JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Rusdi Kirana mengatakan, ada kader PKB yang protes karena tak diikutsertakan dalam Tim Transisi yang dibentuk Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meskipun demikian, kata Rusdi, PKB tak mempersoalkannya.

"Perbedaan pendapat saya rasa ada. Kan PKB banyak, DPP ada 70," ujar Rusdi kepada wartawan di kantor Balaikota Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Rusdi tidak mau menyebutkan siapa saja kader PKB yang protes karena tak dilibatkan dalam Tim Transisi. Menurut dia, hal tersebut tak etis. Rusdi juga mengingatkan kader-kadernya untuk tidak terlalu mencampuri urusan penyusunan kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Dia berpendapat, komitmen tanpa bagi-bagi kursi di awal koalisi harus dipegang dengan baik.

"Dari awal, komitmennya kan tanpa syarat. Itu syarat juga kan tergantung yang memberikan. Beda soal kalau sudah ada perjanjian sebelum ini," ujar Rusdi.

"Kalau PKB dari sekarang sudah dapat ini itu, ya berarti Pak Jokowi dan Jusuf Kalla itu jelas melanggar komitmen awal dong," sambung dia.

Jika memang ada kader partainya yang terang-terangan nyelonong mengajukan nama orang untuk duduk di kabinet Jokowi-JK, Rusdi memastikan bahwa manuver tersebut bukan keputusan resmi partai, melainkan manuver pribadi.

Tim Transisi terdiri dari seorang ketua dengan empat deputi. Ketua Tim Transisi yakni Rini Soemarno, beserta empat staf deputi pembantu, yakni Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto,Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Pemenangan II Akbar Faizal, dan Juru Bicara Jokowi- JK Anies Baswedan.

Jokowi mengatakan, fungsi Tim Transisi adalah untuk membantu peralihan kekuasaan secara mulus. Pertama, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan di bawah presiden dan wakil presiden, misalnya struktur kabinet dan lain-lain.

Kedua,mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi visi dan misi yang tertuang dalam Sembilan Program Nyata Jokowi-JK atau Nawacita, misalnya Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pintar.