Dalam pelaksanaan Pilpres 2014 ini tepatnya sesaat sebelum hari pencoblosan 9 Juli 2014 Prabowo didukung oleh 7 Partai dengan perincian 3 partai besar, 3 partai tengah dan 1 partai kecil, sementara Jokowi didukung oleh 5 partai dengan perincian 1 partai besar, 2 partai tengah dan 2 partai kecil. Akan tetapi baik hasil Quick Count maupun hasil Real Count KPU menetapkan Jokowi menang dengan selisih suara 6,5% atau sekitar 8,4 juta suara.

Ini artinya bahwa faktanya 53 % atau sekitar 71 Juta penduduk Indonesia pada saat hari pencoblosan menginginkan Jokowi menjadi Presiden RI sedangkan 46,5% atau 62,5 Juta penduduk Indonesia pada hari tersebut menginginkan Prabowo menjadi Presiden.

Berikutnya melihat kinerja dari KPU secara keseluruhan yang cukup transparan, berdasarkan survey LSI paska penetapan Pemenang Pilpres 2014 (tanggal 7 Agustus) sejumlah 67,49% masyarakat Indonesia Puas dengan kinerja KPU, 18,52% tidak puas dan 13,99% tidak menjawab. Bila yang tidak menjawab kita konversikan angkanya ke prosentase puas dan tidak puas maka akan tercipta angka : 78 % penduduk Indonesia menerima Hasil Pilpres 2014 dan 22% tidak menerima Hasil Pilpres.

Dari hal tersebut bisa dikatakan sejumlah 78% atau sekitar 104,5 juta penduduk Indonesia menerima Hasil Pilpres 2014 yang juga bisa disimpulkan penduduk Indonesia sejumlah tersebut menerima Jokowi menjadi Presiden RI, akan tetapi sekitar 22% atau sekitar 29 juta penduduk Indonesia tidak menerima Jokowi menjadi Presiden RI.

GUGATAN PRABOWO-HATTA MENYERANG DAN TERUS MENYERANG

Paska penetapan Hasil Pilpres 2014 membuat kubu Prabowo-Hatta tidak puas. Bahkan Prabowo merasa Tersakiti dan menganggap KPU telah Merudapaksa Demokrasi Indonesia. Dan kemudian Prabowo melakukan beberapa Gugatan sekaligus yaitu 1). Gugatan PHPU ke MK, 2).Gugatan Kode Etik ke DKPP, 3). Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri dan 4).Rencana Pembentukan Pansus di DPR.

Dari 4 langkah gugatan sekaligus apa yang terlintas di benak seluruh masyarakat Indonesia?

Kembali ke angka-angka diatas yaitu 78% masyarakat Indonesia akan menganggap Prabowo adalah orang yang memang Haus akan Kemenangan. Dia akan melakukan cara apapun untuk dapat memenangkan dirinya.

Dan faktanya memang yang terjadi di Mahkamah Konstitusi adalah bukan sebuah Gugatan PHPU seperti pada umumnya. Cover dari Gugatan PHPU Prabowo adalah mempermasalahkan Rekapitulasi Perhitungan KPU dengan angka-angka yang benar menurut mereka adalah Prabowo Menang dengan angka 50,19% sementara Jokowi 49,81%. Tetapi ternyata yang dilakukan Tim Advokasi Prabowo di Gedung MK bukanlah mempermasalahkan angka-angka perhitungan melainkan hanya menyerang KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dengan hal-hal sebagai berikut :

- KPU dianggap melakukan Kecurangan dengan menggelembungkan angka DPT.

- KPU dianggap melakukan Kecurangan dengan menambah angka DPKtb

- KPU dianggap telah melakukan Mobilisasi massa pemilih di Papua

- KPU dianggap melanggar hukum dengan melakukan Pembukaan Kotak Suara.

Selanjutnya dari 50 saksi yang sudah dihadirkan Prabowo-Hatta tidak ada satupun yang mampu membuktikan KPU telah melakukan kecurangan terstruktur, massif dan sistematis pada angka DPT dan DPKtb. Saksi-saksi yang dihadirkan Prabowo tidak punya data dan fakta tentang kecurangan Pilpres dan hanya mempermasalahkan 1-2 angka yang tidak tercatat KPU. Jelas-jelas kalau hanya seperti itu bukanlah suatu bentuk Kecurangan apalagi dengan memakai istilah Kecurangan yang Terstruktur, Massif dan sistimatis.

Selisih 1 atau 2 angka pada rekapitulasi (atau bulatkan saja hingga 500 suara-1.000 suara) hanya dapat dianggap sebagai Kelalaian belaka karena yang dihitung adalah angka-angka dari 478.000 TPS dengan jumlah suara sebanyak 133,5 juta suara dari 15.000 Kecamatan, 495 Kabupaten, 33 Propinsi. Siapa orangnya atau pihak mana yang mampu menghitung angka-angka sebanyak itu dengan tanpa kesalahan sama sekali? Sudah pasti ada kesalahan-kesalahan hitung yang terjadi meskipun sudah pasti tidak massif.

Lalu mengenai mobilisasi massa pemilih di Papua yang membuat perolehan suara Jokowi-JK di beberapa tempat di Papua mencapai angka 100%, Tim Prabowo-Hatta menuduh telah terjadi mobilisasi pemilih oleh kubu Jokowi-JK dan ada oknum polisi yang tidak netral. Akan tetapi setelah saksi-saksi dari kubu Prabowo maupun saksi-saksi dari KPU dihadirkan ke MK tidak terbukti terjadi mobilisasi massa. Yang terbukti adalah Pencoblosan disana dilakukan dengan sistim Noken seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Dan fakta yang terkuak adalah justru Bupati di kabupaten Dogiyai yang memprovokasi massa dengan menjanjikan uang bila semua suara dialihkan untuk Capres Prabowo. Hal ini yang membuat masyarakat disana marah dan membuat perhitungan suara 100% untuk Jokowi-JK.

Selanjutnya untuk masalah KPU melakukan pelanggaran hukum karena Membongkar Kotak Suara, Tim Prabowo-Hatta mencoba mempermasalahkannya baik di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP).

Belum puas dengan 2 lembaga, Tim Advokasi Prabowo-Hatta juga melakukan Gugatan Perdata tentang hal tersebut ke Pengadilan Negeri. Tim Prabowo –Hatta menggugat Jokowi-JK harus membayar kerugian materil masyarakat sebesar Rp. 15 Juta. Dari angka tersebut bisa dikatakan gugatan ini hanya gugatan asal-asalan.

Tapi sepertinya masalah inilah yang menjadi Senjata Pamungkas dari kubu Prabowo-Hatta yaitu Pembukaan Kotak Suara oleh KPU yang dianggap Cacat secara hukum yang dapat berimplikasi (diharapkan Prabowo) merupakan kesalahan fatal KPU sehingga produk KPU (penetapan Hasil Pilpres) adalah cacat juga secara hukum.

SERANGAN LAIN YANG MEMBABI-BUTA

Selain serangan-serangan lewat fakta-fakta hukum (meskipun lemah), kubu Prabowo juga melakukan serangan-serangan Black Campaign ke Lembaga KPU dan Serangan ke Personal Komisioner KPU. Serangan itu antara lain :

1. Bisa dicatat bahwa PKS melalui organisasi sayapnya meniupkan isu bahwa Ketua KPU masih ada hubungan keluarga dengan Jusuf Kalla.

2. Ketua DPD Gerindra Jakarta sebanyak 3 X melakukan ancaman untuk menangkap Ketua KPU.

3. Pendukung Prabowo mempermasalahkan pertemuan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay dengan Tim Jokowi-JK di sebuah Restoran di Jakarta pada musim kampanye Pilpres lalu. Niswan dan Arif Priyono menuduh Hadar dan Trimedya Panjaitan bertemu berbincang selama 30 menit tetapi fakta CCTV membuktikan Hadar dan Trimedya hanya bertemu 1 menit (kebetulan saja bertemu dan hanya Say Hello saja).

4. Hasjim Djojohadikusumo meniupkan Tudingan Palsu yang Heboh. Hasjim menyebut setelah Novela Nawipa melakukan kesaksian di MK telah terjadi intimidasi yaitu Rumah Novela Dihancurkan orang tidak dikenal. Setelah itu Tim Hukum Prabowo, Habiburokhman meminta MK untuk menjamin Perlindungan terhadap Saksi-saksi Prabowo. Dari hal-hal tersebut masyarakat akan beropini ada pihak-pihak yang membela KPU yang melakukan hal tersebut. Tetapi faktanya adalah Rumah Novela memang dirusak pagarnya oleh orang tidak dikenal. Bukan Dihancurkan ! Dan peristiwanya terjadi sebelum Pilpres digelar. Nah Loh!

Pihak-Pihak yang Puas Jika Prabowo menang di MK

Dari hal-hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa bila Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Prabowo-Hatta maka pihak-pihak yang puas akan hal tersebut adalah :

1.Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa

2.Hasjim Djojohadikusumo selaku Penyandang Dana Utama kampanye Prabowo

3.Aburizal Bakrie yang akan tetap menjadi Ketua Umum Golkar

4.PKS dan segenap pendukungnya.

5.Partai Gerindra dengan para pendukungnya.

6.Seluruh Tim Advokasi Prabowo-Hatta yang akan mendapatkan bonus-bonus dengan nilai yang tak terhingga.

Dari 6 pihak tersebut ditambah dengan sejumlah masyarakat lainnya bila dijumlah totalnya akan menghasilkan angka : Sekitar 29 Juta penduduk Indonesia atau 22 % penduduk akan merasa puas bila Prabowo-Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI ke 7.

Lalu bagaimana dengan 78% penduduk atau setara 104,5 juta penduduk Indonesia? Haruskah mereka duduk manis membiarkan ataupun menyetujui Prabowo akan menjadi Presiden?

http://politik.kompasiana.com/2014/0...mk-673291.html