JAKARTA, GRESNEWS.COM - Indonesia diyakini memiliki lebih banyak peluang dan kekuatan untuk
menolak perjanjian Trade Facilitation yang
merupakan salah satu hasil dari Paket Bali di
Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IX World Trade
Organization dibandingkan dengan India. Selain
memiliki populasi masyarakat yang lebih banyak, Indonesia pun juga menjabat sebagai ketua dan tuan
rumah. Sayangnya, hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan
baik, Indonesia malah terkesan hanya mengambil
jalan tengah sebagai fasilitator untuk mengamankan
kepentingan negara maju. Perjanjian Trade Facilitation
berisi mengenai aturan pergerakan barang di
kepabeanan, setiap negara yang menandatangani perjanjian ini haruslah membangun fasilitas ekspor
impor untuk memudahkan perdagangan bebas di
antara anggota WTO. Jelas hal ini sangat merugikan negara berkembang
sebagai pasar penjualan barang impor. "Di negara
maju, fasilitas pelabuhan canggih, komputer untuk
memudahkan pendataan barang dan fasiitas lainnya
memang sudah terbangun. Lain halnya dengan
negara berkembang, kita perlu membangun itu dari awal. Padahal fasilitas dalam negeri yang
diperuntukan bagi rakyat saja belum mumpuni," ucap
Lutfiyah Hanim, Program Manager Indonesia for Global
Justice (IGJ) kepada Gresnews.com di Sekretariat IGJ,
Tebet Barat, Kamis, (14/8). Menurutnya, Indonesia harus mengikuti langkah India
menolak perjanjian Trade Facilitation karena terhitung
2010 perdagangan di sektor pertanian terus
mengalami defisit, kondisi petani juga masih jauh dari
kata sejahtera. Terbukti dengan Nilai Tukar Petani (NTP) untuk
subsektor pangan yang juga menurun. Pada periode
Juni-Juli tercatat dari 98,22 menjadi 98,04. "Kami
sebagai masyarakat sipil yang turut mengikuti
jalannya KTM merasa iri terhadap pemerintah India
yang mau blak-blakan membela dan bercerita keadaan nyata di negaranya. Berbeda dengan
Indonesia yang mementingkan pasar dan bertambah
liberal," ucap Lutfiyah. Pada kesempatan yang sama, Achmad Yakub,
Sekretariat Bina Desa juga mengatakan, perjanjian
Trade Facilitation ini dibuat untuk hanya
menguntungkan satu pihak saja. Karena ketika
negara yang menandatangani perjanjian tiba-tiba di
suatu saat tidak memiliki dana pembangunan, jalan satu-satunya yang harus dilakukan meminjam dana
dari World Bank dan IMF. "Tentu ini akan menjadi masalah baru, bertambahnya
hutang luar negeri negara berkembang. Lingkaran ini
sengaja dibuat untuk menjerat negara berkembang
dan kembali menyejahterakan negara maju," ujarnya
kepada Gresnews.com. Dia mengatakan, jika Indonesia turut menandatangani
perjanjian tersebut, tidak hanya kewajiban
membangun fasilitas saja yang harus dijalankan,
kerugian lain seperti matinya pertanian dan pangan
Indonesia pun akan mengancam kehidupan negara ini
nantinya. Pasalnya, negara maju yang mempunyai banyak hasil
pertanian namun sedikit pangsa pasarnya pasti akan
menyasar negara-negara berkembang yang memang
banyak membutuhkan pasokan pangan. Maka, kata
Yakub, petani kecil negara berkembang akan
menemui kesulitan bersaing dengan perusahaan besar dan petani modern negara maju. Imbasnya, akan banyak alih profesi dari para petani
dan negara berkembang akan terus menjadi negara
konsumtif. "Negara ini cenderung ingin melihat acara
berlangsung sukses, bukan apa yang bisa diambil
untuk rakyatnya dan melindungi ketahanan pangan
para petaninya," ucap Yakub. Ia mengatakan sejak diratifikasi pada tahun
1994-1995 sektor pangan di Indonesia malah
mengalami penurunan. Akibatnya, di tahun 2013
menurut data BPS, lima juta petani hilang dari
pedesaan. Terjadi pergeseran lahan dari petani ke
perusahan besar, buruh migran, urbanisasi, dan kriminalisasi meningkat. Hal itu dinilainya karena sudah tidak ada lagi sumber
pangan dan penghasilan di desa. "Seharusnya
perjanjian dibuat untuk menguntungkan semua pihak,
jika hanya salah satu pihak untuk apa dijalankan?"
tuturnya. Yakub mengatakan, pihak negara maju cenderung
bersikap munafik lantaran menolak keberatan India
namun juga tidak menerima usulan pembatalan
pembatasan pemberian subsidi untuk kepentingan
petani miskin dan meningkatkan ketahanan pangan
nasional. Mereka hanya memberi batasan domestik sebesar 10 persen dari nilai produksi nasional. Sedang lagi-lagi negara maju tetap dapat memberikan
subsidi sebesar-besarnya kepada petani mereka.
Alasannya, pemberian subsidi pada negara
berkembang hanya akan mendistorsi harga pasar.
"Kita bisa kok keluar dari WTO dan tetap menjalin
komunikasi bilateral terhadap negara-negara yang satu tujuan dengan kita. Tidak ada ruginya!" ujar
Yakub. Sementara itu, Research and Monitoring Manager IGJ
Rachmi Hertanti mengatakan, pemerintah harus
bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah
diambil. "IGJ meminta pemerintah yang baru
memperjuangkan proposal subsidi pertanian,
menolak Trade Facilitation, merevisi dan meningkatkan subsidi pangan serta sistem cadangan
pangan publik," kata Rachmi.
---dengan resiko tekanan dari barat ?! Siapa takuut ?! Ganyang !---
Reporter : Aditya Widya Putri
Redaktur : Muhammad Agung Riyadi
www.gresnews.com/berita/sosial/00158-rezim-jokowi-ditantang-berani-bawa-indonesia-keluar-dari-wto/
Menimbang Untung-Rugi WTO bagi Indonesia KONFERENSI Tingkat Menteri (KTM) World Trade Center
(WTO) di Nusa Dua, Bali, sekilas tampak menggiurkan,
berupa potensi bertambahnya nilai perdagangan
dunia hingga mencapai 1,2 triliun US$ dan membuka
peluang kerja bagi 21 juta jiwa yang 18 juta jiwa di
antaranya untuk negara miskin. Namun, bila dicermati lebih mendalam,
sesungguhnya hal tersebut malah mengandung
bahaya yang amat mematikan bagi negara-negara
berkembang termasuk Indonesia, berupa tidak
terbendungnya produk impor, menyusutnya
lapangan kerja, serta terancamnya pangan nasional. WTO punya banyak program agar tiap negara
anggotanya tidak tertinggal, maju dalam berdagang
dan mengentaskan kemiskinan. Akan menjadi hal
yang positif bila program tersebut menguntungkan
semua anggotanya. Namun, akan timpang dan tidak
adil bila yang untung hanya segelintir anggotanya, terutama negara-negara industri maju yang
memaksakan kepentingan mereka sendiri,
sementara negara lain yang masih berkembang,
miskin dan terbelakang seperti India, Indonesia dan
lain-lain diharuskan menelan pil pahit kerugian. Dalam KTM WTO di Nusa Dua, Bali, peserta konferensi
kembali dihantui kegagalan untuk mencapai
mufakat. Dari 159 negara anggota WTO yang hadir
dan mendiskusikan 10 paket perundingan
menyangkut tiga garis besar isu global berupa
kelancaran perdagangan antarnegara, masalah pangan dan pertanian, serta pembangunan di
negara-negara berkembang, negara maju terutama
dipelopori Amerika Serikat menunjukkan
arogansinya berupa pemaksaan agar negara-negara
berkembang menyepakati memangkas cadangan
pangan nasional dan subsidi bagi petani mereka di bawah 15 persen dari produksi nasional. Sontak paket yang satu ini ditolak mentah-mentah
oleh India karena dampaknya bisa mengakibatkan
satu miliar lebih rakyatnya kelaparan. Bila cadangan
pangan dipangkas dan subsidi petani dalam negeri
dikurangi, tentu akan berakibat pada menurunnya
produktivitas petani dalam negeri yang berujung pada terancamnya ketersediaan pangan dalam
negeri dan memaksa harus mengimpor pangan dari
luar. Tentu, bila setuju dengan isu pertanian dan
pangan dalam paket Bali, sama saja dengan
membunuh rakyat sendiri. India berdiri teguh
membela kepentingan rakyat negaranya. Amat logis bila negara pertanian seperti India
bersikap teguh tidak mau kompromi agar
menurunkan cadangan pangan mereka. Selain
memastikan rakyatnya tetap bisa makan, mereka
juga memikirkan bahwa dengan memotong
cadangan pangan nasional hanya akan menguntungkan negara industri maju yang memang
maunya untung sendiri di atas penderitaan orang
lain. Isu pertanian dan pangan menjadi isu paling sensitif
dalam konferensi WTO kali ini sehingga berjalan amat
alot. Setidaknya, ini menjadi momentum bagi negara-
negara miskin, terbelakang atau yang masih dalam
tahap berkembang, untuk bersatu menyuarakan
aspirasi dan kepentingan mereka yang selama ini hanya menjadi mangsa negara-negara industri maju
lewat program-program WTO yang amat merugikan. Karena WTO, IMF dan Bank Dunia tidak lain dan tidak
bukan alat bagi negara-negara industri maju untuk
mengendalikan negara-negara miskin dan
berkembang agar mudah mengakali sumber daya
alamnya dan menjadi pasar bagi produk industri
mereka. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebagai
tuan rumah malah bersikap membebek pada
kepentingan negara industri maju. Malah melobi India
yang jelas-jelas membela kepentingan rakyatnya
agar menyepakati Paket Bali yang artinya sama saja
dengan mengkhianati rakyat India sendiri. Di India petani mendapatkan subsidi dan konpensasi
bila gagal panen. Mereka sadar betul bahwa mereka
harus mandiri memenuhi pangan sendiri karena
melihat jumlah penduduknya yang kian meraksasa
1,2 miliar jiwa. Mereka getol memperbaiki pangan
mereka sendiri dengan melakukan riset di bawah lembaga Indian Council of Agricultural Reserach
(ICAR), memberi subsidi kepada petani dan memberi
uang konpensasi bila petaninya gagal panen
(Kompas, Jum"at 6/12). Sungguh bertolak belakang
sekali dengan nasib petani di Indonesia yang
dibiarkan merana di saat gagal panen, harga pupuk melambung, terkena bencana alam atau stres akibat
harga panen anjlok. Maka tidak heran bila India saat ini menjadi salah
satu lumbung pangan dunia. Bila subsidi kepada
petani dibatasi dan cadangan pangan dipangkas,
maka India akan merugi. Sementara Amerika Serikat
dan negara-negara industri maju di Eropa saja amat
melindungi petani mereka dengan memberikan subsidi besar. Indonesia sebagai tuan rumah selayaknya lebih
berkaca, untuk apa ikut WTO? Kalau ingin
memperjuangkan rakyat sendiri hendaknya harus
berani menolak paket yang benar-benar merugikan
kepentingan nasional seperti halnya India, walau
akhirnya India melunak karena aspirasinya diakomodasi berupa subsidi terbatas pada beberapa
produk pertanian yang sangat vital bagi negara itu. Jangan hanya membebek dan tunduk dengan apa
pun yang diomongkan negara industri maju dengan
dalih memiliki peran besar untuk dunia dan dianggap
terkemuka, padahal dampaknya 250 juta jiwa
rakyatnya hidup menderita. (Oleh:Suadi) Penulis alumnus UMSU-Medan
medanbisnisdaily.com/m/news/read/2013/12/11/67226/menimbang_untung-rugi_wto_bagi_indonesia/