JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Koalisi Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan Fahri Hamzah mengapresiasi gagasan Joko Widodo yang menginginkan agar menteri tidak merangkap jabatan di partai politik. Syaratnya, Jokowi harus benar-benar ditetapkan sebagai pemenang pemilu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dilantik menjadi presiden.

"Bagus itu, tapi kalau dia dinyatakan menang sama MK, ya," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Menurut Fahri, kebijakan tersebut memang harus dilakukan oleh siapa pun yang akan menjadi presiden berikutnya. Dia berpendapat, sudah seharusnya pejabat di pemerintahan tidak rangkap jabatan di pemerintahan dan partai politik. Ia menilai selama ini masih ada elite parpol yang mengemban jabatan menteri karena belum ada peraturan mengikat yang melarang hal itu.

"Itu akan membuat sistem lebih fokus. Artinya, siapa yang bekerja di dalam politik dan pemerintahan itu harusnya ada pembagian tugas. Nah, itu mestinya dibuat keppres. Siapa pun yang terpilih nanti, Jokowi atau Pak Prabowo nanti," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
http://indonesiasatu.kompas.com/read...campaign=Kknwp

masa gitu ah pahrihh