TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Ajang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 adalah cerminan dari tingkat demokratisasi di Indonesia. Karena itu, menurut Kuasa Hukum Merah Putih, Maqdir Ismail, baik buruknya penyelenggaraan Pemilu 2014 akan menentukan apakah Indonesia berhasil menjadi negara demokratis atau sebaliknya terpuruk.
"Kami mengingatkan bahwa gugatan Prabowo Hatta adalah tindakan yang sah dan dijamin secara konstitusional. Gugatan ini merupakan simbol kesetaraan. Kami percaya, MK merupakan lembaga hukum yang menjamin keberlangsungan demokrasi," kata Maqdir Ismail dalam keterangan persnya, Rabu (6/8/2014).
Maqdir Ismail menyakini bukti-bukti dimiliki pihaknya akan membuat MK membatalkan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU. Sebab mengandung banyak kesalahan dan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan KPU.
Ditemukan bukti terjadinya kecurangan yang masif dan sistematis di 33 provinsi, terang Maqdir, itu sangat merugikan pasangan Capres Nomor 1. Menurutnya, seperti penambahan DPT yang luar biasa (banyak DPT yang tidak sesuai antara Keppres dengan yang dikeluarkan KPU), tindakan Komisioner KPU yang melakukan pembukaan kotak suara yang seharusnnya disegel dan seharusnya dibuka hanya dengan perintah MK, dan banyak kecurangan-kecurangan lainnya.
"Intinya kami ingin penetapan yang kemarin dibatalkan dan menerima hasil perhitungan suara kami. Salah satu pilihannya adalah kita harus melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di seluruh negeri dan di luar negeri. Hanya pilihannya ada pada Majelis Hakim, dengan membatalkan yang pertama dan menetapkan pemenangnya adalah Prabowo. Kemudian alternatif lainnya dilakukan PSU di 58 ribu TPS," ujarnya.
"Kami sudah siap dengan saksi-saksi. Hanya memang tadi sudah dikemukakan oleh Ketua Majelis, bahwa kita akan terkendala dengan waktu. Kami juga mesti sortir betul secara baik saksi seperti apa yang akan kami hadirkan. Sekarang tinggal Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami atau tidak," tambah Maqdir Ismail.
MK sendiri diharapkannya menggelar sidang yang adil dan berimbang sesuai dengan Konstitusi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukti-bukti nyata yang muncul di persidangan.
Menurutnya, sebagai the guardian of Constitution sekaligus benteng terakhir keadilan untuk perkara pemilu, MK harus menegaskan integritas dan independensinya. MK harus menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa penanganan perkara PHPU bebas dari intervensi dari siapapun.
Diharapkan nantinya, Putusan MK atas permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukti-bukti persidangan seputar dugaan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif selama penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014.
"MK memang harus memperhatikan aspirasi rakyat Indonesia. Namun, di tengah derasnya arus informasi yang beredar melalui medium teknologi seperti internet, MK harus dapat membedakan antara aspirasi rakyat yang murni dan opini-opini publik dari kalangan tertentu yang sarat dengan kepentingan," kata Maqdir Ismail.
Lebih lanjut diharapkannya, MK juga harus mengabaikan stigma yang belakangan gencar dihembuskan pihak-pihak tertentu, bahwa menganulir hasil Pemilu Presiden 2014 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah bertentangan dengan kehendak sebagian besar rakyat Indonesia.
"MK harus meneguhkan sikap bahwa mengoreksi sesuatu yang salah adalah misi mulia demi menyelamatkan nasib demokrasi di Republik ini," imbuhnya. (Edwin Firdaus)



Tudingan Pelanggaran Pilpres Sistematis, Terstruktur, dan Masif, Cuma Asumsi
Suasana sidang gugatan pilpres 2014 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (6/8)
Suasana sidang gugatan pilpres 2014 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (6/8) (sumber: AFP Photo / Romeo Gacad)
Jakarta - Anggota tim pengacara KPU Rasyid Alam Perkasa Nasution mengatakan, apa yang disampaikan oleh kubu Prabowo-Hatta dalam sidang perdana kemarin yang menyatakan bahwa KPU melakukan pelanggaran Pilpres secara sengaja, terencana, terstruktur, sistematis, dan masif hanya bersifat dalil atau dugaan. Dalil itu akan sangat sulit dibuktikan di persidangan.

"Yang disampaikan terstruktur hanya dalil. Dalam uraian penjelasan pemohon di persidangan kemarin dalil-dalil yang disampaikan hanya berdasarkan asumsi," ujar Rasyid kepada SP, Kamis (7/8).

Dia menjelaskan, bila pelanggaran pilpres terstruktur harus jelas struktur apa yang dilanggar. Sementara sitematis dan masif harus dilakukan oleh siapa secara terancana dan merata di seluruh Indonesia.

Sementara pelanggaran pilpres seperti dituding dalam sidang kemarin hanya berada di sejumlah Provinsi. Oleh karena itu, sambung Rasyid, tudingan pelanggaran pilpres dilakukan secara terstruktur, sitematis, dan masif harus dibuktikan di persidangan.

Sejauh ini, kata Rasyid, tidak ada masalah perhitungan dan rekapitulasi di tingkat TPS dan KPPS. Rekapitulasi perhitungan suara dari tingkat PPS hingga KPU pusat dilakukan secara berjenjang dan diawasi oleh Bawaslu serta saksi masing-masing capres.

"Dengan keterbukaan penyelenggara Pemilu dalam Pilpres 2014 sangat tidak mungkin masalah muncul mulai di tingkat PPK (panitia pemilihan kecamatan). Sementara semua hasil rekapitulasi setiap TPS di seluruh Indonesia dapat diunggah di situs KPU. Jadi, dimana pelanggarannya?" tanya dia heran.

Penulis: H-14/YS