Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung

Tanjung mengatakan hal ini dalam obrolan ringan dengan wartawan dalam acara silaturahim dengan wartawan di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (28/7/2014).

"Cabut semua subsidi di kendaraan pribadi. Dulu waktu saya jadi Ketua KEN (Komite Ekonomi Nasional), saya mengusulkan, yang paling tidak berpengaruh terhadap inflasi makanan adalah mencabut subsidi bahan bakar kendaraan pribadi," kata dia.

Pilihan ini, sebut Tanjung, bakal menghemat 60 persen anggaran yang "dibakar" untuk BBM. Ia berhitung, pencabutan subsidi BBM untuk kendaraan pribadi hanya berdampak kecil terhadap inflasi. "Karena kendaraan umum tetap disubsidi, motor tetap disubsidi, angkutan barang tetap disubsidi," kata dia.

Menteri Keuangan Chatib Basri

Rencana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melarang SPBU di Jakarta menjual BBM subsidi mulai 1 Januari 2015 tersebut mendapatkan dukungan Menteri Keuangan Chatib Basri.

"Alhamdulillah, saya senang, saya dukung, apapun kebijakan yang dapat menghemat anggaran dan konsumsi BBM subsidi," ujar Chatib ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Chatib mengungkapkan, untuk mengurangi beban defisit APBN, dan membuat keuangan negara lebih sehat, pemerintah yang baru nanti diharapkan dapat mengurangi anggaran BBM subsidi. Caranya menaikkan harga BBM subsidi.

Wamenkeu Bambang PS Brodjonegoro

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang PS Brodjonegoro berharap Kementerian ESDM mendukung rencana Ahok. Alasannya jika gagasan ini terwujud maka akan membuat penghematan anggaran subsidi BBM yang signifikan. Namun pihak kementerian ESDM sempat ragu-ragu terhadap gagasan ini.

"Ya saya kira itu ide bagus dan, akan lebih baik ide dari pemprov DKI itu di support oleh ESDM. Itu yang paling penting karena ESDM soal keputusan alokasi BBM itu ada di sana dan BPH Migas juga," ujarnya.

"Saya ikuti dari beberapa saat yang lalu itu. Sebenarnya mulai ada kan ide dari pemprov DKI itu, cuma pemerintah pusat terutama ESDM ragu-ragu. Sehingga akhirnya nggak efektif wacananya," jelasnya

Wamen ESDM Susilo Siswoutomo

Rencana Ahok ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian ESDM. "Itu bagus, kita dukung," ucap Wakil Menteri (Wamen) ESDM Susilo Siswoutomo. Namun Susilo mengharapkan, agar Pemprov DKI Jakarta tidak menghapus seluruh BBM subsidi, karena harus dipikirkan juga nasib angkutan kota.

"Tentunya tidak boleh dihapus semua. Dikecualikan bagi kendaraan untuk angkutan umum," tutupnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut bisa dilakukan tanpa perlu restu dari pemerintah pusat atau Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Rasanya sih nggak perlu izin pemerintah pusat atau Kementerian ESDM bahkan BPH Migas. BBM subsidi itu merupakan hak daerah untuk mengendalikan BBM subsidi," katanya.

Wakil Ketua Komite BPH Migas Fanshurullah Asa

"Bagus itu, kalau itu dilakukan dua jempol buat Pak Ahok, itu yang kita tunggu-tunggu selama ini, asal tak omdo," ucap Fanshurullah Asa kepada detikFinance.

Menurutnya, dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengirim surat ke masing-masing SPBU agar tidak menjual BBM subsidi per 1 Januari 2015, maka dapat menjadi dasar BPH Migas untuk tidak memberikan alokasi BBM subsidi untuk Jakarta.

"Jika tahun depan pemerintah masih mengalokasikan BBM subsidi, maka cukup surat ke SPBU itu, kami tidak akan memberikan alokasi BBM subsidi, alokasi untuk Jakarta dialihkan ke daerah lain yang lebih butuh," katanya.

Ia menambahkan, BBM subsidi tidak boleh benar-benar hilang dari Jakarta, kebijakan tersebut seharusnya berlaku untuk kendaraan pribadi saja dan tidak berlaku untuk angkutan umum.

"Angkutan umum tetap harus dapat BBM subsidi, karena itu merupakan kehadiran negara untuk masyarakat yang tidak mampu, saya berharap kebijakan ini serius, kalau benar dilaksanakan jempolan buat Pak Ahok," kata Fanshurullah.

"Kuota BBM subsidi untuk DKI Jakarta itu setahun rata-rata mencapai 3,5 juta kilo liter (KL) lebih. Jika itu dihilangkan karena DKI Jakarta tidak lagi mendapatkan kuota BBM subsidi maka negara bisa hemat sekitar Rp 30 triliun, karena subsidi per liternya sekitar Rp 5.000-Rp 7.000 per liter," papar Fanshurullah.

Menteri Perindustrian MS Hidayat

Hidayat sepakat dengan Ahok. Sebagai pemerintah, ia menyarankan penghapusan BBM subsidi, bila ingin menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang terus melonjak.

"Itu bagus! Saya sendiri secara pribadi, menteri, pemerintah sudah menganjurkan, kalau mau menyelesaikan secara komprehensif, maka BBM subsidi dihilangkan," kata Hidayat saat dihubungi detikFinance.

Dikatakan Hidayat, mekanismenya bisa dilakukan bertahap. Awalnya, BBM subsidi tidak boleh dikonsumsi oleh kendaraan pribadi.

"Yang subsidi itu mobil angkutan umum, plat kuning. Karena yang mobil pribadi itu punya kemampuan. Setelah itu baru dihilangkan (seluruhnya)," tambah Hidayat.

Ketum Abrakasi Isran Noor

Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (ABKASI) Isran Noor meminta subsidi BBM segera dihapuskan. Karena selama ini hanya orang kelas menengah ke atas yang menerima subsidi.

"Keinginan kami tak perlu lagi BBM subsidi. Karena kalau dianggap untuk orang miskin. Orang miskin itu nggak punya apa-apa," ujar Isran usai rapar koordinasi di kantor perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Manado, Senin (11/8/2014)

Ia menyebutkan, anggaran subsidi BBM sudah sangat besar. Tercatat tahun ini mencapai Rp 200 triliun lebih. Kemudian subsidi listrik sekitar Rp 100 triliun.

"Kami usulkan subsidi tidak lagi diberikan. Ada hampir Rp 300 triliun BBM disubsidi," sebut Bupati Kutai Timur tersebut.

Harusnya anggaran tersebut dioptimalkan untuk program kerja yang lebih produktif. Seperti pembangunan infrastruktur.

Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto

“Dampaknya hanya sementara, sedangkan masyarakat tetap mencari mobil baru. Mereka akan menghitung ulang pengeluarannya, namun tetap dapat membeli mobil, karena terdapat kecenderungan kenaikan pendapatan,” ujar Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D Sugiarto kepada Bisnis.com, Minggu (10/8/2014).

Tambahnya lagi, sudah saatnya konsumen produk otomotif untuk tidak tergantung kepada bahan bakar subsidi.

“Seharusnya seperti itu , karena hanya untuk kendaraan umum, karena total subsidi bahan bakar inipun telah menyusahkan anggaran negara,” tuturnya.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Organda DKI Jakarta Safruan Sinungan

"Gejolaknya kecil, karena angkutan umum tetap dapat BBM subsidi, tarif angkot juga akan tidak naik," tutup Safruan.

"Plat kuning itu dari Metro Mini, Kopaja, truk sembako sampai taksi tetap boleh beli BBM subsidi, jadi yang plat hitam yang dilarang," ungkapnya.

Dengan masih mendapatkannya alokasi BBM subsidi untuk plat kuning, pihaknya yakin tidak akan berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan dan tarif angkot.

sumber: KendaraanListrik.net