Detik-News
Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kapolres Nabire AKBP Tagor Hutapea dalam sidang hari ini. Hakim menanyakan soal proses rekap di Kabupaten Dogiyai yang sebelumnya dipermasalahkan beberapa saksi di MK.

Kapolres Nabire AKBP Tagor Hutapea menerangkan, masalah rekap di kabupaten Dogiyai itu bermula saat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak mau menyerahkan data rekap karena honor belum turun.

"Tanggal 16 Juli asisten 1 kabupaten Dogiyai datang sampaikan beberapa hal kepada penyelenggara bahwa honor Rp 150 ribu ditambah menjadi Rp 250 untuk tiap TPS," terang AKBP Tagor Hutapea melalui video conference di sidang gedung MK Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Kemudian tanggal 17 Juli bupati Dogiyai datang dalam rekap kabupaten di Kabupaten. Kapolres langsung meminta bupati segera ke ruang pertemuan untuk jelaskan termasuk soal honor yang diributkan sebelumnya.

"Bupati hampir setengah jam jelaskan dalam bahasa daerah kami kurang paham, tapi di akhir pernyataan bupati, warga, saya, dandim, Panwaslu berdiri serentak dan suara keras-keras (warga) sambil tunjuk-tunjuk bupati dan saat itu bupati keluar meninggalkan gedung," paparnya

Suasana menjadi gaduh, akhirnya semua pihak yang berada di dalam gedung keluar bersama warga. Saat itu ketua KPU Kabupaten Dogiyai Didimus Dogomo sampaikan kalau warga mau uang, ambil di bupati tapi suara harus dialihkan ke Prabowo.

"Saya tanya panggil Didimus, maksud pernyataanmu apa? Itu pernyataan bupati di dalam gedung," ujarnya

"Jadi yang dimaksudkan Didimus adalah yang disampaikan bupati di ruangan?," tanya hakim Hamdan Zoelva.

"Benar," jawab Kapolres.

"Saat itu juga tidak tahu kenapa warga marah mereka nyatakan akan pleno di luar gedung. Meja dikeluarkan, spanduk-spanduk juga dan di situ mereka laksanakan pleno di luar gedung dipimpin ketua KPUD," lanjutnya.

Dalam rekap itu, PPD menyampaikan hasil rekapnya di tingkat distrik. "Mereka sampaikan suara yang kami berikan ke Prabowo saat pencoblosan kami tarik kembali. Itu pernyataan PPD-PPD (mewakili warga)," terangnya.

Tak hanya itu, para petugas PPD juga mengultimatum KPUD jangan sampai mengubah lagi suara yang sudah mereka alihkan dari Prabowo ke Jokowi.

"Jumlah suara pasangan calon nomor satu mendapat 1.841 suara dan pasangan calon nomor dua 107.111 suara," ujarnya.

"Semuanya suara nomor satu diberikan untuk nomor dua?," tanya kuasa hukum Elza syarif.

"Ya, distrik yang ada suara pasangan calon nomor satu. Kami kurang tahu jumlahnya tapi jumlah secara keseluruhan" kata kapolres.

Jiahhhhhh
Niat hati mau curang di papua, malah suaranya abis pindah ke capres sebelah.
makanya jangan serakah dong bung!