kabar24..com, JAKARTA – Tuduhan terjadinya kecurangan sistematis, terstruktur, dan masif dalam proses pilpres ternyata tidak membuat citra KPU terpuruk. Sebaliknyalah yang terjadi: Prabowo ditinggalkan pemilihnya.

Proses pemilihan presiden, dengan hanya dua calon presiden yang sama populer bersaing ketat, sesungguhnya telah menyita banyak energi publik, yang mengikuti seluruh prosesnya secara langsung selama kampanye maupun lewat siaran televisi.

Ketika saat pencoblosan berlangsung lancar pada 9 Juli lalu, orang merasa lega. Tak sedikit yang menulis status akun media sosial bahwa setelah pencoblosan mereka ingin liburan, menikmati suasana santai setelah hampir sebulan ‘terkontaminasi’ kampanye pilpres yang ketat dan keras.

Namun, hasil perhitungan cepat (quick count) yang memenangkan Jokowi membuat kubu Prabowo berang luar biasa. Ketika itu Prabowo dan timnya berulang kali mengatakan bahwa masyarakat harus menunggu hasil real count oleh Komisi Pemilihan Umum.

Prabowo sendiri mengatakan bahwa dirinya akan menerima apapun hasil rekapitulasi KPU. Ternyata setelah hasil penghitungan suara di KPU pada 22 Juli juga memenangkan Jokowi, Prabowo pun murka.

Meluncurlah tuduhan bahwa dalam proses pilpres terjadi kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif oleh KPU, mulai dari level paling bawah terus berjenjang sampai ke atas.

Sejauh ini kubu Prabowo-Hatta belum mampu menghadirkan di Mahkamah Konstitusi bukti-bukti kuat yang mendukung tudingan tersebut. Di satu sisi, KPU justru tampil sebagai lembaga penyelenggara pemilihan yang kredibel, transparan, dan memiliki integritas tinggi.

Terbukti, 67,49% masyarakat memercayai hasil resmi pilpres oleh KPU, bahwa Jokowi-JK adalah pemenang Pilpres 2014. Mereka yang tidak percaya hanya 18,52%, menurut survei terbaru LSI pasca-pilpres.
“Para pendukung Prabowo-Hatta banyak yang percaya dan menghormati hasil KPU,” kata Ade Mulyana.

Peneliti di Lingkaran Survei Indonesia (LSI) itu menyampaikan sejumlah data hasil survei pasca-pilpres pada jumpa pers bertema Head to Head Dukungan Prabowo-Jokowi Pasca Keputusan Resmi KPU, di Kantor LSI Jakarta, Kamis (7/8/2014).

"Sikap Prabowo yang tidak terima pada hasil KPU direspon negatif oleh masyarakat, padahal jauh-jauh hari Prabowo sudah mengaku akan menerima segala hasil yang diputuskan KPU," tambahnya.

Kubu Prabowo tidak hanya membawa kasus pilpres ke MK, tetapi juga berencana mengambil langkah politik dengan membentuk pansus di DPR mempertanyakan penyelenggaraan pilpres, dan mengupayakan MPR tidak melantik Jokowi sebagai presiden baru.

Semua itu tampaknya malah menggerogoti citra Prabowo. Para pemilih mencabut dukungan mereka.

Dalam hasil survei LSI pasca-pilpres terlihat dukungan pemilih muslim kepada Prabowo-Hatta tinggal 34% pasca-pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh KPU pada 22 Juli lalu, dari 52,01% pada 9 Juli (saat pencoblosan).

Sebaliknya, dukungan pemilih muslim kepada Jokowi-JK naik tajam menjadi 52,17% dari sebelumnya hanya 47,99%.

Secara umum, dukungan terhadap Prabowo-Hatta anjlok menjadi 34,75%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan hasil rekap KPU yakni 46,85%. Sebaliknya, dukungan kepada pasangan Jokowi-JK meningkat tajam hingga mencapai 65,25% dibandingkan dengan hasil rekap KPU yang 53,15%.

Jadi, bayangkan jika pemilihan presiden diulang saat-saat ini—sebagaimana permintaan kubu Prabowo—maka sudah pasti Jokowi-JK menang telak.

Kelelahan akut publik atas kasus pilpres tergambar jelas dari hasil survei yang menunjukkan 78,11% warga berharap semua pihak menerima dan menghormati apapun keputusan MK nanti terkait dengan sengketa hasil pilpres.

[url]http://www.kabar24..com/nasional/read/20140807/98/226013/hasil-survei-lsi-pasca-pilpres-prabowo-ditinggalkan-pemilihnya[/url]

Liputan6.com, Jakarta - Kubu pasangan Prabowo-Hatta mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil Pilpres 2014. Mereka meminta diadakan pemungutan suara ulang (PSU) lantaran banyak ditemukan kecurangan.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby menilai pemilu ulang sia-sia dilakukan. Menurut dia, kubu Prabowo-Hatta tetap kalah kalaupun MK memutuskan untuk dilakukan PSU.

"Kalau PSU, Jokowi-JK tetap menang. Karena berdasarkan hasil survei kita, dukungan terhadap Jokowi-JK justru semakim meningkat," kata Adjie di kantornya, Kamis (7/8/2014).

Adjie mengatakan, setidaknya hal itu sudah terbukti pada hasil pemilu ulang yang dilaksanakan sebelum rapat pleno rekapitulasi KPU dilaksanakan. Pasangan Jokowi-JK tetap saja menang dibanding Prabowo-Hatta.

Dengan menurunnya dukungan, kubu Prabowo-Hatta tampaknya harus berpikir ulang meminta MK untuk melaksanakan PSU. Sebab, hasilnya akan sama dan tetap tidak bisa melewati pasangan Jokowi-JK.

"Perjuangannya akan lebih berat. Jokowi bisa menang lebih telak karena isu negatifnya juga lebih besar," tandas Adjie.

Survei LSI yang dilakukan setelah keputusan KPU ini menunjukan dukungan terhadapPrabowo-Hatta menurun hingga tinggal 34,75%. Sedangkan, pasangan Jokowi-JK naik menjadi 65,25%.

Padahal, Prabowo-Hatta mendapat suara 46,85% dan Jokowi 53,15% pada hasil rekapitulaai nasional yang dilakukan KPU.

Survei ini dilakukan setelah penetapan pemenang pilpres oleh KPU, tepatnya pada 4-6 Agustus 2014. 1.200 Responden dimintai jawaban dengan metode multistage random sampling dengan margin error plus minus 2,9%.

http://indonesia-baru.liputan6.com/r...a-menang-telak