Medan, (Analisa). Krisis listrik di Sumatera Utara (Sumut) yang mengakibatkan pemadaman bergilir ke pelanggan dipastikan akan berlangsung hingga November mendatang. Kondisi ini selain disebabkan krisis peremajaan mesin pembangkit, juga diperparah dikuranginya pasokan solar oleh PT Pertamina ke PT PLN akibat kesepakatan harga BBM antara kedua belah pihak belum mencapai titik temu.

"Tadi malam (Rabu, 6/8), kondisi kelistrikan Sumut mencapai 1.785 megawatt (MW) dengan beban puncak sebesar 1.700 MW. Sedangkan kemampuan pembangkitan milik kami (PT PLN Sumut) hanya sebesar 1.400 MW, sehingga terjadi defisit sebesar 385 MW," ucap General Manager (GM) Pembangkitan Sumut (Kitbu), Bernandus Sudarmata, dalam temu pers di ruang kerja Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (7/8).

Menurut Bernandus dalam pertemuan yang juga dihadiri Manager Region I Industrial Fuel Marketing PT Pertamina, Nur Muhammad Zain, defisit sebesar itu terjadi di sejumlah pembangkit yang kekurangan pasokan solar. Antara lain di Tanjung Morawa 45 MW, di PLTU Labuhan Langin 70 MW, PLTU Nagan Raya 2x100 MW, dan PLTU System Turbin Blok I di Belawan sebesar 60 MW.

"Dari 1.400 MW daya mampu PT PLN Sumut, sebesar 1.200 MW di antaranya diproduksi dengan memakai solar, sehingga dengan dikuranginya pasokan solar dari PT Pertamina mengakibatkan produksi listrik menjadi semakin terganggu," ucap Bernandus.

Paling Lambat November 2014

Bernandus memperkirakan, kondisi krisis listrik di Sumut baru bisa pulih paling lambat sekitar November 2014 dengan menerapkan langkah temporer (sementara) dan langkah jangka panjang.

"Untuk langkah temporer adalah menyewa genset. Seperti PLTP sewa sebesar 120 MW yang ditempatkan di Sicanang, Belawan yang akan rampung pada September 2014. Kemudian tambahan PLTP sewa sebesar 190 MW yang akan ditempatkan di Labuhan Angin 50 MW, di Lamhot Ma, Belawan 90 MW, dan di Sicanang 50 MW, yang keseluruhannya dijadualkan operasi pada November 2014," urainya.

Sedangkan langkah panjang, lanjut Bernandus, adalah menyegerakan perawatan PLTG Lot III 100 MW di Belawan dan PLTG Gas Turbin XII di Sicanang yang keduanya dijadualkan rampung sekitar Oktober 2014.

"Dengan kondisi yang ada saat ini, kita berharap kesepakatan harga di tingkat top manajemen PT PLN-PT Pertamina di pusat bisa selesai hari ini (Kamis 7/8). Bila tidak, kami khawatir defisit akan bertambah besar hingga menjadi 390 MW, mengingat saat ini sudah ada enam mesin pembangkit di Belawan yang produksinya telah menurun sebesar 50% (akibat mesinnya yang sudah tua), sehingga sudah harus masuk masa perawatan," ungkapnya.

Di samping kondisi di atas, lanjut Bernandus, saat ini tercatat ketersediaan solar di PT PLN Sumut di Belawan hanya cukup untuk seminggu ke depan. "Namun kondisi ini tidak sama di dua wilayah, yakni di Tanjung Morawa dan Kualanamu. Karena kabar yang kami terima, dua mesin pembangkit di dua wilayah itu sudah tak beroperasi sejak Kamis, 8 Agustus 2014 karena ketiadaan solar," beber Bernandus.

Soal berkurangnya pasokan solar ke PT PLN Sumut, Nur Muhammad Zain tak menampiknya. Bahkan ia menegaskan, kondisi serupa juga terjadi di seluruh pembangkitan PT PLN di Tanah Air.

"Dikuranginya pasokan solar itu akibat kesepakatan harga antara PT Pertamina-PT PLN yang belum tercapai. Sementara, kondisi tersebut membuat PT Pertamina terus merugi, sehingga harus menghentikan pasokan untuk sementara waktu, sampai kesepakatan harga (business to business) tercapai," jelasnya.

Nur mengungkapkan, bila hari ini (Kamis 7/8) kesepakatan harga sudah oke, maka saat itu juga pasokan dipulihkan. Sebab, stok BBM jenis solar di Belawan masih cukup besar.

"Itu belum termasuk stok yang ada di kapal yang ada di Tanjung Uban yang rencananya akan dialihkan ke Belawan. Jadi, soal kondisi ketersediaan BBM jenis solar, tak ada masalah. Kami hanya menunggu adanya kesepakatan harga karena sejak 2012 harga jual solar subsidi ke PT PLN tak pernah direvisi hingga saat ini," ujarnya.

Rakyat Jadi Korban

Menyikapi keadaan yang dilematis ini, Gubsu berharap kedua belah pihak bisa menahan diri dan tak hanya mementingkan keuntungan sendiri, namun lebih mementingkan kepentingan rakyat.

"Kami atas nama rakyat Sumut, berharap Kementerian BUMN yang menaungi PT PLN dan PT Pertamina, bisa menyelesaikan persoalan business to business di antara keduanya. Karena dengan kondisi yang terjadi, justru rakyatlah yang jadi korban dan paling merasakan dampaknya," ucap Gubsu.

Di samping itu, Gubsu juga mengkritisi soal kebijakan transfer energi dari PT Inalum ke PT PLN Sumut yang justru makin tambah rumit sejak megaproyek tersebut diambil alih RI.

"Waktu Inalum masih dipegang konsorsium Jepang, persoalan transfer energi ke PT PLN tidak ada hambatan. Namun, setelah kembali ke negara, justru persoalannya makin rumit. Ini terjadi akibat perbedaan pandang antara Komisi VII dengan Komisi VI DPR-RI. Kami rakyat Sumut sangat berharap, pemerintahan di pusat bisa menyelesaikan hal ini, karena ini demi kepentingan masyarakat Sumut yang juga bagian dari NKRI," tegas Gubsu. (ir)