MERDEKA.COM. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih melanjutkan sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden 2014. Majelis sidang mendengarkan saksi ahli IT, Fakhrurrozy. Saksi ahli ini dihadirkan oleh kubu Prabowo-Hatta.

Fakhrurrozy menjelaskan seputar formulir C1 berhologram dari KPU yang digunakan untuk rekapitulasi penghitungan suara di TPS. Dia menilai formulir tersebut sangat rentan direkayasa karena mungkin bisa dicopot.

Mendengar pernyataan tersebut, Komisioner KPU, Arief Budiman, melontarkan pernyataan bila dirinya meragukan kesaksian ahli dari pihak yang bersangkutan. "Anda saksi ahli? Kalau mengatakan mungkin, berarti keahlian Anda diragukan," kata Arief dalam sidang DKPP di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (15/8).

Kemudian saksi ahli kubu Prabowo-Hatta meminta majelis hakim untuk memutarkan video yang berisi dialog antara anggota KPU tentang hologram C1.

Komisioner KPU Arief kembali bertanya kapan mengambil video rekaman perbincangan dirinya di salah satu stasiun televisi tersebut. "Kapan Anda mengambil video tersebut?," tanya Arief.

"Februari," jawab Fakhrurrozy.

"Apakah saat pileg atau pilpres?," lanjut Arief.

"Pileg," timpal Fakhrurrozy lagi.

"Sekarang kami sedang bahas pilpres," cetus Arief.

Usai berdialog tersebut, Arief mengatakan pada Majelis Hakim DKPP bahwa Fakhrurrozy sebetulnya belum memahami proses rekapitulasi dan scaning yang dilakukan KPU dalam Pilpres 2014. Sebab, ketika ditanya seputar pemilu, dia kurang paham.
Sumur


Metrotvnews.com, Jakarta: Ahli yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Iwan Sumantri, mengungkapkan sistem teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mudah diretas.

Konsultan bidang keamanan teknologi informasi itu menambahkan ada email dari komisioner KPU yang diretas karena menggunakan email gratis. "Seluruh komunikasi email dapat disadap. Saya mempertanyakan kenapa pakai email gratisan? Lebih rentan dan mudah diretas dibanding akun milik instansi," kata Iwan dalam sidang pelanggaran kode etik oleh DKPP di Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie lantas menanyakan terkait kasus pelanggaran kode etik. "Dalam kasus ini bagaimana? Apa ada hacker lalu menyebabkan yang kalah jadi menang dan menang jadi kalah?"

Menurut Iwan, hal tersebut menunjukkan tidak amannya komunikasi email KPU dan aplikasi-aplikasi yang dikelola untuk mendukung proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

"Walaupun teknologi informasi (TI) KPU hanya alat pendukung namun bila ada proses manual dari aplikasi KPU, misalnya, diduga bisa terjadi kecurangan secara terstruktur, sistemis, dan masif," jelas Iwan.

Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait kembali bertanya apa yang salah dengan TI KPU. "Dari paparan saya kemukakan sudah jelas salah. Ada kebocoran informasi terkait kelemahan TI KPU. Kenapa terjadi? Karena tidak ada audit atau security assessment sebelum pemilihan," kata Iwan.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak dari mempertanyakan apakah dengan diretasnya email milik komisioner KPU dan sistem TI KPU lantas bisa mengubah hasil suara Pilpres 2014.

"Saya tidak bisa jawab iya atau tidak karena perlu dilakukan audit forensik agar bisa kami temukan. Kalau saya jawab iya, berarti saya peretasnya dong," ujar Iwan. (Antara)


Sumur

Link Video

Jika ada agan yg ketemu video lengkapnya bisa di bantu upload
kemarin ada di Metro TV


Canggih = Cah Gilani