JAYAKARTA -Pengunduran diri Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI, Lasro Marbun, membuktikan bahwa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama telah gagal.
Hal ini menjelaskan bahwa kedua kepala daerah itu telah salah memilih dan menempatkan orang untuk melakukan pembenahan di dunia pendidikan. Demikian dikatakan Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta M. Razvi Lubis pada Senin (11/8) di Jakarta.
Menurutnya, selama satu semester Dinas Pendidikan dipegang Lasro Marbun ada beberapa hal yang menjadi kegagalan mantan Karo Ortala itu. Pertama adalah belum cairnya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). “Padahal sudah memasuki bulan Agustus. Artinya sudah delapan bulan siswa penerima KJP belum menerima dana tersebut,” kata M. Razvi Lubis.
Masalah yang kedua adalah, belum cairnya dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Hingga kini dana BOP tidak jelas nasibnya padahal sangat diharapkan oleh sekolah. “Kasihan sekolah swasta yang berharap agar dana BOP segera cair. Padahal dana itu nantinya digunakan untuk membayar gaji guru honorer dan kegiatan sekolah lainnya,” tutur M. Razvi yang juga Sekretaris KNPI DKI.
Dana BOP ditambahkannya seharusnya sudah diterima sekolah pada Juni 2014. Dana itu untuk periode Januari – Juni 2014. Namun hingga kini tidak jelas apakah akan cair atau tidak. “Bila dana BOP tidak cair juga artinya pemerintah DKI berhutang kepada sekolah swasta selama enam bulan,” terangnya. Bila dana BOP ingin dihentikan oleh pemerintah maka bayar dulu untuk satu semester yang lalu. Setelah itu sampaikan kepada masyarakat bahwa dana BOP tidak dicairkan lagi mulai tahun pelajaran 2014/2015.
“Kasihan sekolah swasta yang telah menekan iuran pendidikan karena berharap ada dana BOP. Lalu tiba-tiba dihentikan begitu saja tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu,” jelas Ketua GPA Jakarta itu. Kekacauan ini terjadi sejak Dinas Pendidikan dipegang Lasro Marbun. Sebelumnya kedua dana itu cair tepat waktu dan berjalan lancar.
Diungkapkan M. Razvi lagi, selama kepemimpinan Lasro Marbun baru kali ini penerbitan ijazah kelulusan lama waktu terbitnya. Sekitar dua bulan dari sejak pengumuman kelulusan siswa ijazah belum diberikan ke sekolah. “Tahun ini blanko ijazah sangat lama terbitnya. Bahkan sekolah belum menerima blanko tersebut,” jelasnya. Padahal pihak sekolah pun butuh waktu untuk mengisi ijazah itu baru nanti diserahkan kepada siswa.
Semua itu dikatakan M. Razvi karena kesalahan kepala daerah dalam menempatkan orang yang bukan ahli di bidangnya. Ketua Pemuda Al Washliyah itu menyatakan seharusnya bukan Lasro saja yang mundur tetapi Gubernur dan Wagub pun harus mundur. Ketidakbecusan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta itu juga bukti ketidakbecusan kedua pimpinan Ibukota Jakarta yaitu Jokowi dan Ahok dalam menempatkan aparatnya