Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan usulan calon menteri kabinet Jokowi-JK sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Keputusan tentang siapa saja calon menteri yang akan diusulkan kepada Jokowi dari unsur kader internal PDIP adalah hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (6/8/2014).

Hal ini menanggapi pernyataan Calon Presiden terpilih Joko Widodo, bahwa seluruh partai politik pendukungnya telah mengajukan nama calon menteri untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahannya. Hal tersebut disampaikannya kemarin, sebelum menghadiri rapat pertama bersama Kepala Staf dan para Deputi Kepala Staf Kantor Transisi.

Ahmad menegaskan, kader PDIP yang akan dicalonkan menjadi menteri kabinet Jokowi-JK sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum. Artinya, Mega yang mengusulkan nama kader PDIP kepada Jokowi.

Dilanjutkan Basarah, jabatan menteri adalah jabatan politik yang penempatannya harus dengan persetujuan Ketua Umum PDIP. Sehingga, kata dia, secara etika tidak ada kader PDIP yang menawarkan diri kepada Jokowi untuk dipilih menjadi menteri.

"Ya, secara etika seharusnya tidak boleh. Oleh karena itu, mengenai siapa saja dan berapa orang calon menteri dari unsur kader PDI-P sepenuhnya hanya diketahui Megawati," pungkasnya. (Lal)