TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majlis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie menanggapi pernyataan saksi Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa yang bernama Yanuar terkait kesaksiannya mirip seorang komentator.
Kesaksian yang disampaikan Yanuar ini menyangkut banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bermasalah di berbagai daerah di Indonesia. Kesaksian ini ia langsung tanggapi sendiri mengenai banyaknya permasalahan tersebut.
"Dalam proses ini kami sampaikan temuan 52 ribu TPS yang bermasalah tapi karena itu kami meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan presiden," ujar Yanuar saat bersaksi disidang kode etik DKPP, Kementrian Agama, Jakarta, Kamis (14/8/2014) malam.
Yanuar sebagai saksi meminta adanya penundaan penetapaan hasil presiden tanggal 22 Juli karena banyaknya dugaan pelanggaran yang disampaikannnya.
Dugaan ini terkait adanya formulir C-1 yang bermasalah. Ia mencontohkan adanya data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap mencapai 417 banyak yang kehilangan hak suaranya di daerah Kalimantan Barat.
Selaku pemimpin sidang Jimly langsung menanyakan apakah data yang ia sampaikan berdasarkan fakta yang dilihat oleh Yanuar sebagai saksi. Kesaksian itu harus dibuktikan dengan bukti dan fakta yang jelas.
"Kalau mau mencari yang salah memang banyak sekali, Indonesia ini besar sekali. Sidang kode etik digelar bagaimana dikoreksi bagaimana sikap atas temuan," kata Jimly.
Jimly menambahkan jika ada pelangaran terhadap KPUD terkait sebaiknya Yanuar melaporkan ke pihak terkait bukan membuat asumsi sendiri.
"Anda ini saksi bukan komentator," tutup Jimly.


Ember Bochor

Yang namanya Prabwo itu kita kejar, kita kejar, kita kejar, kemudian kita 'tackling'...
Bochor bochor..