JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Papua, yang mengatasnamakan Papuan Brotherhood, mempertanyakan mengapa kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mempersoalkan sistem noken dalam Pemilu Presiden 2014. Mereka menganggap tidak ada yang salah dengan sistem noken.

"Apa yang salah dengan sistem noken? Kenapa kubu Prabowo mempermasalahkan itu?" ujar Ramses Wally, Juru Bicara Papuan Brotherhood, kepada Kompas.com di Balaikota, Jakarta, Rabu (7/8/2014) siang.

Ramses mengatakan, sistem noken di dalam pemungutan suara telah sah, baik secara adat maupun peraturan perundangan. Sebab, sistem pemungutan suara melalui noken telah diakui Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelumnya, MK dalam putusannya tahun 2009 memberikan pengakuan terhadap penggunaan noken sebagai sarana pemilihan umum di wilayah pedalaman Provinsi Papua. MK berargumen sistem itu menyeimbangkan pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia dengan kearifan lokal setempat.

Atas dasar itu, lanjut Ramses, pihaknya menunggu keputusan MK soal gugatan hasil Pilpres 2014 yang diajukan kubu Prabowo-Hatta. Jika MK menyalahkan sistem noken nantinya, Ramses menilai MK tidak konsisten dalam hal menerapkan aturan.

"Tidak apa-apa kalau (kubu Prabowo-Hatta) mempersoalkan sistem noken. Kalau itu MK kabulkan, berarti pemilu sebelum-sebelumnya juga tidak sah," lanjut Ramses.

Papuan Brotherhood adalah jaringan warga Papua. Anggotanya terdiri dari banyak unsur, baik pekerja PT Freeport, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat, hingga warga biasa. Kedatangan perwakilan Papuan Brotherhood ke kantor Balaikota ialah untuk bertemu dengan presiden terpilih Joko Widodo.

Sebelumnya, tim hukum Prabowo-Hatta mempertanyakan sistem noken di wilayah Papua Barat. Masalah perolehan suara di Papua Barat itu masuk dalam berkas gugatan yang diajukan tim Prabowo-Hatta ke MK.

"Penggunaan sistem noken di Papua Barat, apa masih perlu dilakukan seperti itu? Bangsa ini telah merdeka sekian puluh tahun," ujar anggota tim hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail.

Sumber