Berdasarkan pengalamannya melakukan survey dan penelitian gambut, Basukimenegaskan bahwa anak bangsa telah menguasai teknologi pengelolaan gambut berkelanjutan. Pada teknologi pengelolaan gambut yang paling akhir ditemukan, peluang subsidensi sangat rendah, dan kebakaran lahan gambut dapat dihindari.

Lebih lanjut Basuki Sumawinata yang juga tercatat sebagai anggota Tim MRV Kemenhut menjelaskan, kebakaran di lahan gambut itu disebabkan tak adanya pengaturan air. Parit-parit yang dibuat justru membelah kontur lahan, sehingga permukaan air turun drastis.

“Harusnya, dilakukan sistem ekohidro, yakni parit-parit dibuat sejajar dengan kontur tanah, sehingga permukaan air bisa dipertahankan setinggi mungkin,” sarannya.

Terkait hal ini, Basuki juga memiliki catatan tersendiri.Pembakaran lahan gambut, menurutnya tidak mungkin dilakukan oleh industri yang punya peralatan dan modal yang cukup.Pembakaran lahan bertujuan untuk membersihkan lahan dan biasanya dilakukan karena tidak memiliki modal.

“Misalnya cuma mau buka 2 hektar, mana berani sewa eskavator? Tanahnya ilegal pula,” kata Basuki.

Dengan ilmu dan teknologi yang semakin maju, maka bisa diterapkan untuk mengelola lahan gambut tanpa merusak alam termasuk mencegah kebakaran.Bahkan pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit bisa menjadi alternatif pengelolaan lingkungan dan penyerapan karbon.

Dia menjelaskan, jika air bisa dikontrol dengan baik, maka lahan gambut tidak akan menipis dan rusak meskipun telah sekian lama, sekitar 10 tahun dimanfaatkan untuk perkebunan atau pertanian. Dengan manajemen air yang baik, maka dari pengalaman yang sudah dibuktikan oleh Basuki, gambut akan terpelihara dengan bagus.

Jadi menurut Basuki, kuncinya adalah pada pengelolaan air sebaik mungkin sehingga lahan gambut tidak terbakar, demikian pula dengan emisi gas karbon dapat ditekan semaksimal munkgin. Karena itu, Basuki membantah tuduhan para aktivis lingkungan bahwa industri sawit tidak ramah lingkungan.

“Emisi karbon dari lahan gambut saat ditanami sawit ternyata tak sebesar yang diperkirakan selama ini,” tegas Basuki.

Bahkan sebaliknya, tanaman sawit sebenarnya justru menyerap karbon dioksida (CO2) yang merupakan salah satu komponen gas rumah kaca. Melalui proses fotosintesis, CO2 tersebut didaur ulang menjadi oksigen.

Adanya penyerapan CO2 di udara inilah yang menurut Basuki tidak diperhitungkan saat mengukur emisi perkebunan sawit di lahan gambut.Umumnya pengukuran hanya dilakukan di permukaan tanah, sebab pengukuran di udara dianggap terlalu sulit dan membutuhkan peralatan mahal.

“Yang diukur hanya karbon yang dilepas, tetapi karbon yang diserap malah diabaikan,” kata Basuki.

Basuki menilai bahwa emisi CO2 yang dilepaskan lahan gambut saat ditanami sawit tidak jauh berbeda dengan saat dibiarkan kosong.Tanpa ada tanaman sawit, material organik di tanah gambut tetap mengalami dekomposisi atau pembusukan yang juga menghasilkan CO2.

Diabahkan menegaskan, dari hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukannya, ternyata pembukaan lahan gambut jika dilakukan menggunakan teknik yang benar tidak mengeluarkan karbon sebesar yang ditakutkan oleh masyarakat internasional.

Jadi, dengan kemampuan tanaman menyerap gas karbon, maka lahan gambut masih bisa dipakai untuk produksi sawit atau komoditas pertanian dan perkebunan lainnya.

“Bukan membiarkan potensi lahan gambut tidak dimanfaatkan sama sekali. Kita akan tertinggal jika seperti itu,” katanya.

Sekali lagi Basuki menegaskan, lahan gambut di indonesia yang mencapai 10 persen daratan di Indonesia bukan halangan untuk dipergunakan sebagai lahan perkebunan. Larangan penggunaan gambut lebih disebabkan asumsi bahwa gambut identik dengan pelepasan emisi besar sehingga menganggu ekosistem dunia.

Basuki Sumawinata mengungkapkan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam penggunaan lahan gambut, termasuk untuk perkebunan sawit. Yang penting, suplai air harus dikontrol dengan baik.

Dia menyarankan penggunaan gambut untuk tanaman tahunan seperti kelapa sawit.Tetapi tidak dibuka bagi tanaman pangan seperti padi dan palawija untuk mengurangi potensi pembakaran untuk land clearing.

Dr Sunarwidi, Ahli Lahan Gambut Institut Pertanian Bogor (IPB), juga mendukung pernyataan koleganya itu. Menurut Sunarwidi, penilaian lahan gambut dapat rusak apabila dipakai untuk lahan pertanian dan perkebunan merupakan salah besar.

“Tidak benar anggapan orang yang mengatakan lahan gambut kalau dimanfaatkan untuk budidaya tanaman itu akan merusak lingkungan. Itu pemahaman yang keliru,” ujarnya

Dalam pandangan Sunarwidi, seluruh jenis tanah pun bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman dan tidak akan mengganggu ekologi atau merusak lingkungan jika hal itu dilakukan dengan menggunakan teknologi yang tepat.

Senada dengan itu, Ketua Himpunan Gambut Indonesia Supiandi Sabiham menjelaskan, kunci keberhasilan pengembangan lahan gambut adalah pengelolaan air. Penyediaan air yang cukup, kata dia, mampu menghambat proses subsiden (penurunan permukaan tanah).

“Jadi harus ada pengaturan tinggi muka air tanah sehingga lahan gambut di atas permukaan air tanah selalu dalam keadaan lembab,” kata Supiandi.

Supiandi menjelaskan, selama tinggi muka air tanah dapat dipertahankan pada level yang cukup agar gambut tidak kering, maka subsiden tidak akan berlanjut melewati batas permukaan air tanah tersebut. Selain itu, dengan kondisi gambut yang tetap terjaga selalu lembab atau basah, maka dapat mencegah terjadinya kebakaran dan emisi gas karbon.

Sawit dapat tumbuh baik di lahan gambut jika manajeman airnya baik, ketahanan terhadap oksidasi lahan dijaga, pembukaan lahannya dilakukan tanpa bakar, serta menyediakan penutup tanah.”Perkebunan sawit di lahan gambut akan menguragi emisi karbon karena digunakan dalam fotosintesis,” jelas Guru Besar IPB ini.

Menurut Supiandi Ketebalan lapisan gambut lebih dari 3 meter masih bisa diuasahakan untuk sawit. Sebelumnya gambut hanya bisa dimanfaatkan jika Ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 meter lantaran terkait denganKeputusan Presiden Nomor. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Dengan lahirnya banyak fakta dan hasil penelitian di lapangan gambut masih bisa diusahakan. Usulan revisi untuk gambut dengan ketebalan 3 meter tidak semua jenis gambut bisa dimanfaatkan untuk tanaman sawit. Supiandi mencontohkan, gambut dengan ketebalan 3 meter di areal konservasi tidak boleh dibuka, namun jika tanah gambut berada di areal pantai gambut masih dapat dibuka untuk kebun sawit.

Perkebunan kelapa sawit justru dapat berperan sebagai penyelamat lahan gambut.Lahan gambut yang terlanjur rusak atau bekas konsesi HPH jika dibiarkan begitu saja, selain sangat sulit untuk dapat tumbuh dengan baik juga terus terjadi dekomposisi bahan gambut akan tinggi.

“Dalam kondisi hutan yang terdegradasi kalau diusahakan untuk tanaman perkebunan dengan pengelolaan yang baik, emisi yang ditimbulkan akan lebih kecil dari anggapan yang selama ini berkembang,” tandas Supiandi.

Menurut Supiandi, permasalahan gambut dan sawit jangan hanya dilihat sepotong pada emisi saja tetapi juga emisi netto. “Emisi netto adalah jumlah yang diemisikan dari tanah dikurangi dengan jumlah yang diserap untuk pembentukan biomassa,” lanjut Guru Besar IPB ini.

Untuk kondisi sawit di lahan gambut yang umurnya lebih dari 9 tahun, emisi netto-nya mendekati nol. Beberapa hasil penelitian kami di Kalimantan dan Sumatera memang menunjukkan demikian.

Untuk tanaman sawit yang berumur lebih dari 9 tahun memang lebih efektif menyerap CO2. Oleh karena itu untuk tanaman sawit yang umurnya masih kurang dari 9 tahun, disiasati dengan adanya covercrop (tumbuhan bawah) yang juga bisa menyerap emisi, di samping usaha lainnya seperti pengelolan air dan pemberian ameliorant yang sesuai.

Menurut Supiandi, lahan gambut bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan tempatnya, yakni gambut marin dan gambut air tawar. Lahan gambut ada yang tersebar di pantai disebut sebagai gambut marin dan ada yang berkembang pada lingkungan air tawar.

“Gambut air tawar tidak ada pirit, sedangkan gambut marin ada pengaruh lapisan pirit, tetapi itu tergantung juga dengan ketebalannya. Makin dangkal lapisan pirit memang lebih mudah terjadi pengasaman sementara gambut tebal tidak,” tandas Supiandi.

Supiandi jugamempersoalkan drainse kaitannya dengan ketebalan gambut. “Saya sering pertanyakan mengapa gambut tipis boleh dimanfaatkan, tetapi gambut tebal dilarang,” katanya.

Menurutnya, pembatasan pengusahaan gambut hingga 3 meter perlu dikaji ulang. Sebab ada hal yang keliru dalam menghitung cadangan karbon berdasarkan luasan, ketebalan gambut, bulk density (BD), dan kandungan karbon yang asumsinya seolah-olah semua lapisan gambut oksidatif (menghasilkan emisi besar).

Padahal sesungguhnya tidak semua lapisan gambut bersifat oksidatif. Kondisi oksidatif hanya berada pada lapisan gambut di atas permukaan air tanah. Sedangkan lapisan gambut di bawahnya selalu berada dalam kondisi reduktif sehingga tidak berpotensi akan terjadi emisi CO2 besar-besaran.

Supiandi juga memberikan penekanan terkait dengan kondisi muka air tanah yang harus dipertahankan pada kisaran kedalaman 40-50 Cm dari permukaan tanah. Dengan demikian perlu pembuatan pintu-pintu air di saluran yang tepat untuk mempertahankan tinggi muka air tanah di areal pertanaman pada kedalaman yang diinginkan tersebut.