Ditertawakan, Saksi Prabowo-Hatta Wiraswasta tapi Aktif di Serikat Pekerja

JAKARTA - Komentar menggelitik dari Ketua Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, lagi-lagi mewarnai sidang hari keempat dugaan pelanggaran penyelenggara pemilihan presiden 2014 di Jakarta, Kamis (14/8) malam.

Terutama saat tim kuasa hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menghadirkan dua saksi yang mengaku melihat langsung pertemuan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay dengan politisi PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan dan petinggi Mabes Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sesaat sebelum berlangsungnya debat capres, beberapa waktu.

Atas dugaan pertemuan tersebut, berkembang dugaan Hadar membocorkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada debat capres. Karena itu dirinya diadukan ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik penyelenggara pilpres.

Kedua saksi yang dihadirkan masing-masing Isham Abdullah dan Arief Puyono. Setelah diperkenankan duduk pada kursi yang disediakan khusus bagi saksi, tim advokasi Prabowo-Hatta, Eggi Sudjana kemudian meminta keduanya memerkenalkan diri.

Isham menyatakan aktif dalam sebuah serikat pekerja. Sementara Arief menyatakan kader Partai Gerindra, namun tak tergabung pada tim pemenangan Prabowo-Hatta. Selain itu ia juga menyatakan menjabat Ketua Serikat Pekerja BUMN.

Sesaat setelah memerkenalkan diri, Jimly bertanya profesi Isham sehari-hari selain sebagai aktivis serikat pekerja.

"Saya berprofesi sebagai wiraswasta Yang Mulia Ketua Majelis," katanya.

Jawaban ini sempat membuat Jimly terdiam sesaat. Namun beberapa detik kemudian ia menyatakan pendapat yang cukup menarik perhatian pengunjung. Bahkan sebagian di antaranya sampai tersenyum-senyum mencoba menahan gelak tawa.

"Kalau wiraswasta itu kan cumierjakan pekerja ya. Jadi tidak perlu masuk dalam serikat pekerja kan ya," katanya.

Meski begitu Jimly kemudian menyatakan tidak memersoalkan hal tersebut. Apalagi tidak ada kaitannya dengan materi sidang yang ada.(gir/jpnn)

http://www.jpnn.com/read/2014/08/15/...rikat-Pekerja-