VIVAnews - Presiden terpilih Joko Widodo mengaku tidak khawatir dikritik sejumlah pihak setelah menunjuk mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, menjadi salah satu penasihatnya. Hendro diminta jadi penasihat urusan intelijen untuk kantor transisi yang dibentuk Joko.

"Ya tidak apa-apa, biasa dalam keputusan ada pro dan ada kontra," kata Jokowi - sapaan akrab Joko - di Balai Kota Jakarta, Kamis 14 Agustus 2014.

Disampaikan Jokowi, ia pun tidak khawatir apabila masalah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Talangsari, Lampung, pada 1989 menjadi senjata yang digunakan pengritiknya untuk menjatuhkan Hendropriyono. Mantan Pangdam Jaya itu dikait-kaitkan dengan kasus tersebut.

Kata dia, masalah HAM tersebut merupakan urusan yang lain dan urusan hukum. Sedangkan yang saat ini kerjasama yang dijalinnya dengan Hendropriyono adalah kerjasama menyiapkan program dan rencana kerja untuk kabinet Joko Widodo - Jusuf Kalla.

"Itu urusan lain, ini kan menyiapkan program kerja rencana kerja, tidak ada urusan dengan itu. Itupun saya tidak mengerti benar atau tidak. Apakah betul," katanya.

Jokowi menambahkan, mungkin saja Hendropriyono hanya dituduh saja, karena benar atau tidaknya Hendropriyono dalam kasus Talangsari itu masih simpang siur. Jokowi pun menantang untuk membuktikan keterlibatan Hendropriyono itu.

"Jangan orang menunjuk itu langsung dia terlibat, tidak boleh dong seperti itu. Itu ursan lain, kalo mau dibuktikan, buktikan saja," terang Jokowi. (ren)

© VIVA.co.id