas di Rapat Pimpinan DPR.

Untuk pengadaan alat pemindai sidik jari, DPR diperkirakan akan mengeluarkan dana sekitar Rp 50 juta untuk pengadaan alat.

Ketua DPR RI, Marzuki yakin, sistem finger print aman dari tipu muslihat atau akal-akalan anggota dewan yang pemalas. "Dengan absensi elektronik, kita lihat nanti apakah anggota dewan masih bisa mengakali ketidakhadiran mereka," tantang dia.

Ruang sidang paripurna DPR RI — © Yudhi Mahatma/Ant
Anggaran yang dihabiskan DPR RI periode 2009-2014 akan mencapai Rp11,8 triliun. Menurut data Indonesia Budget Center (IBC) yang dikutip Kompas,com, 80% dialokasikan untuk satuan kerja DPR dan sisanya untuk anggaran Setjen DPR. Pada 2010 anggaran untuk kegiatan DPR Rp1,03 triliun, naik menjadi Rp1,17 triliun (2011), dan naik lagi menjadi Rp1,51 triliun (2012), serta menjadi Rp2,22 triliun (2013). Pada 2014 menurut Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Nur Iswanto, lembaganya mendapat DIPA Rp 3,260 triliun, lalu untuk satuan kerja DPR Rp2,32 triliun, dan Setjen Rp888,38 milyar.

Namun, kinerja DPR tak setebal anggarannya. Dari aspek legislasi, dari 82 RUU prioritas hanya rampung 39 pada 2009. Pada 2010 hanya selesai 16 dari target 70 RUU, kelar 24 dari target 93 RUU (2011), selesai 30 dari target 69RUU (2012), beres 20 dari pagu pagu 75 RUU (2013), dan rampung 1 dari ambisi 66 RUU (2014).

Dari sisi kehadiran pun bukan rahasia lagi. Sejak 2013 yang disebut tahun politik, anggota dewan lebih rajin membolos. Menurut catatan Wakil Ketua BK DPR RI, Siswono Yudo Husodo, sejak awal tahun 2013 tingkat kehadiran di sidang paripurna tidak pernah lebih dari 350 anggota dari total 560 anggota.

[JAKARTA] Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja mengungkap bahwa berdasarkan penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK), ternyata korupsi di Indonesia masih didominasi dilakukan oleh wakil rakyat di DPR.

"Khusus untuk Indonesia empat tahun berturut-turut yang menduduki rangking teratas korupsi adalah DPR.
Negara lain tidak ada," kata Adnan saat membuka cara pengumuman pemenang Anti Corruption Film Festival (ACCFF) di Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Sabtu (14/12) malam.

Oleh karena itu, lanjut Adnan, semakin terlihat bahwa korupsi di Indonesia dilakukan secara berjamaah. Hal itu, bisa terlihat dalam kasus korupsi pemberian cek pelawat kepada sejumlah Anggota Komisi XI periode 1999-2004.

Ditambah lagi, lanjut Adnan, korupsi berjamaah ternyata juga melibatkan keluarga, seperti anak mengajak bapaknya atau sebaliknya.

Sebagai contoh, kasus korupsi pengadaan Al Quran di Kementerian Agama (Kemag) yang melibatkan anggota dewan, Zulkarnaen Djabbar yang melibatkan anaknya Dendy Prasetya.

Lebih lanjut, Adnan menyoroti korupsi yang semakin meningkat di negara-negara di Asean. Termasuk di Indonesia, yang terlihat dari angka IPK yang masih tetap di angka 32.

"Transparansi internasional yang merilis IPK di Indonesia tidak bertambah, tetap 32. Mereka ungkapkan ternyata korupsi di negara-negara Asean meningkat. Padahal, ada KPK di Indonesia dan ada Ombudsman di Singapura," ungkap Adnan.

Seperti diketahui, indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2013 ini masih diangka 32 dari 100 yang menempati posisi 114 dari 177 negara. Ternyata, nilai tersebut sama dengan tahun 2012 sehingga dinilai tidak ada perbaikan. [N-8]

1 Menit = 4 Anak Putus Sekolah
Penyebab peringkat indeks pembangunan rendah adalah tingginya angka putus sekolah. Negara kita berada di peringkat 69 dari 127 negara dalam Education Development Index. Setelah diselidiki ternyata selama tahun 2007 lebih dari 1,1 juta anak memilih berhenti sekolah atau dengan kata lain setiap menit ada 4 oanak yang outus sekolah di Indonesia.

Hal-hal yang mempengaruhi anak putus sekolah itu antara lain adalah latar belakang pendidikan orang tua, lemahnya ekonomi keluarga, kurangnya minat anak untuk sekolah, kondisi lingkungan tempat tinggal anak, serta pandangan masyarakat terhadap pendidikan.

Mengapa latar belakang pendidikan orang tua? Karena pendidikan orang tua yang hanya tamat sekolah dasar apalagi tidak tamat sekolah dasar, hal ini sangat berpengaruh terhadap cara berpikir orang tua untuk menyekolahkan anaknya, dan terhadap cara berpikir orang tua untuk menyekolahkan anaknya, dan cara pandangan orang tua tentu tidak sejauh dan seluas orang tua yang berpendidikan lebih tinggi.

Selanjutnya adalah lemahnya ekonomi keluarga. Hal ini merupakan faktor penyebab yang dimana anak yang ingin sekolah tidak mempunyai biaya dan karena hal itu, tidak sedikit anak disuruh bekerja membantu mencari uang.

Selain dari latar belakang pendidikan orang tua dan lemahnya ekonomi keluarga tetapi juga datang dari dirinya sendiri yaitu kurangnya minat anak untuk bersekolah. Anak usia wajib belajar semestinya menggebu-gebu ingin menuntut ilmu pengetahuan namun karena sudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik terhadap perkembangan pendidikan anak, sehingga minat anak untuk bersekolah kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya, adapun yang menyebabkan anak kurang berminat untuk bersekolah adalah: anak kurang mendapat perhatian dari orang tua terutama tentang pendidikannya, juga karena kurangnya orang-orang terpelajar sehingga yang mempengaruhi anak kebanyakan adalah orang yang tidak sekolah sehingga minat anak untuk sekolah sangat kurang.

Kondisi lingkungan tempat tinggal anak juga mempengaruhi terjadinya kegiatan dan proses belajar/pendidikan. Oleh sebab itu lingkungan tempat tinggal, masyarakat dan semua baiknya berpartisipasi membina anak ke arah yang lebih positif. Sebagai contoh apabila lingkungan yang tentram, nyaman, damai akan mempunyai pengaruh yang baik kepada anak. Sebaliknya lingkungan yang ribut, tidak aman, hingar bingar akan menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan proses belajar anak di sekolah.

Dan terkahir adalah pandangan masyarakat terhadap pendidika. Maju mundurnya suatu masyarakat, bangsa dan negara juga ditentukan dengan maju mundurnya pendidikan yang dilaksanakan.

Pada umumnya masyarakat yang terbelakang atau dengan kata lain masyarakat tradisional mereka kurang memahami arti pentingnya pendidikan, sehingga kebanyakan anak-anakmereka tidak sekolah dan kalau sekolah kebanyakan putus di tengah jalan. Mereka yang kurang paham akan menganggap sekolah sangat sulit, lalu tidak mampu ,hanya membuang waktu dan berpikiran bahwa anak-anak lebih baik bekerja membantu orang tua dan tujuan akhir sekolah adalah menjadi pegawai negri saja. Padahal dengan pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk terbentuknya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Masih banyak fungsi pendidikan lainnya.