JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Husni Kamil Manik mengaku pihaknya menyiapkan saksi dan ahli untuk menghadapi gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut, kata dia, sudah didiskusikan dengan penyelenggara pemilu di daerah.

"Kami sudah meminta KPU Provinsi untuk mengidentifikasi dan mendaftar siapa saja yang layak untuk menjadi saksi masing-masing KPU Provinsi," kata Husni di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Mantan Ketua KPUD Sumatera Barat itu mengatakan, KPU tidak akan sembarangan dalam menghadirkan saksi dan ahli dalam sidang kedua yang akan digelar pada Jumat (8/8/2014). Saksi dan ahli yang dipilih harus kapabel.

"Kehadiran saksi harus dapat menjelaskan kronologi dari setiap tahapan yang sudah dijalankan. Selain itu, juga ada saksi yang menjelaskan secara prinsip apa yang diselenggarakan KPU sesuai perundang-undangan," tutur Husni.

Tim Pembela Koalisi Merah Putih mengajukan tiga permintaan kepada MK. Selain membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 355 dan Nomor 356/Kpts/KPU/2014 tentang penetapan hasil suara nasional dan penetapan pasangan calon terpilih, tim Prabowo-Hatta meminta MK menetapkan perolehan suara baru sesuai dengan hasil penghitungan mereka.

Hasil penghitungan tim Prabowo-Hatta adalah 67.139.153 suara untuk Prabowo-Hatta dan 66.435.124 suara untuk Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Apabila MK tidak sependapat dengan permintaan itu, tim Prabowo-Hatta meminta MK memerintahkan pemungutan suara ulang di semua TPS Indonesia. Jika tetap tidak bersedia, MK diminta memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa tempat di 10 provinsi.


Sumber